Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Supremasi Hukum Sepihak Pemerintah di Aceh

Tgl terbit: Selasa, 12 Desember 2000

KONPERENSI PERS KONTRAS, PBHI, DAN SIRA

BERKAITAN DENGAN SUPERMASI HUKUM SEPIHAK

PEMERINTAH DI ACEH

Pengananan konlik Aceh oleh pemerintah telah mengalmi disorientasi. Sekalipun DOM sudah dicabut tetapi dalam prakteknya kekerasan yang dilakukan TNI/Polri tetap menjadi hantu dalam kehidupan sehari-hari rakyat Aceh yang terus melahirkan korban jiwa dan pengungsian oleh masyarkat yang ketakutan di negerinya sendiri.

Penangkapan terhadap Muhammad Nazar, Koordinator Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), yang lebih bermuatan politis dibanding hukum menunjukkan bahwa pola-pola lama kembali dilakukan penguasa dalam rangka menekan gerakan protes rakyat dengan jalan menahan mereka yang diaangap sebagai pimpinannya. Seharusnya pemerintah menghormati dan menghargai segala upaya damai yang dilakukan oleh kompenen masyarakat dalam rangka penyelesaian persoalannya Aceh, bukan malah menutup keran kebebasan yang bisa berakibat fatal lahir kekerasan baru.

Hali itu menjadi sangat kontras dengan apa yang telah dilakukan pemerintah, hal ini dapat kita lihat dari contoh kasus Nazar dan penembakan terhadap 3 orang relawan kemanusiaan yang terjadi di Aceh Utara pada tanggal 6 Desember lalu. Negara (pemerintah) sangat responsif dalam penegakan hukum untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi tidak untuk kepentingan rakyat yang harus menjadi korban.

Terhadap penembakan relawan kemanusiaan tersebut hingga hari ini belum diambil tindakan hukum apapun terhadap 3 orang aparat kepolisian yang melakukan penembakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami menilai :

  1. Bahwa pemerintah tidak menghargai upaya-upaya damai yang disponsori oleh komponen-komponen masyarakatnya.
  2. Bahwa pemerintah tetap menggunakan pola-pola lama yang mengartikan protes sebagai suatu ancaman.
  3. Bahwa pemerintah tidak mempunyai langkah-langkah yang taktis dan strategis dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh.
  4. Bahwa pemerintah menegakkan supremasi hukum yang sepihak, hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan negara.

Oleh karena itu kami menyampaikan hal-hal sebagi berikut :

Menuntut pemerintah untuk menghentikan penggunaan instrumen hukum sebagai saran untuk melakukan politik represi tehadap masyarakat Aceh seperti yang terjadi dalam kasus Ketua Presedium SIRA Muhammad Nazar.

Menuntut pemerintah untuk konsisten dalam penegakan hukum, dengan mengadili para pembuat kebijakan dan pelaku lapangan pelanggaran HAM selama dan pasca DOM di Aceh, serta memproses hukum aparat yang terlibat dalam berbagai rangkaian kekerasan yang terjadi di Aceh termasuk yang melakukan penembakan terhadap relawan kemanusiaan †RATA pada tanggal 6 Desember yang lalu.

Menuntut pemerintah secara tegas menghentikan pendekatan keamanan dan menjalankan fungsi-fungsi negara secara optimal dalam mewujudkan keamanan, kedamaian, dan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Bukan hanya memberikan “permen” yang bernama Syari'at Islam.

Mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemulihan kepercayaan rakyat Aceh dan mengembalikan kedaulatan rakyat, dengan jalan menjadikan tuntutan rakyat Aceh sebagai insipirasi kebijakan negara.


Jakarta, 12 Desember 2000

Munarman
Munawar Zain
Jhonson Napitupulu
KONTRAS
Sira Konsulat Jakarta
PBHI


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,926 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org