Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Keterlibatan Polisi dalam Sengketa Tanah dan Kekerasan

Tgl terbit: Jumat, 10 November 2000

SIARAN PERS

NO. 59/SP-KONTRAS/ XI/2000

TENTANG

KETERLIBATAN POLISI

DALAM SENGKETA TANAH DAN KEKERASAN

(Peran Polisi sebagai Tukang Pukul Perusahaan)

Semenjak usaha pengambilalihan kembali (reclaiming) lahan milik warga 7 desa di Kec. Tulang Bawang yang dikuasai PT. BNIL untuk lahan perkebunan, telah menimbulkan teror dan intimidasi terhadap warga. Tindakan ini dilakukan oleh Brimob Polda Lampung, Kamra serta sejumlah preman pasar yang dibayar untuk menjaga lahan perusahaan.

Belum hilang trauma dan ketakutan warga akibat teror dan intimidasi sejak adanya usaha warga untuk pengambilalihan lahan tersebut, kini kembali terjadi tindak kekerasan oleh Brimob, Kamra dan sejumlah preman dengan alasan mencari pelaku pembunuhan Wayan Raun, seorang Kamra yang tewas di daerah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2000 akibat tindakannya mengancam warga dengan menggunakan senjata api dan melepaskan tembakan berkali-kali sehingga membuat masyarakat marah dan merebut senjata dari tangan Wayan Raun (terakhir, senjata yang digunakan I Wayan Raun tersebut telah diserahkan langsung ke Mabes POLRI, dengan Kapolri S. Bimantoro, Oktober 2000).

Berbagai tindak kekerasan dilakukan terhadap warga oleh aparat kepolisian setempat merupakan salah satu bukti yang mengindikasikan adanya keberpihakan kepolisian dalam penyelesaian masalah tanah. Warga semakin bahwa Brimob, Kamra dan sejumlah preman tersebut telah dimanfaatkan oleh PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL) untuk mengamankan lahan perusahaan dengan mengusir warga yang mencoba untuk mengambil alih tanah miliknya.

Intimidasi dan teror tersebut telah berlangsung sejak bulan Juli 2000 hingga saat ini (November 2000). Bahkan warga setempat meninggalkan desanya karena rasa takut terhadap teror dan intimidasi yang dilakukan oleh Brimob-Kamra PT. BNIL, dan kemudian tinggal sementara di DPRD Tk. I Lampung. Usaha yang mereka lakukan ternyata tidak membawa hasil yang positif.

Berbagai upaya telah diterima masyarakat petani, bahkan tuntutan masyarakat dalam hal keamanan telah diterima dan direkomendasikan ke Polda Lampung oleh Pimpinan DPRD Tk. I Lampung. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah justru semakin parah seiring adanya pembakaran rumah-rumah penduduk oleh Pam Swakarsa PT. BNIL yang mendapat dukungan dari Brimob setempat.

Kemudian intimidasi dan teror yang dilakukan oleh Brimob dan Pamswakarsa berkembang menjadi tindakan penangkapan sewenang-wenang serta pembakaran rumah-rumah penduduk bahkan disertai dengan tindakan penyiksaan (salah satu korbannya adalah M. Rulik yang menderita memar di sekujur tubuhnya serta terdapat bekas sundutan api rokok selama dalam proses tahanan POLDA).

Saat ini anggota masyarakat petani yang ditangkap dan ditahan (belum dibebaskan) terdapat 11 orang. Mereka diculik terlebih dahulu oleh beberapa orang yang berpakaian preman, terdapat beberapa orang berseragam diindentifikasikan sebagai polisi. Selain itu surat penangkapan dan penahanan terhadap mereka diberikan dan baru diterima oleh keluarganya setelah beberapa hari diculik, bahwa mereka berada di Polda Lampung. Ke 11 orang tersebut dikenai tuduhan bermacam-macam mulai dari mencuri kelapa sawit, penyanderaan mobil perusahaan, menipu rakyat, serta dianggap terlibat dalam pembunuhan Wayan Raun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kontras mendesak Kapolri untuk segera :

Memerintahkan kepada seluruh jajaran POLDA Lampung untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM (penangkapan dan penahanan semena-mena) terhadap masyarakat petani di Lampung, khususnya terhadap warga ketujuh desa di Kecamatan Tulang Bawang.

Melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran HAM terhadap warga, baik itu oleh aparat kepolisian daerah Lampung, Kamra dan Pamswakarsa yang dipersenjatai.

Mendesak Kapolri untuk segera mengambil tindakan hukum melalui aparat Polda Lampung terhadap sengketa pertanahan antara masyarakat dengan PT.BNIL yang hingga saat ini belum terselesaikan serta membebaskan 11 warga desa yang telah ditangkap dan ditahan oleh jajaran Polda Lampung.

Mengecam keras tindakan aparat keamanan yang berpihak dan menghalangi masyarakat yang meminta penyelesaian sengketa tanah dengan PT. BNIL.

Jakarta, 10 November 2000

Munarman, SH

Koordinator Kontras


Daftar nama korban dan pelaku

No

Korban

Usia

Asal Desa

Pelaku

Tuduhan

1

Gusti Lanang

27 tahun

Dewa Agung

•  Orang tak dikenal

•  Polda Lampung

Mencuri kelapa sawit

2

A. Suyatno

58 tahun

Labuan Dalam

Polda Lampung

Menipu rakyat

3

Sutejo

60 tahun

Harapan Jaya

Polda Lampung

Menipu rakyat

4

Raswadi

60 tahun

Bandar Dewa

•  Wayan Murti

•  Agus Raswadi

•  Polda Lampung

Menyandera mobil perusahaan

5

Muslim

35 tshun

Bandar Dewa

•  Brimob

•  Pamswakarsa

Ikut membunuh Wayan Raun

6

Pamo

30 tahun

Bandar Rejo

Polda Lampung

Ikut menebangi batang kleapa

7

Wagio

35 tahun

Bandar Rejo

Polda Lampung

Ikut menebangi batang kelapa

8

Bani

35 tahun

Bandar Rejo

Polda Lampung

Ikut menebangi batang kelapa

9

M. Rulik Alex

36 tahun

Dewa Agung

4 orang terdiri dari:

•  3 orang preman. 2 orang dikenali namanya Sukarman dan Tukimin, 1 orang tidak dikenal

•  1 orang Brimob bernama Risman

Melakukan pembunuhan

10

Jaswadi

45 tahun

Dewa Agung

•  5 orang, 1 dikemal bernama Kapten Widodo

•  Polda Lampung

Melakukan pembunuhan

11

Maridi

50 tahun

Bandar Rejo

•  5 orang, 1 dikenal bernama Kapten Widodo

•  Polda Lampung

Melakukan pembunuhan



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,731 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org