Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tahun 2000, Tahun Impunitas : Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia

Tgl terbit: Sabtu, 09 Desember 2000

Siaran Pers

No 61/Kontras/SP/XII/2000

Tentang

Tahun 2000, Tahun Impunitas : Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia

Menyambut Peringatan Hari HAM Se-dunia, 10 Desember 2000

 

Tahun 2000 sesudah hampir berakhir, namun pelanggaran HAM tetap terjadi di Indonesia mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur, Aceh sampai Papua. Tidak ada tindakan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang di lakukan aparatnya yang berlindung atas nama hukum, bahkan pemerintah tidak memberikan komentar atas korban jiwa yang terus berjatuhan. Konflik Maluku yang sudah berlangsung dua tahun lebih, dan kekerasan yang masih berlangsung di Aceh dan Papua, menandai keprihatinan menjelang akhir tahun 2000 ini.

Dari beberapa peristiwa yang tercatat oleh Kontras, terlihat negara secara sistematis berupaya menolak pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Indikasi penolakan tersebut ialah:

Amademen terhadap pasal 28 UUD. Pasal 28 I UUD secara tegas memberlakukan azas non retroaktif sebagai HAK Azasi Manusia. Peristiwa tersebut adalah merupakan puncak dari pergulatan negara atas desakan untuk mempertanggungjawabkan berbagai peristiwa kejahatan HAM masa lalu. Dengan cerdiknya negara telah membangun benteng kontitusi untuk menghilangkan pertanggungjawaban masa lalu. Sikap tersebut berlanjut dengan ke luarnya UU tentang Pengadilan HAM, yang dalam pasal 43 menentukan bahwa pengadilan atas pelanggaran HAM masa lalu harus diusulkan oleh DPR dan ditetapkan dengan Keppres.

Respon negara terhadap berbagai pengaduan pelanggaran HAM masa lalu dan berbagai pelanggaran HAM yang tengah terjadi di Aceh dan Papua, tidak mendapatkan prioritas bahwa cenderung untuk diabaikan. Hal ini terlihat kasus Tanjung Priok, serta diabaikannya pengaduan korban-korban kekerasan negara di Aceh menunjukan adanya penolakan itu.

Konflik sosial yang terus terjadi di beberapa daerah, terutama yang terjadi di Maluku, tidak pernah diupayakan untuk bisa di selesaikan secara cepat dengan metode yang non violence. Selama ini penggunaan pendekatan keamanan dan peningkatan status keamanan daerah tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut, karena tidak disertakan konsep yang memadai.

Tentang Peristiwa dan Korban

Sepanjang Tahun 2000 (Januari - 7 Desember} Kontras mencatat telah terjadi 1216 kasus pelanggaran HAM dengan jumlah korban 2119 jiwa. Korban-korban tersebut tercatat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa dalam 58 peristiwa dengan 74 korban, pembunuhan di luar presedur hukum dalam 279 peristiwa dengan 457 korban, penahanan semena-mena dalam 450 peristiwa dengan 710 korban dan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam 429 peristiwa dengan 878 korban.

Dari keseluruhan data tersebut di atas, angka pelanggaran HAM tertinggi terjadi di Aceh.selama bulan Januari - 7 Desember 2000, di Aceh, Kontras mencatat terjadi 57 peristiwa penghilangan orang secara paksa dengan jumlah korban 73 jiwa, 185 peristiwa pembunuhan di luara prosedur dengan korban 310 jiwa dan 376 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dengan jumlah korban 439 jiwa.

Tentang Pelaku

Dari sisi pelaku, dalam periode yang sama, Polri telah menjadi pelaku pelanggaran HAM terbanyak di Indonesia dengan melakukan pelanggaran HAM terbanyak, yaitu 910 kali, sedangkan TNI melakukan 29 pelanggaran HAM.

Di Aceh, sebagai daerah yang tertinggi angka pelanggaran HAMnya, Polri melakukan 735 pelanggaran, bersama dengan TNI Polri malakukan 76 pelanggaran dan TNI sendiri melakukan 29 pelanggaran.

