Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemilu Tanpa Perlindungan HAM: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014

Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014

Pemilu Tanpa Perlindungan HAM
Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan
Menjelang Pemilu 2014

 

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.

Meski secara tegas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR) telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahannya, baik dengan cara dipilih maupun memilih wakil-wakilnya, melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil, hal ini nampaknya belum berlaku dalam Pemilu 2014 ini.

KontraS mencatat setidaknya 81 peristiwa kekerasan bermotif politik terjadi sepanjang tahapan kampanye Pemilu 2014. Kekerasan tersebut diantaranya dalam bentuk; pengerusakan 44 kasus; penganiayaan 24 kasus; Intimidasi 8 kasus; penembakan 5 kasus; penculikan 2 kasus; hingga bentrokan antar masa pendukung Parpol sebanyak 10 Kasus. Akibat dari sejumlah tindakan tersebut, mengakibatkan 7 orang tewas, 48 luka-luka. Selain korban fisik, juga terdapat kerugian materil dan psikologis.

Sementara itu, KontraS juga menyayangkan sejumlah kampanye berbau SARA dan penyebaran kebencian yang juga masih terjadi dalam Pemilu 2014 ini. Selain jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD) , khususnya pasal 4, serta Pasal 20 (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) , larangan terhadap kampanye SARA dan penyebaran kebencian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khusunya pasal 86 ayat 1 huruf c, d, dan f, namun masih lemah dalam penegakannya.

Selain sejumlah peristiwa diatas, pelanggaran terhadap hak anak cukup sering terjadi dalam kampanye Pemilu 2014. Meskipun secara tegas merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan telah diatur melalui Pasal 15, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Larangan Parpol Melibatkan Anak-Anak, eskploitasi anak dibawah umur dalam kampanye Pemilu 2014 masih banyak terjadi, baik secara tertutup maupun terang-terangan. Berdasarkan pemantauan KontraS, setidaknya terdapat beberapa pola umum pelanggaran hak anak dalam kampanye Pemilu 2014, mulai dari; mobilisasi anak dibawah umur, pelibatan anak dibawah umur sebagai pengisi acara dalam kampanye, hingga kekerasan terhadap anak. Selain itu, temuan KontraS juga menunjukan hampir seluruh partai peserta Pemilu pernah melibatkan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye partai mereka di Pemilu 2014 ini.

Hal lainya yang cukup serius ialah pelanggaran terhadap hak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan dan lingkungan. Para caleg dan peserta kampanye pada Pemilu 2014 ini umumnya masih belum memiliki kepekaan terhadap kegiatan kampanye yang ramah lingkungan. Alih-alih ikut merawat dan melestarikan lingkungan seperti yang termaktub dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environtment and Development) , kampanye pada Pemilu 2014 juga diwarnai oleh ulah nakal perusakan lingkungan dan pengabaian terhadap pasal 12, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Hal itu terbukti dengan masih maraknya pemasangan alat peraga kampanye [APK] pada pohon-pohon di pinggir jalan. Selain itu, kegiatan konvoi kendaraan selama masa kampanye juga turut menyumbangkan peningkatan polusi udara akibat gas karbon monoksida kendaraan yang dilepaskan secara masif dan bersama-sama.

Pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang masuk dalam catatan KontraS ialah duagaan penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk kampanye. Meski telah diatur melalui Permendagri Nomor 32/2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9, Kovensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) masih tetap ada. Bansos yang memiliki manfaat penting, seperti; penerapannya melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, kerap disalah-gunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan mencairkannya. Aktor-aktor yang memiliki motivasi politis tersebut, kerap menerapkan prinsip “tidak ada makan siang gratis”. Dengan kata lain, pemberian bansos itu harus dibalas masyarakat seperti dengan mendorong masyarakat memberi suaranya kala pemungutan suara kepada pemberi bansos.

Atas kondisi pelanggaran HAM tersebut, KontraS sudah meminta pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu untuk bertindak. Bahkan secara resmi kami melaporkan hasil temuan pelanggaran HAM kepada Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] pada 2 April 2014, dan pada Komisi Pemilihan Umum [KPU] pada tanggal 3 dan 7 April 2014. Namun sayangnya, respon kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak cukup menjawab persoalan yang terjadi. Jawaban-jawaban yang diberikan sangat normatif, dan terkesan saling melempar tanggungjawab. Pihak Bawaslu bahkan terlihat takut dengan aktor kekerasan politik. Disisi lain, aparat kepolisian juga kurang responsif dan lemah dalam penegakan hukum. Dampaknya adalah pelanggaran hak dan kekerasan terus marajela hingga hari pencoblosan.

Berangkat dari hal tersebut, KontraS merekomendasikan kepada sejumlah pihak sebagai berikut;

  1. Kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 untuk dapat menunjukan sikap politik yang santun dan lebih menghormati hak asasi manusia, serta mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga melakukan dan terlibat pelanggaran hak asasi manusia juga kekerasan, baik selama proses pemilu maupun sebelum pemilu 2014 ini.
  2. Bawaslu untuk segera menindak lanjuti seluruh temuan serta laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi sepanjang tahapan kampanye pemilu 2014 sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu yang diamatkan oleh UU. No 8 Tahun 2012. Serta memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak terkait, seperti; KPU, Polri, serta sejumlah instansi terkait peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan tersebut. Serta menindak dengan tegas, baik partai politik maupun kadernya, yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan.
  3. KPU untuk segera mungkin mengambil tindakan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu selaku pengawas pemilu, serta memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh penyelenggara juga peserta pemilu yang diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan selama proses pemilu 2014. KPU juga diharapkan dapat memberikan keterangan terkait peristiwa beserta pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan kepada publik selaku pemegang hak suara [pemilih].
  4. Kepolisian RI [Polri] selaku aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap sejumlah temuan, laporan, serta rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu terkait peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi dalam Pemilu 2014, dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri.
  5. Komnas-HAM selaku lembaga negara yang diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang di dalamnya patut diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, untuk segera melakukan tugas dan kewenangannya, dan mengambil tindakan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi selama Pemilu 2014.

 

Jakarta, 17 Mei 2014

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan]

Unduh Lampiran: [Laporan Pemantauan Pelanggaran HAk Asasi manusia & kekerasan Menjelang pemilu 2014]

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,415 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org