Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum

Tgl terbit: Rabu, 08 Oktober 2014

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum

Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014. Mengusung tema 'Democratic Governance in the Twenty-First Century: the Roles of Civil Society,' forum ini mengundang 14 organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pembicara tentang peran masyarakat sipil untuk demokrasi. Pengunduran diri ini merupakan respon dari kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Setelah pemilu presiden berlangsung pada 9 Juli lalu, berbagai manuver politik dilakukan di tingkat parlemen hingga akhirnya dua legislasi yang menentukan demokrasi disahkan oleh DPR; UU MD3 dan UU Pilkada. "Kedua UU ini merupakan titik mundur demokrasi di Indonesia dan hanya mencerminkan ambisi dari koalisi di parlemen," ujar Febionesta, Direktur LBH Jakarta. "Ketegangan di parlemen Indonesia ini meningkat sehingga tidak dapat dibedakan lagi apakah keputusan yang dikeluarkan oleh legislatif merupakan perwakilan dari suara rakyat ataukah perwakilan dari suara partai," lanjutnya.

Dalam UU tentang Pilkada dihendaki kepala daerah merupakan pilihan DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. "Pemasungan hak politik rakyat ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat," tegas Direktur PERLUDEM Titi Anggraini. Senada dengan Titi, Direktur KontraS Haris Azhar juga mengungkapkan bahwa demokrasi adalah seni untuk mendengarkan suara dan pilihan rakyat. "Pemilihan langsung merupakan esensi dari demokrasi, yang hasilnya merupakan manifestasi dari pilihan rakyat," imbuhnya. "Pelemahan sektor masyarakat sebenarnya telah dimulai dengan dibangkitkannya kembali UU Ormas oleh pemerintah dan DPR, saat ini UU tersebut telah berdampak nyata bagi organisasi masyarakat sipil," menurut Direktur YAPPIKA Fransisca Fitri.

Menurut kesebelas organisasi masyarakat sipil ini, forum BDF dan Bali Civil Society Forum 2014 -yang mengusung tema peran masyarakat sipil, merupakan forum yang tidak relevan untuk diselenggarakan mengingat ketidaktegasan presiden dalam menjamin keberlanjutan demokrasi Indonesia. Seharusnya presiden mampu membatalkan UU untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, sebelum RUU disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. "Dengan adanya UU ini, menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak serius dan cenderung bermain-main dengan perlindungan dan penghormatan hak politik rakyat, dimana substansinya bertolak belakang ke DPR," ungkap Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko. Patut diketahui, salah satu ciri Negara yang demokratis adalah Negara yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan diterima oleh pemerintah.

"BDF dan Bali Civil Society Forum hanya merupakan wacana. Penerbitan Perppu No. 1/2014 untuk membatalkan UU No. 22/2014 tentang Pilkada hanyalah bentuk penyelamatan citra pemerintahan SBY, bukan untuk menegakkan demokrasi," tutup Selly Martini, Wakil Direktur dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bali Civil Society Forum merupakan forum terpisah yang diselenggarakan berturutan dengan Bali Democracy Forum. Kedua acara ini digelar oleh Institute for Peace and Democracy (IPD), sebuah lembaga yang diinisiasi oleh Presiden SBY sejak 2008.

Jakarta, 7 Oktober 2014?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); Indonesia Corruption Watch (ICW); Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR); Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Migrant Care; Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); Transparency International Indonesia; Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,210 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org