Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018

Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014

Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 - 2018

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB di satu sisi dapat dilihat sebagai sebuah prestasi dan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di dunia. Namun di sisi lain, prestasi dan kepercayaan yang didapat Indonesia ini tentu mengundang pertanyaan, mengingat situasi HAM dalam negeri Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana yang dimandatkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No 60/251 mengenai pembentukan Dewan HAM PBB, anggota Dewan HAM PBB haruslah “memiliki standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM” dan “bekerjasama sepenuhnya dengan Dewan HAM PBB.”

Dalam pernyataannya di hadapan Majelis Umum PBB, sebelum pemungutan suara dilakukan, pemerintah Indonesia berjanji untuk mempromosikan kebebasan beragama dan toleransi, mengingat status Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dalam kampanyenya, pemerintah juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan bukti nyata bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh berdampingan, yang didukung juga dengan beragam inisiatif Indonesia untuk memajukan HAM melalui forum internasional seperti Bali Democracy Forum, the Asia-Pacific Regional Interfaith Dialogues, the International Conference of Islamic Scholars, dan the New Asian-African Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity-Building for Palestine.

Namun kenyataannya, apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam kampanyenya sebagai kandidat anggota Dewan HAM periode 2015 - 2018, bertolak belakang dengan situasi dalam negeri.

Angka pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah, kasus pengungsi Syiah di Sampang, relokasi rumah ibadah Jemaah KBP Philadelphia dan Gereja Yasmin, adalah beberapa bukti bahwa angka pelanggaran HAM dalam beragama dan berkeyakinan masih sangat tinggi.

 

Setidaknya terdapat 21 peraturan daerah diskriminatif yang melanggar hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Semua peraturan tersebut didasari atas terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 3 tahun 2008 terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Selain itu, peraturan besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006, serta UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama yang masih dipertahankan, juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menjamin hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah secara penuh.

Selain itu, situasi HAM di Indonesia masih ditandai dengan mandeknya berbagai penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, tingginya angka pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam, tidak adanya kebebasan pers di Papua, dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Persoalan tersebut menjadi bukti yang kuat bahwa sesungguhnya Indonesia belum memiliki standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang diamanatkan dalam Resolusi Majelis Umum terkait pemilihan anggota Dewan HAM PBB.

Oleh karena itu, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus menjadi materi evaluasi bagi pemerintah untuk membenahi situasi HAM di dalam negeri. Komitmen internasional Indonesia di Dewan HAM PBB seharusnya tercermin pula pada perbaikan kondisi HAM dalam negeri. Kontradiksi antara komitmen di tingkat internasional dan kondisi di dalam negeri justru akan menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB hanya sebatas citra tanpa bukti nyata.

 

Jakarta, 24 Oktober 2014
Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar
Koordinator

 



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 21,341 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org