Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Obstruction of Justice, Tindakan TNI membongkar Kuburan Massal di Aceh

Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2003
Pernyataan bersama
KontraS dan IMPARSIAL
Tentang
�Obstruction of Justice, Tindakan TNI membongkar Kuburan Massal di Aceh�

Kontras menyesalkan terjadinya pembongkaran terhadap dua lokasi yang diduga sebagai kuburan massal. Terlepas dari siapapun pelakunya, tindakan TNI membongkar lokasi yang diduga sebagai kuburan massal dapat dilihat sebagai tinbdakan merusak barang bukti kejahatan (criminal evidence). Bahkan lebih jauh, tindakan ini telah menghalangi proses hokum untuk keadilan (obstruction of justice).

Sepertui diketahui, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003, dua buah lokasi yang terletak di wilayah Aceh Tengah ditemukan sekitar 20 kerangka manusia. Pembongkaran ini dilakukan berdasarkan informasi dari seorang Ketua DPRD yang mendapat laporan dari seorang bernama Zarnidan.

Beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan menyikapi tindakan pembongkaran tersebut antara lain:

1. Kewenangan TNI dalam situasi darurat militer tidak dapat dibenarkan tindakan pembongkaran lokasi yang diduga sebagai kuburan missal tersebut. Langkah penggalian lokasi diduga sebagai kuburan missal semestinya dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja hokum yang professional terutama berkenaan dengan rules of evidence.
2. Kerangka kerja hokum ini merupakan factor penting untuk menilai kredibilitas sebuah barang bukti kejahatan. Mulai dari dilakukannya proses investigasi awal (preliminary investigastion), penggalian lokasi yang diduga sebagai kuburan massal (exhumations of mass grave), proses labolatorium forensic (labolatory works), proses pelimpahan ke pengadilan hingga penguburan kembali (reburial).
3. Prosesi pengadilan lokasi yang diduga sebagai kuburan missal tersebut juga mestinya melibatkan saksi ahli (expert witness) dan elemen masyarakat setempat. Keterangan banyak pihak akan sangat menentukan objektivitas sebuah proses pengambilan barang bukti kejahatan. Dalam melakukan pembongkaran lokasi yang diduga kuburan massal (exhumation), harus ada perhatian terhadap hak korban dan keluarga korban. Termasuk juga pelibatan orang-orang yang memiliki keahlian untuk melakukan identifikasi jenazah orang-orang yang ditemukan dalam kuburan massal.

Selain Komnas HAM, adalah tugas dan kewajiban pihak kepolisian RI melakukan tindakan-tindakan berkenaan dengan proses hokum guna penegakan hokum, termasuk melakukan pembongkaran lokasi yang diduga sebagai kuburan massal. Hal ini jelas tertuang dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepolisian Nasional RI pasal 14 huruf h soal kewenangan menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolatorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Termasuk procedural yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan UNdang-Undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan pertimbangan diatas maka KontraS menyatalan bahwa PEnguasa Darurat Militer wajib melindungi berbagai barang bukti kejahatan. Siapapun pelakunya, termasuk lokasi yang diduga sebagai kuburan missal tersebut. Selain itu juga, Penguasa Darurat Militer haruys bertanggungjawab terhadap tindakan yang mengarah pada Obstruction of Justice.

KontraS mendesak Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat dan Komnas HAM untuk saling kerjasama dengan membangun mekanisme dan pedoman kerja yang jelas sesuai dengan penyelidikan atas setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam membongkar kuburan massal.

Jakarta, 27 Juni 2003


Usman Hamid
Koordinator Kontras


Munir
Direktur Eksekutif Imparsial


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,060 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org