Tingginya angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam banyak peristiwa disebabkan karean kepolisian selama ini menjadi institusi yang seringkali menjadi perpanjangan tangan dan alat pengamanan dari kebijakan, sehingga kepolisian seringkali menjadi tidak terkontrol dalam melakukan aksi dan tugas di lapangan. Kasus aksi dan sweeping dalam pencarian GAM di Aceh yang dilakukan kepolsian sebagai pelaksana tugas pengamanan sering disertai dengan tindakan kekerasan. Kepolisian juga belum melakukan perubahan doktrin dan sikap dalam menangani persoalan di masyarakat, sehingga perilaku aparat kepolisian tidak pernah berubah.

Kecilnya angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI bukan berarti TNI tidak lagi melakukan pelanggaran HAM. TNI ketika melakukan tugas bersama dengan kepolisian juga melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk tindakan yang sama dengan kepolisian. TNI juga melakukan pelanggaran HAM sebagai pelaksana dari kebijakan negara dengan kondisi doktrin dan ajaran yang masih bernuansa kekerasan.

 

Pandangan Kontras Terhadap Kondisi Kemanusiaan Ke Depan Di Indonesia

Melihat kondisis kemanusiaan di Indonesia saat ini, ada rasa pesimis dari sejumlah kalangan terhadap perbaikan kondisi HAM di masa yang akan datang. Kecemasan ini dilatarbelakngi dengan kenyataan bahwa :

Terjadi arus balik politik otoritarian yang dipraktekan negara dalam menangani problem ketimpangan struktural yang terjadi. Praktek politik otoritarian telah ditunjukkan oleh negara dalam menangani persoalan Aceh dan Papua. Militerisme terhadap konflik didua wilayah tersebut ditunjukkan juga di Ambon . Kemenangan politik otoritarian tersebut berupaya dijustikasi melalui system hukum seperti misalnya perubahan konstitusi, penerapan UU Peradilan HAM dan UU PKB yang akan melanggengkan praktek poltik militeristik.

Negara telah jelas-jelas melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran HAM secara terus menerus sepanjang tahun 2000, dan dilakukan oleh aparaturnya. Di samping membiarkan aparaturnya melakukan pelanggaran HAM, negara telah melegalkan sejumlah tindakan penyelesaian persoalan-persoalan yang menggunakan metode kekerasan seprti yang terjadi di Aceh dan Papua. Pembiaran itu tampaknya masih terus berlanjut dengan tidak adanya pernyataan dari negara untuk melakukan klarifikasi terhadap pendekatan yang dilakukannya.

Masih berlangsungnya konflik sosial di Kepulauan Maluku dan beberapa tempat lainya, semakin menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Berlarut-larutnya konflik Maluku menujukkan bahwa negara tidak pernah membangun konsep penyelesaian. Dengan meyerahkan persoalan Maluku sepenuhnya kepada masyarakat Maluku, pemerintah seakan-akan mencoba melarikan diri dari tanggung jawab penyelesaian.

Jakarta, 9 Desember 2000

Munarman

Koordinator Kontras


Tabulasi Pelanggaran HAM di Aceh dan Papua

Periode bulan Desember 2000

Peristiwa di Aceh

 

Tanggal Peristiwa

Total

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Penghilangan paksa

3

0

0

2

0

0

0

5

Pembunuhan di luar proses hukum

1

2

0

15

0

0

1

19

Penahanan semena-mena

0

0

1

2

1

0

0

4

Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya

0

1

0

0

0

0

0

1

Total

4

3

1

19

1

0

1

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNI/POLRI

3

0

0

11

0

0

1

15

TNI

0

0

0

7

1

0

0

8

POLRI

0

0

1

0

0

0

0

1

GAM

1

0

0

1

0

0

0

2

Tak diketahui

0

3

0

0

0

0

0

3

Total

4

3

1

19

1

0

1

29

Peristiwa di Papua

 

Tanggal Peristiwa

Total

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Penghilangan paksa

0

0

0

0

0

0

0

0

Pembunuhan di luar proses hukum

2

8

0

0

0

0

6

16

Penahanan semena-mena

0

0

47

0

0

0

80

127

Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya

1

2

0

0

0

0

0

3

Total

3

10

47

0

0

0

86

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNI/POLRI

3

9

0

0

0

0

84

96

TNI

0

0

0

0

0

0

0

0

POLRI

0

0

47

0

0

0

0

47

GBPK

0

1

0

0

0

0

2

3

Tak diketahui

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

3

10

47

0

0

0

86

146

Catatan :

Data di atas dihitung berdasarkan korban bukan peristiwa.
Data di atas diambil dari hasil invetigasi Kontras Aceh dan Kontras Papua



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 12,965 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org