Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Keprihatinan: Polisi Sabotase Jeda Kemanusiaan

Tgl terbit: Sabtu, 09 September 2000

SURAT KEPRIHATINAN KONTRAS :

POLISI SABOTASE JEDA KEMANUSIAAN

 

 

Kepada Yth,

  1. Presiden Republik Indonesia .
  2. Ketua MPR RI.
  3. Ketua DPR RI.
  4. Menteri Dalam Negeri RI.
  5. Menteri Pertahanan.
  6. Panglima TNI.
  7. Kepala Kepolisian.
  8. Ketua DPRD I DI Aceh.
  9. Kepala Kepolisian DI Aceh.
  10. Pers.

Dengan Hormat,

Eskalasi kekerasan yang terjadi di Aceh madio November terus meningkat, seiring dengan perpanjangan pemberlakuan Jeda Kemanusiaan. Berbagai bentuk kekerasan dan respon yang represif terhadap tuntutan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil menunjukan tidak ada perubahan pendekatan penyelesaian Aceh.

Penghadangan, intimidasi, pemukulan dan penembakan terhadap warga yang mengikuti Sidang Rakyat Aceh untuk Kedamaian (SIRA RAKAN) yang dilaksanakan hari ini, tangga 10 †11 November 2000 di Banda Aceh, terjadi hampir di seluruh pintu masuk kota Banda Aceh sejak tanggal 6 November lalu. Akibat dari aksi-aksi aparat keamanan di atas dalam dua hari terakhir saja (7-8/11), 87 orang lebih meninggal dunia, lebih dari 159 orang mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam dan penganiayaan aparat, 217 orang ditahan semena-mena, dan lebih dari 203 kendaraan dirusak dan ditahan aparat keamanan. Situasi di beberapa daerah di Aceh menjadi mencekam, seiring dengan menguatnya usaha aparat keamanan untuk menghalangi arus massa memasuki Banda Aceh.

Sikap manusiawi yang ditampilkan oleh aparat keamanan (TNI/Polri) sungguh sangat memprihatinkan. Pemerintah yang diharapkan mampu merubah pendekatan militeristik yang pernah dilakukan pemerintah terdahulu, justru telah mengulanginya dengan membiarkan maraknya aksi kekerasan dalam dua hari terakhir. Penderitaan yang pernah dialami rakyat Aceh pada masa Orde Baru tampaknya belum berakhir dengan semakin semena-menanya prilaku aparat keamanan terhadap rakyat Aceh.

Dengan melihat gambaran di atas, KONTRAS menyimpulkan bahwa :

Pertama : Kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk menunjukan bahwa tidak kebijakan dan agenda politk nonmiliteristik dari elit politik Jakarta dalam menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh. Kekosongan ruang politik dan ketidakjelasan arah penyelesaian persoalan Aceh tersebut telah dimanfaatkan oleh aparat kemanan untuk mengambil alih kontrol atas problem politk di Aceh dengan melakukan politik kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Aceh. Sementara itu elit politik terlalu sibuk dalam pertikaian politk antar mereka sehingga dengan sengaja melupakan persoalan-persoalan daerah dan membiarkan terus berlangsungnya “pesta kekejaman” aparat keamanan. Pembiaran terhadap pembantaian yang berlangsung terhadap masyarakat Aceh yang ingin menghadiri SIRA RAKAN menjadi bukti nyata ketidakpedulian elit politik di Jakarta .

Kedua : Berkumpulnya masyarakat Aceh di Banda Aceh pada tanggal 10 †11 November ini harus dipandang sebagai metode non-violence dari elemen sipil masyarakat Aceh dalam menuntut penyelesaian persoalan Aceh. Apa yang dilakukan masyarakat Aceh tersebut menunjukan “sikap yang dewasa” dan sehat dalam menyelesaikan konflik. Acara yang di-design berisi doa-doa, zikir, shalawat dan tahlilan untuk para korban kekerasan negara serta penyampaian pernyataan politik masyarakat Aceh dengan damai adalah merupakan hak masyarakat Aceh yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak kebebasan untuk menyatakan pendapat (freedom of opinion and expression). Oleh karenanya tidak ada satu alasanpun yang dapat digunakan untuk melarang kegiatan tersebut.

Ketiga : Tindakan dan sikap aparat keamanan yang melakukan rangkaian kekerasan dalam merespon kegiatan SIRA RAKAN menunjukan tidak berubahnya cara berpikir jajaran aparat keamanan. Tindakan aparat keamanan tersebut juga, justru mempercepat proses diintegrasi dan kontra produktif bagi penyelesaian problem Aceh dengan cara-cara damai. Secara sadar aparat keamanan telah menutup pendekatan nonmiliteristik yang dilakukan masyarakat Aceh dalam upaya penyelesaian problem Aceh.

Keempat : Bahwa tindakan kepolisian yang melakukan penyerangan membabi buta terhadap anggota masyarakat yang akan menghadiri kegiatan SIRA RAKAN adalah tindakan sabotase terhadap upaya mensukseskan agenda jeda kemanusiaan melalui dukungan riil masyarakat Aceh.

Untuk itu KontraS merekomendasikan :

  1. Segera dihentikan segala bentuk penghadangan, pembunuhan, penyiksaan dan teror terhadap warga sipil Aceh yang mengikuti SIRA RAKAN dan yang masih ditahan semena-mena di instalasi militer maupun kepolisian. Termasuk juga terhadap mereka yang kembali dari mengikuti SIRA RAKAN.
  2. Segera dilakukan penyelidikan terhadap rangkaian pelanggaran HAM secara menyeluruh yang terus menerus terjadi di Aceh hingga saat ini. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum untuk seluruh aparat keamanan yang telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh, meskipun dilakukan atas nama tugas pengamanan.
  3. Mendesak kepada Presiden dan DPR untuk segera membicarakan langkah-langkah menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kemananan dan segara merumuskan mekanisme penyelesaian persoalan Aceh secara fundamental dan permanen.

 

Jakarta , 9 November 2000

MUNARMAN, SH
DR. KARLINA LEKSONO.S
Koordinator Badan Pekerja Kontras
Tim Relawan untuk Kemanusiaan


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,430 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org