Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)

Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015

Siaran Pers
24 April 2015
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)

Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.

Lokakarya Hukuman Mati di Asia Tenggara : Menuju Penghapusan Regional, diadakan dengan rangkaian acara Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 di Kuala Lumpur minggu ini, melihat advokat anti hukuman mati di region oni meminta gencatan dalam penggunaan hukuman mati. Lokakarya ini diselenggarakan bersama dengan FORUM-ASIA, Amnesty International Malaysia, KontraS, Think Center dan Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN).

“Dalam tingkat ASEAN, aplikasi ketat dari non-intervensi yang merupakan penjabaran dari penghormatan kedaulatan Negara, dalam konteks hukuman mati tidak lagi relevan dimana hukuman mati sebagai masalah di semua Negara,” dikatakan oleh Rafendi Djamin, Representatif Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Beliau menggarisbawahi bahwa tren regional yang mengarah ke moratorium telah dimulai. Singapura telah mengambil langkah maju dalam moratorium dal Malaysia telah menyatakan intensi untuk memperhitungkan moratorium. Ia menambahkan bahwa AICHR ingin melanjutkan studi tematik dari hak untuk hidup dimana akan disertai aktivitas peningkatan kesadaran dalam Negara-negara ASEAN, termasuk mengadakan lokakarya dengan kehakiman di ASEAN.
Di Asia Tenggara, Malayasia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan Negara retensionis yang dengan aktif menggunakan hukuman mati. Filipina dan Kamboja telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan dari tahun 2006 dan 1989, masing-masing dimana Brunai, Laos, Myanmar telah de facto melaksanakan moratorium dalam pelaksanaan hukuman mati selama bertahun-tahun.

Sekretaris Deputi Kebijakan, Hukum dan Keluhan SUHAKAM, Nurul Hasanah Ahamed Hassain Malim, mengatakan bahwa kepercayaan dari beberapa pejabat pemerintah bahwa hukuman mati adalah ancaman untuk kejahatan dan menghapus hukuman mati akan bertolak belakang dengan hukum Syariah yang menjadi dua tantangan utama dalam penghapusan hukuman mati di Malaysia. Pembangunan positif, dia menambahkan bahwa ruang Kejaksaan Agung sedang melakukan studi dalam penggunaan mandat hukuman mati untuk narkoba.

Lokakarya ini juga memperbolehkan advokat anti hukuman mati di Negara-negara ASEAN untuk bertukar pengetahuan dan praktek terbaik untuk kemungkinan dialog kebijakan merupakan praktek ternaik untuk Negara anggota.

Dalam penghapusan, the Philippines’ Human Rights Information Center’s Executive Director, Dr. Nymia Pimentel-Simbulan, mengatakan bahwa strategi krusial yang mengarag kepada Filipina untuk menghapuskan hukuman mati – menjadikan Negara pertama di Asia untuk melakukan hal tersebut – mobilisasi aktif terhadap pemangku kepentingan. Hal ini, ia mengatakan termasuk kepada organisasi masyarakat sipil, Gereja Katolik, anggota dari komunitas diplomatic termasuk Uni Eropa, pembela anti hukuman mati di Kongres Filipina, dan keluarga narapidana hukuman mati dan keluarga korban yang menentang hukuman mati.

“Strategi kunci lain yang mengasilkan penghapusan adalah riset komprehensif dalam statistic kejahatan dan sejarah dari penggunaan hukuman mati yang menjadi perangkat legislatif selama berdebat di Kongres,” katanya. “Kesadaran publik dan kampanye edukasi bersama dengan studi kasus perempuan dalam hukuman mati diantara strategi efektif lain yang mengarah ke penghapusan”, ia menambahkan.

Pembicara dalam lokakarya memperesentasikan beragam praktik dan tren dalam penggunaan di regional dari hukuman mati dan mendiskusikan kemungkinan yang mengantarkan kepada agenda dari penghapusan hukuman mati di tingkat ASEAN, terutama melalui AICHR sebagai lembaga yang dimandatkan untuk mempromosikan dan memproteksi hak asasi manusia di regional ASEAN.

Sekretaris Eksekutif Think Center, Ted Tan dalam menyampaikan ikhtisar dalam penggunaan hukuman mati di Singapura, bahwa statistik baru mencatat 21 eksekusi terjadi sejak tahun 2007. Ia bercerita bahwa moratorium dalam eksekusi (2011-2014) tidak terjadi karena Singapura dalam menjalani Universal Periodic Review (UPR) di 2011 tetapi lebih memungkinkan karena negosiasi dengan Uni Eropa terhadap perjanjian pasar bebas. Faktanya terjadi 4 eksekusi di tahun 2011, sebelum sesi UPR.

Ia menyatakan, “Kita dapat berekspektasi eksekusi akan terus terjadi di Singapura, semenjak pemerintah memperketat definisi dari penggunaan hukuman mati dan amandemen hukum disahkan di tahun 2013. Tambahan negosiasi dari perjanjian pasar bebas kebanyakan dilengkapi setelah itu. Maka, pola piker pemerintah Singapura, kemungkinan hanya bisnis saja seperti biasa.”

