Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Tidak Perlu Cekal Sidney Jones

Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005

Siaran Pers Bersama

Tentang

PEMERINTAH TIDAK PERLU CEKAL SIDNEY JONES

Kami, organisasi masyarakat sipil di Jakarta, mempertanyakan dilarangnya Sidney Jones masuk ke Indonesia secara sepihak. sebab secara resmi Sidney Jones masih memiliki izin tinggal dan izin kerja di Indonesia sejak Juli 2005 s/d Agustus 2006 atas tuduhan sebagai ancaman keamanan. Ini merupakan bentuk pengusiran dan tak pantas dilakukan dalam sebuah masyarakat demokratis. Karena itu pemerintah sebaiknya mencabut kembali.

Kami menilai alasan "mengancam stabilitas keamanan dalam negeri" terhadap Sidney Jones terlalu dibuat-buat. Pemerintah harus menjelaskan bentuk 'bahaya' dan 'ancaman' yang menjadi letak kesalahan Sidney Jones. Bila yang dimaksud adalah pemahaman Sidney Jones atas terorisme, Pemerintah harus melihatnya sebagai faktor positif dan menguntungkan Indonesia melawan terorisme. Apalagi bila merujuk pada kesulitan pemerintah mendeteksi aksi terorisme yang terus berulang.

Kami menduga pengusiran Sidney Jones memiliki hubungan dengan laporan ICG tentang "Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from Maluku and POSO"1†. Bila yang dimaksud adalah laporan-laporan yang ditulis Sidney Jones, maka tidak perlu lewat cara-cara pengusiran. Banyak cara lain yang lebih pantas dan terhomat. Pemerintah seharusnya bersikap terbuka atas sikap kritik yang berasal dari Sidney Jones Direktur ICG dan LSM manapun baik dalam maupun luar negeri. Ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi yang mensyaratkan keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil (civil society) dimanapun. Hal semacam ini harus dilihat secara konstruktif.

Kami meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang lengkap terkait tuduhan kepada Sidney Jones sebagai ancaman keamanan dalam negeri. Penjelasan diperlukan agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat terkait tuduhan Jika tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, pemerintah tak perlu ragu meralat dan memberikan izin kembali kepada Sidney Jones untuk tinggal dan bekerja di Indonesia.

Jakarta, 29 November 2005

Usman Hamid (KontraS), Asmara Nababan (DEMOS), Rafendi Djamin (HRWG)


† Laporan ini rnenyatakan perlunya memperlemah jaringan mujahiddin guna mencegah kekeragan dan aksi terorisrne berlanjut. Caranya, reintegrasi ke dalarn magyarakat. Rekomendagi ICG; 1) pernerintah rnernbuat analisa sigtimatis rnengapa kepolisian dan intelijen gagal deteksi peledakan bom di Pagar Tentena Poso, 28 Mei 2005; 2) rnereduksi peredaran genjata dan bahan peledak di Maluku dan Pogo; 3) rnernperbaiki hubungan polisi dan masyarakat, diantaranya rnencegah perlakuan sewenang-wenang dalam pemeriksaan; 4) menegakkan hukum di wilayah konflik, termasuk penguatan aparatnya.
.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,940 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org