Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rekonsiliasi Bukan Solusi: Jaksa Agung Telah Melakukan Penyesatan Hukum

Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2015

Pernyataan Sikap
Rekonsiliasi Bukan Solusi: Jaksa Agung Telah Melakukan Penyesatan Hukum

Argumentasi Jaksa Agung mengenai kesulitannya mencari alat bukti dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sangat kontradiktif. Mengingat selama 13 tahun, Kejaksaan Agung belum pernah menindaklanjuti proses hukum, dalam hal ini penyidikan terhadap ketujuh berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, namun telah berani menyatakan kesulitannya mencari alat bukti.

Kami mengecam sikap dan pernyataan Jaksa Agung yang menolak melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kami juga mengecam sikap Komnas HAM yang tidak mampu membela hasil kerja Komnas HAM pada periode-periode sebelumnya yang telah melakukan langkah projustia. Baik Kejaksaan Agung maupun Komnas HAM sama-sama mengambil jalan pragmatis dan menyederhanakan masalah.

Korban dan keluarga korban tidak membutuhkan pernyataan resmi kenegaraan yang berisi penyesalan dan permohonan maaf, jika negara tidak berani membuktikan komitmennya dalam memberi kepastian hukum--yakni dengan menyeret para pelaku ke pengadilan HAM ad Hoc dan/atau Pengadilan HAM. Komite Rekonsiliasi yang akan dibentuk ini memilih jalan melindungi kepentingan para penjahat kemanusiaan yang telah menyiksa dan membunuh ribuan nyawa masyarakat sipil, maka jelas bahwa Komite Rekonsiliasi yang dimaksud hanya akan menjadi lembaga pelanggeng impunitas.

Oleh karenanya kami mendesak:

Pertama, Presiden Jokowi untuk berani menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Dan mengeluarkan Intruksi Presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Kedua, Jaksa Agung untuk segera menjalankan fungsi dan kewajibannya melakukan penyidikan sebagaimana mandat Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000.

Jakarta,
25 Mei 2015

KontraS, SETARA Institute, Imparsial, IKOHI, YPKP 65, LPR-KROB, PRI, Payuguban Mei 1998, Keluarga Korban Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Korban Peristiwa 1965/1966



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,427 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org