Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60

Tgl terbit: Senin, 20 April 2015

Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60

Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).

Pemerintah Indonesia telah mengabaikan pernyataan Jaksa ICC tahun 2008 bahwa Omar Al-Bashir bertanggung jawab sebagai dalang dari tiga bentuk kejahatan yang diregulasi ICC dari tahun 2003 sampai 2008. Bentuk kejahatan tersebut terjadi pada kelompok masyarakat Fur, Masalit, dan Zaghawa akibat latar belakang etnisitas. Pertama, Genosida mencakup pembunuhan anggota Fur, Masalit, dan Zaghawa yang menyebabkan kerusakan mental parah dan dengan sengaja menyebabkan kondisi tersebut. Kedua, kejahatan atas kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan massal, pemindahan populasi secara paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Ketiga, Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dengan sengaja menyerang masyarakat sipil hingga melakukan penjarahan.

Kami mengetahui bahwa Indonesia belum termasuk negara anggota Statuta Roma pada Mahkamah Pidana Internasional. Akan tetapi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan internasional seperti yang tercantum pada Piagam PBB Bagian VII. Kami percaya dengan mengundang buron ICC, Indonesia telah tidak bertanggung jawab sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi.

Selain itu, dengan mengundang Omar Al-Bashir pada peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika, Indonesia telah mengkhianati semangat dari konferensi yang menjunjung nilai hak asasi, perlawanan atas kolonialisme dan segala bentuk diskriminasi. Omar Al-Bashir, sebagai peserta KAA telah melakukan segala bentuk pengkhianatan tersebut, termasuk kolonialisme gaya baru yang bertentangan dengan jiwa dari konferensi.

Omar Al-Bashir bukan satu-satunya diktator yang diundang dalam Konferensi Asia Afrika. Pemerintah Indonesia mengundang pimpinan dari Korea Utara, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang diduga keras memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerusuhan di tahun 2002 yang menyebabkan 2000 orang meninggal dunia dimana mayoritas muslim. Modi juga bertanggung jawab atas tingginya angka perkosaan pada perempuan di bagian barat Gujarat. Negara-negara tersebut telah gagal berkomitmen dalam menegakkan hukum pada ranah domestik mereka sendiri.

Kedatangan Presiden Omar Al-Bashir ke Indonesia pada Konferensi Asia Afrika harusnya dapat digunakan oleh Presiden Jokowi sebagai momen untuk memperlihatkan komitmen Indonesia atas hukum internasional dan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam ranah diplomasi. Indonesia yang juga sebagai anggota Dewan HAM PBB harusnya dapat bekerja sama dengan ICC dan menghormati hukum internasional yang ada.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah upaya terakhir yang dapat diakses oleh mereka yang mengalami pelanggaran ham berat jika negara tidak mampu menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, kami juga mendesak African Commission on Human and People’s Right (ACHPR) sebagai organisasi hak asasi manusia di kawasan Afrika untuk memperlihatkan komitmen pada penegakan dan perlindungan hak asasi manusia atas kasus Omar Al-Bashir dan juga meningkatkan kualitas hukum serta hak asasi manusia di Republik Sudan.

Pada akhir kata, kami menuntut Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional secepatnya sebagai komitmen untuk menghapus impunitas bagi mereka pelaku kejahatan genosida, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan perang pada ranah internasional.

Jakarta, 20 April 2015


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Haris Azhar, MA - Koordinator (+62 815-1330-2342/ harisazhar@kontras.org)

Indonesian Civil Society Coalition for the International Criminal Court (CICC)
Mugiyanto - Pengusung (+62 813-9982-5960/ mugiyanto@gmail.com)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,760 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org