Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penanganan Kasus Di Poso Jauh dari Harapan : Mendesak Pemerintah Bentuk Tim Peari Fakta Independen

Tgl terbit: Kamis, 10 November 2005

Pernyataan Pers

Tentang

Penanganan Kasus Di Poso Jauh dari Harapan


MENDESAK PEMERINTAH BENTUK TIM PENCARI FAKTA INDEPENDEN


Melalui pernyataan ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Lebih dari itu, Kami menilai langkah dan tindakan pemerintah menangani peristiwa kekerasan di Poso masih jauh dari harapan.

Ada empat alasan mengapa pemerintah masih terlihat belum maksimal. Pertama, pasukan keamanan yang dikerahkan berjumlah besar yakni kurang lebih 5000 personel TNI/Polri organik dan non organik, Brimob BKO Mabes Polri, Polda Kaltim, Sulteng dan Sulut, termasuk Raider TNI, Detasemen 88 Polri, dan unit intelejen (Badan Intelejen Negara). Kegagalan aparat keamanan menciptakan rasa aman paska Deklarasi Malino menurunkan kepercayaan warga.

Kedua, rendahnya kemampuan aparat untuk mengatisipasi persitiwa susulan dengan modus dan tujuan serupa. Aparat keamanan gagal mencegah peristiwa penembakan dua orang siswi di Poso (8/11), bernama Ivon (17) dan Siti Nuraini (17) yang mengalami perawatan serius dan hampir merenggut jiwa keduanya. Pembunuhan terakhir gagal memicu sentimen SARA, tetapi berhasil ciptakan ketakutan luar biasa di kalangan kaum perempuan, tidak berani ke kebun atau ke kota untuk menjual hasil kebun.

Ketiga, tumpah tindihnya pembagian peran dan wewenang (otoritas) antara POLRI dan TNI dalam penindakan hukum pelaku kekerasan. Dalam hal ini, kami mempertanyakan cara penanganan peristiwa pemenggalan tiga siswi SMU Kristen Poso (29/10). Tindakan TNI Yonif 714 menangkap dan memproses lebih jauh lima orang yang disangka terilbat: Ridwan Masero (25), Irfan Masro (23), Saleman Yunus, Djamiludin, Peltu John Moala (51-purn TNI) pernah aktif di Yon 711 Raksatama. Ini memperlihatkan lemahnya otoritas kepolisian.

Keempat, krisis Poso sudah memasuki tahapan genting. Situasi ketakutan menyebar di seluruh lapisan masyarakat termasuk aktifis pembela HAM. Karena itu, Pemerintah harus melakukan terobosan yang luar biasa, mengingat berbagai upaya telah dilakukan dan terbukti gagal. Krisis kekerasan akhir-akhir ini juga berpotensi merusak upaya rekonsiliasi yang telah dirintis masyarakat Poso. Krisis Poso juga bisa jadi lahan subur bagi pihak-pihak tertentu untuk menciptakan gangguan keamana berskala besar lewat eskalasi kekerasan berlanjut. Apalagi problem krisis nasional sudah hadir di Poso, konflik komunal berwajah SARA, korupsi akut, kekerasan dan teror yang brutal, dan gagalnya fungsi negara menjamin rasa aman.

Berdasarkan hal diatas, pemerintah perlu mengefektifkan kapasitas aparat keamanan dan hukum agar kondisi ini tidak meluas dan mengganggu stabilitas politik keamanan dalam skala nasional. Tindakan luar biasa diperlukan mengingat potensi sebaran kekerasan di Poso bisa meluas ke wilayah lain.kesungguhan Indonesia menegakkan HAM kembali diuji di mata internasional.

Secara khusus, kami mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengusut tuntas rentetan kekerasan di Poso dan sekitarnya. Ini diperlukan agar pengusutan hukumnya dapat berjalan secara profesional, objektif, tidak terpengaruh sentimen SARA dan keberpihakan lain terkait, kemungkinan adanya aprat yang terlibat. Untuk mencegah peluang konflik berwajah SARA, partisipasi perempuan perlu menjadi prioritas proses rekonsiliasi.

Jakarta, 10 November 2005

KontraS, DEMOS, WALHI, HRWG, Solidarias Perempuan, KAMUST, SETARA, KWI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,440 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org