Ia menyimpulkan bahwa hukuman mati sekarang ini mungkin untuk dikenakan dalam kasus kejahatan yang mengerikan seperti pembunuhan, dan jumlah dari eksekusi untuk tersangka perdagangan narkoba harus lebih kecil di masa yang mendatang.

Puri Kencana Putri dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menjelaskan kepada peserta lokakarya mengenai penemuan fakta selama enam bulan dalam eksekusi terkini di Indonesia, terjadi celah serius yang ditemukan dengan bagaimana hukuman mati dijatuhkan. “Elemen penyksaan, kesalahan identitas, penundaan kematian selama sekitar 15 menit selama eksekusi berlangsung telah tercatat,” katanya.

Puri mencatat kebijakan kuat Indonesia dalam bagaimana pemerintah menerjemahkan “kejahatan serius” , dimana disfinisi ini mengarah kepada perdagangan narkoba, ditambah bahwa “aktivis anti hukuman mati tidak bisa bersandar pada retorika untuk memenangkan pertarungan menolak hukuman mati di Indonesia.” Langkah selanjutnya, ia mengatakan, harus dimasukan evaluasi dari agensi anti narkotika dengan relasi untuk donor mereka, sama dengan mengembangkan program edukasi public.

Pembicara Indonesia lain, sosiologis dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Robertus Robet, menyatakan bahwa praktek hukuman mati naik secara perlahan dibawah pemeritahan Joko Widodo di Indonesia.

“enam orang telah dieksekusi dalam 100 harinya bekerja sebagai presiden. Sepuluh orang lain telah dibawa ke penjara Nusa Kambangan dan akan dieksekusi dalam waktu dekat. Jika rencana kedepan dalam ronde selanjutnya di eksekusi, yang termasuk warga Negara Perancis, akan menjadi pukulan besar kembali kepada kebijakan Jokowi.”

Sebagai penutup, Atnike Nova Sigiro, Manajer Program ASEAN dari FORUM-ASIA, menjabarkan “pentingnya reformasi institusional dan hukum bersamaan dengan perubahan dari budaya dan nilai yang mendorong pembalasan dendam, yang dimana solidaritas regional sangat dibutuhkan”. Sebagai salah satu dari penyelenggara ia menambahkan, “ASEAN People’s Forum merupakan salah satu tempat penting untuk membawa solidaritas dalam penghapusan hukuman mati di regional ini”. Sekarang di Indonesia, satu orang warga Negara Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu diantara daftar orang yang akan dieksekusi segera. Konferensi ini meminta solidaritas dari warga ASEAN untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi Mary Jane dan juga narapidana lain yang ada dalam daftar.” Atnike concluded.

Untuk kebutuhan media, mohon hubungi :

FORUM-ASIA
Asian Forum for Human Rights and Development  (FORUM-ASIA) merupakan keanggotaan regional dari organisasi hak asasi manusia yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi dari semua hak asasi manusia termasuk hak dalam pembangunan. Sebagai forum regional dengan 49 organisasi anggota di seluruh Asia, FORUM-ASIA berusaha memfasilitasi dialog, peningkatan kapasitas dan jaringan diantara pembela hak asasi manusia, aktor kelompok masyarakat sipil dan organisasi di Asia. FORUM-ASIA, sebagai LSM dalam status konsultatif di Dewan Ekonomi Sosial Budaya PBB, juga mempromosikan kerjasama dengan pemerintah, organisasi antar Negara dan PBB untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan penghormatan penuh dari hak asasi manusia dan martabat manusia.

 Amnesty International
Amnesty Internasional merupakan organisasi aktivis akar rumput pemenang Nobel Perdamaian dengan lebih dari 7 juta anggota di lebih dari 150 negara yang mengkampanyekan hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini menginvestigasi dan mengekspos kekerasan, mendidik dan memobilisasi public, bekerja untuk melindungi keadilan rakyat dimanapun, perdamaian, kebenaran dan martabat yang disangkal.

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang biasa diketahui sebagai KontraS, organisasi non-pemerintah, yang berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk selama bertahun-tahun, KontraS telah mempromosikan kesadaran politik dari korban kekerasan unruk melawan demi keadilan di Indonesia, tanpa latar belakang agama, ras, etnis, ideologi, kelas, gender, atau orientasi seksual. KontraS juga fokus terhadap resolusi konflik, hak asasi manusia dan demokratisasi di regional, dengan isu spesifik transisi keadilan, anti hukuman mati, perdamaian dan keamanan bersamaan dengan bisnis dan hak asasi manusia.

Think Center
Think Center merupakan organisasi non pemerintah independen di Singapura. Think Center bertujuan untuk secara kritis menjabarkan isu yng terkait dengan pembangunan politik, aturan hukum, hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil. Aktivis dalam organisasi ini termasuk riset, publikasi, penyelenggara event dan jaringan.

ADPAN
Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) merupakan jaringan regional independen dari organisasi non pemerintah yang didirikan di Hong Kong tahun 2006 dalam Hari Anti Hukuman Mati se dunia. ADPAN berkomitmen untuk bekerja demi penghapusan hukuman mati di regional Asia dan Pasifik dan memiliki anggotadi 28 negara yang berkonsistensi di kelompok masyarakat sipil, Negara, akademisi dan anggota individu.



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,708 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org