Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kontraterorisme : Fungsionalisasi Koter dan Revisi UU Antiteror

Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2005

Press Release

KONTRATERORISME: Fungsionalisasi Koter dan Revisi UU Antiteror

Kami mendesak Presiden SBY mengkaji ulang pernyataannya yang meminta pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Beberapa persoalan mendasar yang harus dijelaskan oleh SBY adalah apa yang dimaksud dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, lalu apakah Koter relevan dalam menanggulangi terorisme dan bagaimana konsekwensi yang diterima rakyat dengan adanya Koter.

Kami memandang aktivasi koter untuk combating terrorism tidak relevan, apalagi jika itu merambah fungsi penindakan hukum. Dalam tingkat tertentu, kondisi ini bisa menyalahi UU No 34 / 2004 tentang TNI dan juga UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika TNI ingin dilibatkan, perannya harus dibatasi pada operasi intelijen guna pengumpulan informasi dan deteksi dini. Penanganan langsung tetap ada pada aparat penegak hukum. Jika TNI ingin dilibatkan, TNI dalam posisi perbantuan.

Semua pihak perlu mengupayakan pencegahan pemanfaatan momentum keprihatinan bersama atas peledakan bom Bali II sebagai alasan menghidupkan kembali potensi kekuatan sosial politik TNI.

Kami memandang gagasan penghidupan koter masih merupakan bagian dari strategi mempertahankan koter seperti sebelum lahirnya UU TNI 34/ 2004. Meski UU ini tidak serta merta menghapus koter, koter dalam konteks UU TNI 34/ 2004 hanya di tujukan sebagai perangkat tempur di wilayah perbatasan, dan wilayah konflik. Sehingga sekali lagi, tidak relevan menghidupkan koter hingga ke tingkat babinsa. Apalagi UU tersebut memerintahkan untuk merubah menjadi DIVISI untuk AD, Armada untuk AL dan Skuadron untuk AU.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sebagai berikut :

  1. Meminta DPR menolak usulan revisi hasil rapat Departemen Hukum dan HAM RI DPR (28 September 2005) yang menghilangkan keharusan adanya otorisasi laporan intelijen sebagai bukti permulaan untuk menangkap seseorang. DPR dan Pemerintah sebaiknya mengevaluasi efektifitas dan kinerja aparatnya melaksanakan UU tersebut.
  2. Meminta kepada DPR untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap rencana pelibatan TNI menanggulangi terorisme. Pemakaian Koter untuk penanggulangan terrorisme sangat tidak tepat karena sifat, dan karakter Koter berbeda dengan ancaman terorisme.
  3. Meminta Presiden untuk mengefektifkan pelaksanaan UU TNI mengenai penggantian postur teritorial menjadi fungsi tempur sehingga Koter / Kodam diganti dengan Divisi, Skuadron dan Armada sesuai kebutuhan pertahanan.
  4. Mendesak pemerintah tidak tergesa-gesa merevisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Jakarta, 26 Oktober 2005
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
Kontak Person : Choirul Anam (HRWG) dan Usman Hamid (KontraS)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,855 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org