Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih Melanggar HAM!

Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2014

Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih Melanggar HAM!

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan maraknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sejumlah aksi demonstrasi yang banyak memakan korban dalam merespon kebijakan pemerintah Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu. Kontan hal tersebut bukan hanya menunjukan masih lemahnya akses terhadap saluran-saluran demokrasi, namun juga masih minimnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Dari sejumlah peristiwa demonstrasi, KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 48 aksi demonstrasi berbuntut kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sejumlah pelanggaran tersebut dalam bentuk, antara lain; pembubaran paksa, bentrokan, penganiayaan, intimidasi, pengerusakan, penangkapan, hingga penembakan demonstran.

Harus diakui, sejumlah aksi demonstrasi juga kerap diwarnai tindak kekerasan dan vandalisme yang dilakukan oleh peserta demonstrasi di beberapa daerah. KontraS juga sangat menyayangkan terjadinya praktek "kebablasan berekspresi" tersebut. Namun demikian, KontraS juga ingin menggaris bawahi proporsionalitas dan profesionalisme anggota kepolisian dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Dalam sejumlah peristiwa anggota kepolisian justru terlihat arogan dan berelebihan dalam menghadapi demonstran, seperti; melakukan penembakan, menangkap sejumlah demonstran, menganiaya demonstran dan jurnalis, hingga mengejar demonstran kedalam tempat ibadah. Akibatnya korban berjatuhan tidak hanya dari pihak demonstan, namun juga jurnalis, warga, bahkan anggota TNI.

Lebih dari itu, KontraS juga mempertanyakan komitmen HAM presiden terpilih, Ir Jokowi, yang terkesan menutup mata terhadap maraknya aksi kekerasan dan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi merespon kebijakan yang dikeluarkannya. Menurut pandangan kami, hal tersebut bukan hanya merupakan urusan pihak kepolisian (seperti yang diucapkan Presiden Jokowi disejumlah media massa), namun juga urusan pemerintah, khususnya presiden, sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat Indonesia.

Oleh karna itu KontraS ingin mendorong seluruh pihak yang terkait untuk;

a. melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang akuntabel terhadap sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM tersebut.

b. meminta pihak kepolisian untuk lebih proporsional dan mengedepankan profesionalisme dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi dan menjungjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

c. mengajak pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi rakyat dengan menggunakan saluran-saluran demokrasi disertai perlindungan terhadap saluran tersebut dan juga hak asasi manusia.

KontraS, 3 Desember 2014.

Kordinator KontraS
Haris Azhar

INFOGRAFIS MONITORING PENOLAKAN BBM



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,000 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org