Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tgl terbit: Selasa, 11 November 2014

Presiden Jokowi;
Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memilih Jaksa Agung yang memiliki integritas, keberanian dan prioritas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM].

Selain kasus korupsi, penegakan hukum dan keadilan atas kasus - kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terus dinantikan korban dan keluarga korban, selain itu pelanggaran HAM berat masa lalu adalah persoalan kebangsaan yang telah menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan, sebagaimana disebutkan dalam TAP MPR V/2000. Oleh karenanya, Jaksa Agung yang dipilih harus berani dan bertindak untuk memprioritaskan penyidikan kasus - kasus pelanggaran HAM Berat.

Hal ini sejalan dengan amanah UU No.16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. UU ini memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, diantaranya kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 21 ayat [1] dan [2] oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Selama periode Pemerintahan SBY, Kejaksaan Agung tidak pernah menindaklanjuti Laporan Hasil Penyelidikan Projustisia Komnas HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998 - 1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997 - 1998, Talangsari 1989, Wasior Wamena 2001, Peristiwa 1965-1966 dan Pembunuhan Misterius 1982 - 1984.

Jangan sampai pada era Presiden Jokowi, hal serupa berulang kembali. Presiden Jokowi harus membuktikan janjinya seperti tertuang pada huruf [ff] kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. [gg] kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas didalam sistem hukum nasional, termasuk didalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM. [ii] kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum.

Selain itu, Presiden Jokowi harus patuh menjalankan amanah konstitusi. UUD 1945, pasal 28D [1] setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dan pasal 28I [4] perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.

Maka dalam hal ini jaminan atas kepastian hukum penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa terus ditunda atau diabaikan, apalagi dipetieskan karena buruknya kinerja Jaksa Agung. Hal ini dapat dijamin apabila Jaksa Agung yang terpilih memiliki keberanian untuk melakukan penyidikan kasus - kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jakarta, 10-11-2014

Badan Pekerja KontraS
Yati Andriyani, Wakil Koordinator Bidang Advokasi
Feri Kusuma, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 16,411 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org