Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi – JK

Tgl terbit: Selasa, 04 November 2014


Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi - JK

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.

Beberapa kasus tersebut diantaranya:

Pertama, Kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Seorang warga Ciracas Jakarta Timur bernama M. Arsyad ditangkap anggota Mabes Polri pada 23 Oktober 2014 lalu karena dituduh telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Terpilih, Joko Widodo [Jokowi] melalui media sosial. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari Henry Yosodiningrat, seorang politikus PDI Perjuangan sekaligus pengacara pada 27 Juli 2014. Tindakan yang dilakukan oleh MA sebenarnya dilakukan saat berlangsungnya kampanye Pilpres 2014 sebagai bentuk kebebasan berekspresi semata, namun Polri baru memproses kasus ini setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI 2014. Korban MA dikenakan pidana atas Pasal berlapis dari KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua, Kasus penyiksaan terhadap para tersangka kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School [JIS]. Sebanyak 6 [enam] orang petugas cleaning service yang bekerja di Jakarta International School [JIS] ditangkap setelah adanya laporan dari orangtua murid TK yang menyatakan anaknya mengalami kekerasan seksual di sekolah. Polisi juga menangkap petugas administrasi dan seorang pengajar JIS berkewarganegaraan Amerika Serikat yang juga diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Namun demikian, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum terhadap para tersangka, yaitu dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya, para tersangka mengalami sejumlah tekanan dan penyiksaan, bahkan salah seorang tersangka [Azwar] akhirnya meninggal di dalam tahanan. Polri menyatakan bahwa tersangka melakukan aksi bunuh diri dengan meminum pembersih lantai saat meminta izin untuk ke toilet pada waktu proses BAP berlangsung, meski ada saksi yang menyatakan bahwa tidak ada seorang tersangka pun yang pergi ke toilet selama proses interogasi berlangsung. Kejanggalan lainnya adalah adanya hasil visum dari laboratorium yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami penyakit herpes dan adanya hasil visum anak pelapor [murid TK] dari RSCM yang tidak membuktikan adanya luka-luka kekerasan pada lubang pelepas [anus]. Namun fakta dan bukti tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi penyidik Polri sehingga kasus kemudian tetap diproses hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketiga, Kasus penyiksaan terhadap Susanto, seorang perwira Polri yang diduga melakukan pembunuhan terhadap atasannya sendiri, AKBP Pamudji [Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya] pada 18 Maret 2014. Korban mengaku saat menjalani Berita Acara Pemeriksaan [BAP], mengalami pengancaman dan penyiksaan oleh penyidik, yaitu dengan cara dipukuli dengan menggunakan sepatu dan dibungkus dengan plastik serta dipaksa untuk mengakui telah membunuh atasannya. Penyidik juga diduga melakukan rekayasa dalam kasus ini karena setiap keterangan yang disampaikan oleh korban tidak dimasukkan ke dalam BAP dan korban dipaksa untuk menandatangani BAP yang sudah diubah tersebut tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Korban juga diiming-imingi akan mendapatkan sejumlah uang setiap bulannya jika korban mau mengakui perbuatan yang dituduhkan.

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa aparat Polri terbukti masih belum mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum, masih menggunakan pendekatan kekerasan serta tidak cermat dalam memberikan penghukuman sehingga berpotensi mengkriminalisasikan warga masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan semangat penghormatan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 5 Ayat [1] UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama, sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Polri sebagai aparat Negara berperan besar dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap setiap warga Negara dengan menjunjung tinggi HAM”.

Untuk itu kami mendesak Kapolri agar :

  1. Memerintahkan anggota Polri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri dengan memperhatikan instrumen hukum dan HAM yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana;
  2. Menindak tegas anggota Polri yang terbukti melakukan penyiksaan, ancaman kekerasan serta perekayasaan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Kapolri juga harus memastikan bahwa anggota Polri yang melanggar tersebut tidak hanya diproses secara etik tetapi juga dengan proses pidana yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;
  3. Mampu menghadapi tantangan terhadap situasi Indonesia ke depan secara professional dan akuntabel serta tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

 

Jakarta, 4 November 2014
Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 13,595 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org