Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2014

Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.

Selama 4 [empat] tahun terakhir, KontraS telah mendokumentasikan peristiwa praktik-praktik penyiksaan di Indonesia yang dilakukan oleh aparat Negara seperti anggota Polri, TNI maupun Petugas Lapas. Minimnya kemampuan aparat penyidik dalam mengejar fakta atau pengakuan dari pihak ketiga ditambahkan kultur arogansi aparat menjadi alasan utama mengapa penyiksaan masih menjadi metode yang ampuh untuk diterapkan.

Tahun

Polri

TNI

Lapas

2010 - 2011

31

7

18

2011 - 2012

14

60

12

2012 - 2013

55

10

35

2013 - 2014

80

10

18

Tabel Peristiwa Penyiksaan 2010 - 2014 [dokumentasi KontraS]

Namun demikian, banyaknya praktik-praktik penyiksaan justru tidak diimbangi dengan penghukuman yang memberikan efek jera terhadap para pelaku penyiksaan. Ketiadaan definisi penyiksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP[ menjadi salah satu faktor yang membuat tidak adanya hukuman pemberat bagi para pelaku yang notabene adalah aparat penegak hukum. Wacana revisi terhadap KUHP pun masih tidak jelas kelanjutannya, serupa dengan usulan alternatif lain dengan desakan pemberlakuan RUU Anti Penyiksaan yang ternyata gagal masuk dalam Prolegnas 2014. Meski di internal institusi Polri maupun TNI telah memiliki peraturan yang terkait dengan larangan praktik penyiksaan yang diadopsi dari sejumlah peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional, namun faktanya penolakan terhadap praktik-praktik penyiksaan di Indonesia saat ini baru sebatas pada tataran regulasi, sementara pada tataran penindakan dan pencegahan masih minim.

Masih menurut catatan KontraS, terdapat sejumlah kendala yang terjadi terkait mekanisme pelaporan terhadap kasus Penyiksaan di Indonesia yakni: Pertama, Mekanisme Hukum. Dari beberapa kasus yang diadvokasi KontraS, pelaporan terhadap peristiwa praktik penyiksaan selalu terkendala dengan belum adanya aturan yang mengatur tindak pidana penyiksaan dalam KUHP. Selain itu mekanisme pelaporan terhadap pelaku harus didahului dengan mekanisme internal [kode etik] dan faktanya, seringkali setelah mekanisme internal selesai dilakukan, prosesnya tidak dilanjutkan ke mekanisme pidana. Kedua, Mekanisme Internal atau Administratif. Kesulitan terjadi ketika pelaporan kasus penyiksaan harus dilakukan di institusi dimana pelakunya bertugas, seperti Polri [Inspektorat Pengawasan Umum dan Propam] maupun TNI [Detasemen Polisi Militer] sehingga diragukan independensi dan transparansi dari lembaga tersebut dalam menindaklanjuti laporan dari korban maupun pendamping korban. Ketiga, Mekanisme Pengawasan. Mekanisme ini merupakan solusi alternatif dalam melaporkan peristiwa praktik penyiksaan namun seringkali keberadaan lembaga-lembaga pengawas tersebut [Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, LPSK dan sebagainya] hanya mampu memberikan rekomendasi tanpa adanya upaya paksa untuk menindak para pelaku penyiksaan.

Berdasarkan hal diatas, kami mendesak:

1. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden RI, mengambil tindakan tegas untuk melakukan pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya dan memastikan bahwa segala praktik penyiksaan dalam situasi dan kondisi apapun harus dituntut melalui mekanisme peradilan yang fair dan independen. Presiden RI juga harus memastikan korban-korban penyiksaan mendapatkan bantuan pemulihan yang memadai;

2. Pemerintah Indonesia baik eksekutif maupun legislatif, harus mempercepat menyusun suatu Rancangan Undang - Undang Anti Penyiksaan, yang tidak hanya mencakup definisi dan penghukuman bagi pelaku kejahatan penyiksaan saja, melainkan juga harus menyangkut barang bukti, kesaksian atau pengakuan yang berasal dari praktik - praktik penyiksaan;

3. Kapolri dan TNI harus memperbaiki mekanisme akuntabilitas internalnya dengan memberikan tindakan tegas terhadap anggota-anggotanya yang terbukti telah melakukan praktik-praktik penyiksaan, rekayasa kasus maupun tindakan melanggar hukum lainnya serta mendesak institusi-institusi tersebut meningkatkan kapasitas anggota-anggotanya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan;

4. Komisi - Komisi Negara seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Kejaksaan dan Kompolnas harus melakukan pengawasan yang melekat untuk memastikan penuntutan terhadap praktik-praktik penyiksaan di Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2014

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Korban dan keluarga korban penyiksaan dan tindakan kejam lainnya di Indonesia



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 26,929 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org