Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat

Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014

Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat


Menanggapi situasi bentrokan TNI Vs Polri di wilayah hukum Batam yang menewaskan satu anggota TNI Praka JK Marpaung kesatuan Batalyon Yonif 134/TS dan satu warga sipil yang terluka terkena tembakan, kami Koalisi Masyarakat sipil menilai:

  1. Pimpinan TNI dan Polri gagal menyelesaikan persoalan bentrokan para parjurit di tingkat lapangan mengingat jumlah atau angka bentrokan yang melibatkan kedua institusi tersebut semakin meningkat dalam satu tahun terakhir

  2. Peristiwa bentrokan antara TNI dan Polri tidak hanya merugikan kedua institusi tetapi juga menciptakan ancaman atas rasa aman di masyarakat, yang mana hal ini bertentangan dengan tugas-tugas TNI dan Polri sebagaimana dimandatkan dalam UU No 34 tahun 2004 Tentang TNI dalam Pasal 7 ayat (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

  3. Peristiwa bentrokan masih kental dengan latar belakang praktik-praktik bisnis illegal dari kedua institusi yang saling bersaing dalam suatu wilayah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami merekomendasikan:

  1. Membentuk tim investigasi independen untuk merumuskan stratgei yang berkesinambungan guna menciptakan regulasi atau kebijakan terkait model penyelesaian yang melibatkan kedua institusi di kemudian hari

  2. Menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan diantaranya amandemen UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, peninjauan ulang terhadap Komando Teritorial (Kodam- Koramil).

  3. Menghilangkan segala bisnis-bisnis illegal yang melibatkan para anggota kepolisian dan TNI namun harus disertai dengan adanya peningkatan kesejahteraan dari kedua institusi melalui mekanisme pembiayaan negara yang terukur transparan dan akuntable.

Jakarta 24 November 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan (KontraS, Imparsial, Elsam, Propatria, Individu Bambang Widodo Umar, IDSPS)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 29,239 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org