Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Siaran Pers Bersama Presiden Perlu Tetapkan Status Darurat Bencana Alam

Tgl terbit: Kamis, 30 Desember 2004











Siaran
Pers Bersama


Tentang
Presiden
Perlu Tetapkan Status Darurat Bencana Alam


KontraS, Walhi, dan
Imparsial melihat negara belum sepenuhnya mengerahkan segala kekuatan
nasional untuk mengatasi bencana alam di Aceh dan Sumatera bagian
utara secara maksimal. Belum maksimalnya pengerahan ini terlihat dari
lambannya upaya pengiriman bantuan dalam dan luar negeri karena
terbatasnya sarana transportasi maupun mekanisme penyaluran barang.
Akibatnya bisa menelantarkan bantuan yang ada dan penyaluran bantuan
langsung pada daerah-daerah yang terisolir tidak merata.


Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan perlu mengkonsentrasikan dengan segera perbaikan
infrastuktur seperti perbaikan jalan, peralatan komunikasi, pembukaan
lahan bagi pendaratan atau peluncuran bantuan melalui pesawat
terbang, tenaga medis medis, memaksimalkan transportasi laut,
perbaikan jalur listrik dll.


Empat prioritas
penanganan bencana alam Aceh yang disampaikan Presiden SBY; perbaikan
komunikasi, distribusi logistic dan obat-obatan, relokasi pengungsi,
dan pencarian orang hilang dan jenazah
, belum menunjukkan
pemerintah pusat memanfaatkan potensi kekuatan nasional secara
efektif dan maksimal


Kami menyadari beratnya
Pemerintah menangani situasi darurat akibat bencana alam yang hampir
tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan
mobilisasi nasional untuk mengerahkan seluruh sumber daya nasional
termasuk dan terutama sarana transportasi militer dan sipil untuk
menangani bencana nasional ini.


Mobilisasi nasional ini
harus dilakukan dengan cara Presiden RI menyatakan keadaan Darurat
Bencana Alam
. Dengan demikian, Pemerintah berhak dan bisa
segera mengerahkan kekuatan aparatur negara sipil-militer, maupun
mengerahkan kekuatan masyarakat sipil dan swasta (pengusaha). Kondisi
bencana alam di Aceh tidak akan bisa ditangani sendiri oleh
pemerintah. Langkah koordinasi efektif penanganan situasi darurat
bencana alam yang diambil pemerintah sangat penting mengingat
inisiatif publik terhadap bencana ini sangat tinggi.


Tingginya minat
masyarakat luar Aceh membantu dan menjadi Relawan di Aceh harus dapat
dimanfaatkan secara maksimal dan terkoordinir oleh pemerintah.
Pemerintah harus membuka diri bagi segala upaya operasi kemanusian
baik dari domestic maupun internasional. Bantuan itu memang sangat
dibutuhkan dan Indonesia tidak punya pengalaman mengatasi bencana
alam sebesar ini sebelumnya.








Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,376 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org