Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Tangani Bom Bali, Meresahkan

Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2005

Siaran Pers Bersama

SIKAP PEMERINTAH TANGANI BOM BALI, MERESAHKAN


Melalui pernyataan ini, sekali lagi kami menyatakan prihatin atas peledakan bom di BALI 1 Oktober lalu. Tindakan itu adalah aksi teror yang keji, tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun, entah itu latarbelakang ideologi, agama, rasial, atau etnisitas. karena itu, kami meminta pemerintah lebih serius mengungkapnya, tanpa menimbulakan masalah baru.

kami menilai banyaknya pernyataan kontroversial pemerintah, justru kian menjauhkan kita dari kemampuan menjawab masalah bom Bali II. Ide-ide pengaktifan komando teritorial, pengawasan pesantren, dan perkuatan UU Antiterorisme terlalu mendramatisir keadaan, menimbulkan politik kebencian (distrust), dan mengancam demokrasi.

Setiap upaya anti terorisme tidak boleh membenarkan pengurangan kualitas atas segala yang dicapai reformasi. reformasi, telah membuahkan suatu kemajuan hidup bernegara dan bermasyarakat seperti terbukanya ruang kebebasan sipil, reformasi kelembagaan negara yang kian demokratis, trias politika yang lebih baik, dan pemajuan HAM.

Kami mempertanyakan profesionalitas kepolisian dan intelejen dalam terjadinya salah tangkap. Sekitar 20 orang menjadi korban salah tangkap di Jember, Banten, Sukabumi, NTT, Panarukan, dan Manado. selain kembali menunjukkan rendahnya kemampuan deteksi, cara asal tangkap ini adalah bentuk diskrimnasi bila dibandingkan penanganan kasus Munir yang mengabaikan orang-orang yang mencurigakan.

Penanggunalangan terorisme menjadi relevan dan kontekstual hanya bila ia menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law; kebebasan berorganisasi, beragama/keyakinan, non-diskriminasi, bebas dari penahanan semena-mena, peradilan yang jujur, larangan atas segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. dengan kata lain, metode penanggulangannya harus memperkuat proses reformasi. Bukan sebaliknya, membalik proses reformasi yang sudah ada.

Kami meminta pemerintah tidak menjadikan ancaman terorisme sebagai alasan membuat kebijakan yang potensial merusak sistim demokrasi (HAM) termasuk memperkuat militer dan intelejen secara disproporsional. Karena sejak bom Bali 1 Oktober 2002, pemerintah telah memperkuat perangkat institusionalnya namun ternyata aksi terorisme tetap terjadi. Selain itu reformasi politik Indonesia masih dalam proses pembentukan.

Kami mendesak pemerintah untuk tidak mengikuti format penanggulangan terorisme seperti Australia atau negara lain yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Yang perlu menjadi fokus sebaiknya kebutuhan mengeliminasi basis terorisme, ketidakadilan ekonomi dan segala bentuk politik kebencian dan gejala intoleransi.


Jakarta, 20 September


Benny K Harman, Yuddy Chrisnandy, Hendardi, Robertus Rober, Usman Hamid.

lampiran



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 11,056 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org