Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
TNI Masih Kebal Hukum

Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2005
SiaranPers

No: 27/S.P-KontraS/IX!2005

HUT TNI Ke-60:

TNI MASIH KEBAL HUKUM

Setiap tahun, tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari lahimya ABRI (kini TNI). Da1am setiap tahun itu pula, ref1eksi dan evaluasi atas pertumbuhan dirinya amat penting untuk dilakukan. Bukan hanya oleh TNI sendiri, tapi juga oleh otoritas sipil dan kalangan masyarakat sipil yang telah mendorong ABRI untuk direformasi paska Mei 1998.

Dalam evaluasi KontraS, agenda reformasi ABRI (TNI) selama 7 tahun belum merubah posisi TNI dalam penegakan kedaulatan hukum (rule of law), pilar utama demokrasi. TNI masih menggunakan pengaruh dominannya di masa la1u pada setiap proses hukum kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan aparatnya. Akibatnya, tidak satupun kasus pelanggaran HAM berhasil memberi rasa keadilan publik.

Pertama, TNI telah menjauhkan para personil TNI yang terlibat pelanggaran HAM dari setiap upaya / proses hukum dengan menggunakan dalih otonomi TNI dalam mekanisme promosi dan mutasi perwira menengah keatas di tubuh TNI. Lihat lampiran I mengenai sejumlah perwira TNI yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM.

Kedua, TNI telah menggunakan pengadilan militer sebagai cara untuk nienghindar dari upaya koreksi yang fair melalui sistim hukum nasional. Bahkan menolak mengakui telah terjadinya pelanggaran senus HAM. Sebagai contoh, penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktifis oleh Tim Mawar Kopassus TNI (1998), dan kasus penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh masyarakat Theys Hiyo Elluay dan Aristoteles Masoka, supir Theys Elluay yang masih hilang sampai saat ini (2001). Lihat lampiran II tentang cara penyelesaian hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM.

KontraS berpandangan, kedua cara diatas adalah sikap dan tindakan TNI yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi pola umum dalam memproteksi personil militer dari akuntabilitas hukum. Bila pola ini dibenarkan ataupun dibiarkan terus menerus oleh para pemimpin sipil, upaya membangun supremasi sipil tak mungkin terwujud. Akuntabilitas hukum bagi personil militer yang terlibat pelanggaran HAM tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi TNI yang kini tengah dilakukan pemerintah, yakni menghapus bisnis TNI ataupun restrukturisasi anggaran pertahanan.

Dalam memperingati HUT TNI ke-60 juga KontraS mempertanyakan posisi otoritas sipil yang gagal memisahkan antara kebutuhan merefonnasi TNI dan kebutuhan pemerintah memperoleh dukungan TNI untuk setiap kebijakan strategis tertentu, seperti perdamaian di Aceh. Kebutuhan publik atas peran TNI di bidang keamanan juga digunakan sebagai cara lain untuk menutup peluang kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan.

Dari uraian diatas, KontraS berpendapat bahwa TNI belum menjadi institusi yang tunduk pada hukum. malah, kenyataan ini melahirkan ketidaksamaan di muka hukm (enequality before the law) antara personil TNI dan warga sipil. Ironisnya, keistimewaan ini juga dinikmati oleh para purnawirawan yang -seharusnya-sudah menjadi warga sipil biasa. Disini, TNI belum mengambil jarak antara dua kepentingan berbeda, lembaga TNI dan individual personil/bekas personilnya.

Sebagai rekomendasi, KontraS mendesak agar pemerintah dan DPR segera melakukan amandemen terhadap UU No. 31/1997 tentang Pengadilan Militer. KontraS meminta kepada panglima TNI untuk meninjau ulang promosi dan mutasi para perwira TNI, khususnya yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM.

Jakarta, 5 Oktober 2005
Badan Pekerja

 

Usman Hamid
Koordinator

lampiran



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,635 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org