Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Respon KontraSatas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM danDemokrasi.

Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015

Respon KontraS atas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM dan Demokrasi.

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen penegakan HAM dan demokrasi negara-negara kawasan Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA mendatang serta inklusifitas masyarakat sipil didalam ruang Konferensi Asia Afrika sendiri. Kami menyadari KAA dibangun dengan semangat anti kolonialisasi dan penentuan nasib sendiri (self determination), serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang masih relevan dengan situasi Kawasan Asia Afrika kini meskipun dengan konteks yang berbeda, yang oleh karenanya harus ditunjukan oleh negara peserta konferensi pada peringatan KAA tahun ini.

KontraS memiliki perhatian khusus pada Peringatan 60 tahun KAA, pertama mengenai penyelenggaraan KAA yang tidak inklusif dalam memberikan ruang bagi masyarakat sipil, serta kedua mengenai relasi negara peserta Konferensi Asia Afrika sendiri dalam isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Pertama, KontraS menyayangkan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika yang tidak inklusif terhadap masyarakat sipil. Masyarakat sipil tidak diberikan ruang khusus oleh penyelenggara KAA, dalam hal ini Pemerintah Indonesia untuk dapat terlibat secara aktif dalam perumusan maupun pelaksaan peringatan ke 60 KAA. kami khawatir, peringatan 60 Tahun KAA hanya akan menjadi forum investasi dan bisnis, dengan adanya side event Asian African Business Summit dalam peringatan 60 tahun mendatang, tanpa menyentuh sama sekali pentingnya penegakan HAM dan demokrasi di negara-negara kawasan tersebut yang seharusnya dapat disuarakan oleh masyarakat sipil dari negara peserta Konferensi.

Kedua, KontraS menyoroti relasi maupun situasi domestik negara peserta Konferensi Asia Afrika yang tidak mengarus utamakan isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam diplomasi dan kebijakan. Kami mengukur hal ini melalui pertama melalui tingkat kebebasan hak sipil dan politik serta kondisi demokrasi negara peserta Konferensi Asia Afrika, dan kedua melalui kondisi pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia yang masih rendah di negara peserta Konferensi ;

  • Dalam kebebasan hak sipil dan politik, Negara kawasanTimur Tengah dan Afrika utara 72% nya merupakan negara yang dikategorikan sebagai tidak bebas (not free) menurut laporan Freedom House 2015. Penurunan yang sama terjadi di Asia, dengan kembalinya rezim militer di Thailand, penurunan angka kebebasan hak Politik di Indonesia, dan meningkatnya penggunaan pasal penghasutan di Malaysia untuk aktivis, jurnalis, akademisi dan kelompok oposisi.
  • Permasalahan kedua, negara peserta konferensi asia afrika belum mengutamakan pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia. Terjadi eksploitasi secara masif yang merugikan masyarakat lokal. Dalam laporan International Federation on Human Rights (FIDH), menyebutkan bahwa korporasi hadir di negara-negara Asia Afrika yang mayoritasnya adalah negara berkembang, mengambil keuntungan secara pihak dan mengabaikan hak masyarakat lokal. Muncul bencana ekologis, sosial serta konflik dimana salah satunya akibat land grabbing yang merenggut sumber daya alam masyarakat lokal

Kami meyakini bahwa harus ada upaya kolaborasi bersama antar pemerintah yang juga melibatkan masyarakat sipil untuk mendorong demokrasi dan HAM yang lebih baik serta agenda pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia. Diantaranya melalui;

a. Membuat dialog konstruktif untuk pemajuan HAM dan demokrasi, serta pembangunan yang berbasis HAMantar negara peserta Konferensi Asia Afrika secara reguler sebagai bentuk dari solidaritas internasional antar negara, serta;

b. Panitia penyelenggara Konferensi Asia Afrika, dalam hal ini Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang partisipasi aktif masyarakat sipil baik dalam perumusan agenda, maupun dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika itu sendiri sebagai bentuk dari good governance.

 

Jakarta, 8 April 2015

 

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,080 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org