Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU

Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2015

DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU

Peristiwa pembunuhan konspiratif terhadap Munir yang terjadi 11 tahun lalu seakan mengendap di tanah air. Penuntasan terhadap kasus ini dibenturkan pada hambatan hukum dan politik. Pelaku utama dalam peristiwa ini justru menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pemerintahan Jokowi-Kalla.

Di tengah situasi tersebut, dukungan dan penghargaan internasional terhadap penuntasan kejahatan kemanusiaan, khususnya kepada pembela HAM ini justru semakin menguat.

Pemerintah Kota Den Haag di Belanda, melalui Wali Kota Den Haag akan meresmikan Munirpad, sebuah jalan sepeda di kota Den Haag pada 14 April 2015. Jalan ini berada dalam kompleks yang juga menempatkan para pejuang HAM lainnya di dunia, seperti Marthin Luther King, Nelson Mandela, Salvador Allende serta Bunda Theresa. Dalam plang jalan tersebut, tertulis “Munirpad: Munir Said Thalib 1965-2004, Indonesische voorvechter van de bescherming de rechten van de mens” (Jalan Munir: Munir Said Thalib 1965-2004, Advokat Pejuang HAM). Peresmian tersebut akan dihadiri oleh Suciwati, Amnesty Internasional di Belanda serta para pembela HAM di Indonesia dan Belanda. Wali Kota Belanda juga mengundang perwakilan pemerintan Indonesia di Belanda.

Selain perhatian dari negara, perhatian dan dukungan bagi penuntasan kasus Munir juga terus dilakukan oleh masyarakat sipil.

Para peraih Nobel Alternatif “Right Livelihood Awards” menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk tim penyelidikan baru yang independen untuk menuntaskan kasus Munir. Munir adalah satu peraih Nobel Alternatif ini pada tahun 2000 karena “keberanian dan dedikasi untuk berjuang bagi pemenuhan hak asasi manusia serta supremasi sipil terhadap militer di Indonesia.” The Right Livelihood Award didirikan untuk memberikan penghargaan kepada para pembela HAM yang mendorong pemenuhan hak atas lingkungan, perdamian dan keadilan sosial. Sebanyak 158 penerima award dari 65 negara tersebut adalah Asma Jahangir (Pakistan), Sima Samar (Afghanistan), Asghar Ali Engineer (India), Carmel Budiardjo (UK) and Johan Galtung (Norway). Surat resmi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi pada pertengahan April 2015.

Dukungan lain adalah petisi yang diinisiasi oleh Amnesty Internasional. Ribuan orang dari 86 negara mendesak Presiden Jokowi untuk menginisiasi sebuah penyelidikan yang independen dan baru atas pembunuhan Munir dan membawa pelaku-pelaku dalam berbagai lapis ke muka hukum dengan cara-cara yang sesuai dengan standar-standar HAM internasional. Para penanda tangan petisi juga mendesak pihak-pihak berwenang juga harus membuka ke publik laporan Tim Pencari Fakta (TPF) 2005 resmi atas pembunuhan Munir sebagai langkah kunci pencarian kebenaran. Selain itu, Presiden Jokowi diminta untuk menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang lalu atas kasus ini, termasuk dugaan pelanggaran atas standar-standar HAM internasional. Surat ini telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi oleh Amnesty International dan telah diserahkan langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Penghargaan dan dukungan tersebut merupakan bentuk nyata konsistensi komunitas internasional untuk mendorong pemenuhan HAM di Indonesia. Hal ini merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia. Berbanding terbalik, Pemerintah Indonesia justru mengabaikan penyelesaian kasus-kasus kejahatan kemanusiaan, termasuk kasus Munir. Janji Presiden untuk menuntaskan impunitas juga tak kunjung diwujudkan. Pemerintah bahkan berjibaku dengan para pelaku pelanggar HAM dalam menjalankan pemerintahan. Tidak adanya penuntasan hukum kasus Munir juga berarti peringatan mengerikan bagi para pegiat kemanusiaan: bahwa aktivitas pembelaanya senantiasa dalam ancaman. Bisa menimpa siapa saja, dan kapan saja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia kian kelam.

 

Jakarta, 11 April 2015
OMAH MUNIR

 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,283 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org