Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Langgar Hak atas Informasi: LSF Segera Cabut Pelarangan Pemutaran Film Senyap!

Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2015

Langgar Hak atas Informasi: LSF Segera Cabut Pelarangan Pemutaran Film Senyap!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat menyayangkan dikeluarkannya surat pernyataan oleh Lembaga Sensor Film [LSF] yang menyatakan bahwa film Senyap “DITOLAK SEUTUHNYA” untuk dipertontonkan kepada khalayak umum dan/atau bioskop, dalam surat No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014. Adapun surat keputusan tersebut merupakan respon dari pengajuan sensor oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan nomor pendaftaran 400/PSF-NAS/DCP/1/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014.

Dikeluarkannya surat keputusan tersebut bertentangan dengan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak untuk memperoleh informasi (right to be informed); hak untuk mengetahui (right to know); dan hak untuk menyebarluaskan informasi (right to disseminate) yang dijamin oleh Pasal 28 F UUD 1945. Keputusan tersebut juga melanggar Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yakni bahwa asas perfilman diantaranya berlandaskan pada kemanusiaan; keadilan; manfaat; dan kepastian hukum. Keputusan LSF telah menyebabkan penundaan hak atas keadilan dan informasi bagi korban dan keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta jaminan atas pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang teruang dalam Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Senyap atau The Look of Silence memfilmkan para pelaku genosida di peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965/1966 dari sudut penutur keluarga korban. Film berdurasi 98 menit ini hendak memperlihatkan upaya penyintas ’65 untuk memecah belenggu kesenyapan dengan cara menggali keterangan dari beberapa orang pelaku pembunuhan terhadap salah satu anggota keluarga mereka. Film Senyap merupakan medium yang sengaja dibuat oleh Joshua Oppenheimer dan 60 awak film asal Indonesia lainnya untuk mengungkap kebenaran akan peristiwa pembantaian 1965/1966 di Sumatera Utara, serta menjadi tekanan publik agar hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM berat 1965/1966 yang telah dikeluarkan pada Juli 2012 segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Menilik subtansi film Senyap, maka sangat tidak tepat jika LSF menyatakan penolakan film tersebut atas dasar “tidak sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi perfilman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perfilman” dan “mengarahkan pada penonton untuk bersimpati pada PKI dan ajaran komunisme”. Dengan menolak distribusi informasi atas kebenaran dalam film tersebut, maka LSF sesungguhnya telah berkontribusi dalam upaya penguburan fakta sejarah terjadinya pelanggaran HAM Berat tahun 1965/1966 di Indonesia. Tujuh poin alasan yang dikemukakan oleh LSF dalam surat keputusan tersebut juga telah memperkuat viktimisasi dan stigmatisasi pada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat 1965/1966 [terlampir salinan tujuh (7) poin alasan penolakan LSF].

Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan hasil sensor film, LSF seyogyanya bersikap kooperatif dalam upaya pemajuan hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas informasi terkait peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965/1966, seperti yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui surat No. 044/Ang-SK/XI/2014 yang mendukung pemutaran film Senyap di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mendesak:
Pertama, LSF segera mencabut surat keputusan No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014 karena tidak sesuai dengan upaya pemajuan hak asasi manusia yang dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999, hak atas informasi dalam Pasal 28 F UUD 1945, dan asas perfilman dalam Pasal 2 UU. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta segera merevisi hasil sensor film Senyap.

Kedua, Komnas HAM, selaku lembaga yang dimandatkan untuk mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM oleh Pasal 75 UU No. 39 tahun 1999, untuk segera mengeluarkan rekomendasi kepada LSF agar segera mencabut surat keputusan No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014 dan merevisi hasil sensor film Senyap.

 

Jakarta, 5 Januari 2015

 

Haris Azhar
Koordinator KontraS


Salinan Tujuh (7) Poin Alasan Penolakan Film Senyap oleh LSF:
    • Film SENYAP yang dibuat oleh orang asing Joshua Oppenheimer, tidak sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi perfilman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perfilman. Hal ini terkait dengan asas perfilman adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, kebersamaan dan kebijakan, juga tidak sejalan dengan tujuan perfilman yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
    • Film SENYAP secara naratif mengisahkan tentang “pembantaian” orang-orang PKI di Sumatera Utara, diceritakan oleh pelaku yang diragukan otentisitas dan objektivitasnya dari aspek jurnalistik karena yang melakukan “wawancara” terhadap pelaku adalah anak kandung seorang PKI. Film tersebut mengungkapkan peristiwa berdarah tahun 1965/1966 yang tidak menjelaskan latar belakang dan konteks sosialnya.
    • Sumatera Utara yang menjadi setting peristiwa yang digambarkan dalam film SENYAP adalah daerah yang masyarakatnya sangat heterogen dan pada tahun 1946 pernah terlibat konflik, pertentangan antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata pada masa revolusi 45, telah menimbulkan revolusi sosial, yang dulu dikenal sebagai Sumatera Timur. Benih konflik yang terselubung, balas dendam itu dapat muncul kembali ketika situasi daerah menjadi panas dan mencekam seperti tahun 1965-1966.
    • Secara tersirat film SENYAP mengarahkan pada penonton bersimpati pada PKI dan ajaran komunisme yang dapat menimbulkan keterangan sosial-politik dan melemahkan ketahanan nasional. Film ini bersumber dari histories recite (sejarah sebagaimana dikisahkan) bukan sebagai histories realite (sejarah sebagaimana terjadi). Film ini memperlihatkan anakronisme dari kisah yang dibangun dan merupakan snapshot (fragmen) yang mengandung tujuan tertentu. Karena itu film ini hanya dapat dipertunjukan untuk kalangan terbatas dan tidak layak untuk konsumsi publik.
    • Subtansi film dibangun berdasarkan pengalaman pribadi individu yang terlibat peristiwa pembunuhan tersebut. karena itu, unsur kejahatan tereduksi ke dalam pengalaman individual yang sangat terbatas. Walaupun sifatnya naratif (bukan adegan-adegan visual), dialog-dialog antar si narator (keluarga turunan PKI) dengan “pelaku” pembantaian, dapat merusak, membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum di Indonesia yang dapat membuka polemik baru di masyarakat.
    • Dari segi pendidikan, film ini tidak dapat diterima, karena tampilan visual yang disuguhkan dapat menanamkan sikap dan perilaku kebencian yang berkelanjutan di kalangan generasi muda, secara ekstrim menceritakan pembantaian orang-orang PKI dengan kata-kata sarkastik “pencungkilan mata”, “leher ditebas”, “lidah disilet”, dan lain-lain di depan anak sekolah dasar di depan kelas.
    • Adegan-adegan yang dipertunjukkan dalam film ini telah menonjolkan tindakan-tindakan yang kurang patut ditonton karena dapat menebarkan kebencian di tengah masyarakat yang sedang membangun sistem sosial politik yang menghargai keberagaman dalam prinsip multikulturalisme. Dewasa ini, beberapa masyarakat di Indonesia yang pernah terlibat konflik sedang menuju proses rekonsiliasi secara alami.


Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 12,234 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org