Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Cegah Tindakan Kekerasan dan Bias Berita tentang Kasus Salena

Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2005

SIARAN PERS

Cegah Tindakan Kekerasan dan Bias Berita tentang Kasus Salena

Oleh:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN), WALHI, Kontras, HuMa, HRWG


Pada tanggal 25 Oktober 2005, terjadi bentrok antara aparat Kepolisian dari Polsek Palu Barat degan sekelompok masyarakat adat dari Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Palu, Sulawesi Tengah. Bentrokan tersebut menyebabkan tiga orang polisi dan seorang warga masyarakat meninggal.

Peristiwa ini kemudian tidak hanya disusul dengan publikasi yang ramai tentang adanya sekelompok penganut “ajaran sesat”, yang oleh sebagian media massa disebut dengan “Mahdi”. Tapi juga menimbulkan tindakan kekerasan dan ancaman yang berlanjut terhadap masyarakat adat di Dusun Salena. Sampai saat ini, Dusun Salena sudah kosong ditinggalkan warganya yang lari ke hutan. Dusun in pun telah dijarah habis oleh masyarakat dari Kelurahan Buluri dan Kelurahan Tipo. Tindakan kekerasan penjarahan oleh masyarakat dari kampung lain ini terutama dipucu oleh berita yang tidak seimbang tentang keberadaan “Mahdi” tersebut.

Menyikapi perkembangan situasi, terutama keprihatinan dan kekhawatiran akan makin buruknya kekerasan fisik maupun mental yang menimpa masyarakat adat dari Dusun Salena, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Walhi, KontraS, HRWG, dan HuMa, memandang sangat penting dan perlu untuk meluruskan berita tentagn keberadaan masyarakat adat dari dusun Salena dan sekelompok warganya yang dikatakan penganut aliran tersebut.

  1. Madi adalah nama orang yang menjdi guru silat di Dusun Salena dan memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit. Sampai saat ini, tidak ada layanan kesehatan yang memadai dari Negara bai masyarkat adat Dusun Salnea sehingga kemampuan Madi sangat dibutuhkan;

  2. Tidak ada ajaran sesat yang diajarkan dan dipraktekkan oleh pengikut perguruan silat Madi. Sampai saat ini, Madi hanya melakukan kegiatan perguruan silat dan praktek penyembuhan tradisional.

  3. Berita tentang “ajaran sesat” yang dibawa Madi tidak berasal dari masyarakat Dusun Salena melainkan dari pihak luar dan terutama dari aparat kepolisian;

  4. Masyarakat Dusun Salena adalah masyarakat yang beragama, karena sampai saat ini pun mereka masih taat menjalankan agama Islam tanpa penyimpangan apapun;

  5. Masyarakat Dusun Salena juga menghormati adat istiadat merek yang diwariskan secara turun temurun;

  6. Masyarakat adat Dusun Salena sampai sat ini tidak mengerti alasan sesungguhnya mengapa aparat Kepolisian mendatangi kampung mereka dan mencari Madi;

  7. Hanya sebagian dari warga Dusun Salena yang menjdi murid silat Madi dan tidak ada keluhan dari warga lainnya tentang perguruan silat Madi;

  8. Wawancara yang dilakukan terhadap masyarakt yang berada di bawah tekanan berpotensi menimbulkan bias pemberitaan karena ketakutan yang mereka alami bermuara pada pengakuan yang belum tentu benar adanya.

Dengan fakta-fakta ini, mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Agama-Agama besar, dan segenap lapisan masyarakat dan media agar:

  1. Secara proaktif mendorong pulihnya situasi di Salena dan cegah berkembangnya kekerasan oleh Negara maupun oleh kelompok masyarakat lain terhadap wrga Dusun Salena melalui pemberitaan yang proporsional tentang situasi yang sesungguhnya;

  2. Menjadi pengyom masyarakat adat, khususnya yang sangat kurang mendapat pelayanan sosial dari Negara dan tidak mencarmpuri urusan agama dan kepercayaan masyakat adat maupun masyarkat umum sejauh tidak terjadi pemaksaan dan kekerasan terhadap warga masyarakat lain oleh sekelompok masyarakat penganut ajaran dan kepercayaan tertentu;

  3. Menjamin kebebasan mengekspresikan agama, kepercayaan dan budaya/adat istiadat masyarakat adat, sepanjang tidak mengganggu hak asasi orang atau kelompok orang lain melalui tindakan pemaksaan dan atau kekerasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

  4. Menjelaskan kepada masyarakat luas alasan sesungguhnya aparat kepolisian mendatangi Dusun Salena dan mengapa sampai terjadi bentrokan;

  5. Memberi kesempatan yang aman dan jamina keselamatan kepada masyarakat adat Dusun Salena untuk memberi pandangan mereka tentang mengapa aparat Kepolisian dalam jumlah besar mendatangi dusun mereka;

  6. Tidak memvonis secara mudah tentang sesat tidaknya sebuah ekspresi keagamaan, kepercayaan dan budaya/adat istiadat sekelompok masyarakat karena berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan antar kelompok masyarakat;

  7. Menjaim kemerdekaan warga Salena untuk berkumpul, berserika, mengekspresikan agama, kepercayaan dan budaya/adat istiadat sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 dan Pancasila;

  8. Sebagai negara pihak terhadap sejumlah instrumen internasional yang menjamin hak asasi manusia: Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya, Konvensi Hayati, harus menunjukan tanggung jawabnya sebagai negara pihak dengan menghormati, melindungi, menjamin ruang pemenuhan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen internasional tersebut.

  9. Menjernihkan pemberitaan yang simpang siru seputar kasus ini , dengan mendesak semua pihak agar sebelum pemberitaan diblow up harus didahului sebuah investigasi yang mendalam.

  10. Secara Khusu kami meminta KOMNASHAM untuk melakukan investigasi secara mendalam dan obyektif atas kasus ini.


Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Walhi, Kontras, HRWG dan HuMa juga menegaskan bahwa:

  1. Bahwa seluruh rangkaian persitiwa kekerasan dan diskriminsi yang dialami oleh masyarakat adat Dusun Salena mencerminkan prasangka-prasangka sosial yang tersu berkembang di masyarakat umum di negeri ini terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat di kawasan pegunungan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, akses ke ruang publik yang sulit, dan ritual-ritual kepercayaan suku yang masih dijalankan menjadi alasan stigmasiatas mereka sebagai kelompok-kelompak yang “tidak normal”, sesat dan berbagai terminologi minor yang mendiskreditkan keberadaan mereka.

  2. Bahwa peristiwa ini mencerminkan tiadanya perlindungan dan pelayanan sosial yang memadai dari Negara kepada kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, khususnya minoritas etnis, agama dan kepercayaan.

  3. Bahwa peristiwa in sudah merupakan tahap awal sebuah proses dan tindakan genosida terhadap sekelompok masyarakat adat;

Jakarta, 28 Oktober 2005


Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,998 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org