Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi

Tgl terbit: Rabu, 15 April 2015

Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan warganya di luar negeri.Saat ini, buruh migran Indonesia bernama Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa (46) asal Madura telah dieksekusi mati dengan cara pancung/qishasdi Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.Konsulat Jenderal RI di Jeddah ternyata tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Saudi dan hanya menerima informasi dari pengacaranya bernama Khudran Al Zahrani bahwa eksekusi telah dilaksanakan.

Situasi kejiwaan Siti Zainab yang terganggu akibat perlakuan pengguna jasanya tidak menjadi pertimbangan Pemerintah Arab Saudi ketika memberikan vonis atas tindakannya melakukan pembunuhan. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini telah melanggar prinsip dan standar HAM internasional, yaitu:

1. Pemerintah Arab Saudi sebagai anggota negara yang telah meratifikasi Vienna Convention on Consular Relationstelah melanggar Pasal 36 dimana konsular dari negara yang warganya sedang menjalani proses hukum harus mendapatkan notifikasi, termasuk sebelum dilakukannya eksekusi. Notifikasi justru diberikan Pemerintah Arab Saudi setelah dilaksanakannya eksekusi.

2. Pemerintah Arab Saudi telah gagal mengimplementasikan UN Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty yang melarang pelaksanaan hukuman mati bagi mereka yang mengalami permasalahan kejiwaan. Dalam hal ini Siti Zaenab diduga menderita gangguan jiwa akibat perlakuan pengguna jasanya.

3. Berdasarkan data Amnesty International, Arab Saudi telah melakukan eksekusi secara barbar dimana lebih dari 44 putusan mati dan lebih dari 90 dieksekusi mati pada tahun 2015 yang sangat jauh dari tren global dalam moratorium dan penghapusan hukuman mati. 

Ditinjau dari sisi Pemerintah Indonesia, walaupun telah melakukan serangkaian tindakan pada jalur hukum dengan menunjuk pengacara untuk memberi pendampingan hukum serta melalui sejumlah langkah diplomatik hingga sempat menawarkan pembayaransebesar 600 ribu Real atau sekitar Rp2 miliar. Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini telah kecolongan dalam melindungi Siti Zaenab.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah merespon dengan melayangkan protes pada Pemerintah Arab Saudi perihal ketiadaan notifikasi tersebut. Akan tetapi, harus ada respon lanjutan yang mengarah pada tindakan preventif dimana saat ini terdapat 299 Warga Indonesia lainnya yang terancam hukuman matidi luar negeri berdasarkan data Kemenlu RI.

Pemerintah yang tetap bersikeras melaksanakan eksekusi hukuman mati di dalam negeri juga ditakutkan akan semakin membawa implikasi buruk pada perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri. Sikap dualisme akan meredupkan dukungan masyarakat internasional dimana di satu sisi Indonesia meminta untuk menghentikan eksekusi warga negaranya tetapi tetap melaksanakan eksekusi di negaranya sendiri.

Pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi bahwa "menempatkan upaya perlindungan warga Indonesia di luar negeri sebagai prioritas" seharusnya dapat dilaksanakan sepenuh hati dengan mengedepankan penegakan HAM di dalam negeri seperti menghapus hukuman mati demi meningkatkan dukungan Indonesia untuk melakukan perlindungan warganya di luar negeri pada setiap forum Internasional yang dihadiri perwakilan Indonesia.

Indonesia harus berkomitmen penuh terhadap perlindungan hak atas hidup yang dijamin di Konstitusi pada pasal 28A, UU No. 39/1999 pasal 4, dan komitmen untuk tunduk pada ICCPR pasal 6 yang diratifikasi pada UU No. 12/2005 secara universal dan non-diskriminatif baik ranah politik di dalam maupun luar negeri.

Presiden Joko Widodo, jika benar mengedepankan perlindungan terhadap warga negaranya baik di dalam maupun luar negeri, harusnya dapat memberi pernyataan keras selayaknya Presiden Brasil, Dilma Rosseuff dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang dengan tegas mengecam eksekusi mati yang menimpa warganya di Indonesia.

Menanggapi atas terjadinya eksekusi terhadap Siti Zaenab, KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk:
(1) menghentikan praktik hukuman mati di Indonesia demi mendapat dukungan Internasional dalam melakukan perlindungan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati;
(2) memperbaiki langkah diplomasi untuk melindungi Buruh Migran Indonesia yang rentan mengalami pelanggaran HAM.
(3) Memperbaiki sistem pemberian bantuan hukum secara spesifik kepada mereka yang terancam hukuman mati di luar negeri;

Jakarta, 15 April 2015
Salam hak asasi

Haris Azhar, MA
KOORDINATOR

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,769 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org