Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!

Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2014

 

Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!

KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan. Mengingat pentingnya agenda sidang review Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negaranya pada tanggal 28 April 2014 mendatang oleh Komite Ekosob yang terdiri dari 18 ahli independen, maka kami meminta Pemerintah Indonesia dapat memberikan laporan yang jujur dan se-komprehensif mungkin. Hasil dari sidang review tersebut sangat penting bagi kemajuan implementasi Hak Ekonomi Sosial Budaya (Hak Ekosob) selanjutnya di Indonesia, karena akan melahirkan butir-butir rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai acuan untuk perbaikan dalam kebijakan serta implementasi dari Hak Ekosob selanjutnya.

Dalam laporan shadow report dan fact finding report KontraS bekerja sama dengan FIDH (International Federation on Human Right) yang telah dikirimkan ke Komite Ekosob pada Desember 2013 dan April 2014 dengan sumber primer investigasi lapangan juga beserta informasi yang kami dapat dari rekan-rekan Masyarakat Sipil di bidang Sumber Daya Alam (Walhi, HUMA, JATAM, Kiara, Aman, KPA, dan Sawit Watch) serta dari sektor buruh, pemerintah Indonesia belum secara progresif memenuhi Hak Ekosob bagi warga negaranya, permasalahan-permasalahan yang kami catat, antara lain:

Pertama, kebijakan pemerintah lebih banyak menguntungkan pemilik modal daripada rakyat secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah, dalam bentuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah menghilangkan esensi dari pembangunan yang inklusif, dengan menihilkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pembangunan secara merata, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan, seperti masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Pembangunan ambisius yang dilakukan oleh pemerintah semakin meminggirkan masyarakat ekonomi rendah, dan masyarakat adat, dengan dampak buruk jangka panjang terhadap lingkungan yang sulit untuk diperbaiki lagi. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 Kovenan dimana negara pihak dituntut untuk merealisasikan hak yang diatur dalam kovenan Ekosob secara progresif bagi seluruh individu.

Kedua, dengan meningkatnya permasalahan pengambil alihan lahan secara paksa oleh perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, sejalan dengan menigkatnya ancaman yang mentargetkan pendamping masyarakat maupun ketua dari gerakan-gerakan masyarakat yang membela hak-hak masyarakat. Dengan masih adanya security-approach Pembela HAM di lapangan masih seringkali mendapatkan intimidasi, serangan, dan beragam bentuk ancaman lain dari aparat keamanan yang berakibat pada penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, peradilan yang tidak adil serta hukuman penjara seperti yang dialami oleh Anwar Sadat, Dede Chaniago, serta Eva Bande. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketiga, tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum pekerja pada saat melaksanakan haknya untuk mogok bekerja terus terjadi meskipun hak tersebut telah dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasional. Pada prinsipnya, sesuai dengan Pasal 137 UU No 13/2003 dan Pasal 8 dari CESCR, pekerja memiliki hak untuk mogok. Namun dalam kenyataannya, pemerintah belum sepenuhnya melindungi hak kaum pekerja untuk mogok. Lebih jauh lagi, aparat keamanan dilapangan masih sering bertindak represif dalam menghadapi aksi damai kaum pekerja. Sebagai contoh, beberapa aksi mogok yang diselenggarakan di Jawa Barat (Bekasi dan Cikarang) di tahun 2013, masih mendapat tekanan, intimidasi, dan kekerasan nyata dari aparat keamanan.

Keempat, diperketatnya pembatasasn bagi Organisasi Masyarakat Sipil melalui UU No . 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ( Organisasi Kemasyarakatan ) menggantikan UU No . 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat pada tanggal 22 Juli 2013. Mentri Dalam Negeri sebagai pemegang otoritas tertinggi melalui UU No . 17 tahun 2013 menetapkan beberapa kewajiban dan larangan yang abstrak bagi Organisasi Masyarakat Sipil, diantranya menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum yang dapat mengakibatkan pembubaran OMS sebagai sanksi. Kontrol birokrasi yang diskriminatif dan berlebihan atas OMS dapat berakibat pada pembungkaman masyarakat sipil untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.

Kelima, pemerintah belum mampu melindungi hak hidup yang layak bagi kaum minoritas korban pelanggaran HAM. Tercermin dari terlunta-luntanya kaum minoritas Syiah Sampang yang mengungsi dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan keterbatasan hak di berbagai sektor, diantranya hak untuk pendidikan, dan rumah yang layak, hak untuk makanan, dan hak lainnya bagi pengungsi internal (Internally Displaced Person’s) sesuai dengan pasal 11 dan 13 Kovenan.

Delapan tahun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Ekosob (International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights) di bulan Mei, 2006, kami belum melihat pemerintah indonesia memiliki keinginan untuk mensejahterakan rakyat secara merata tanpa diskriminasi ras, agama, kelompok minoritas tertentu, serta status lainnya sesuai dengan Pasal 2, Paragraf 2 Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya. Pemerintah belum mampu memberikan dan memnuhi hak ekosob secara efektif dan progresif bagi warga negaranya, oleh karenanya kami meminta pemerintah Indonesia untuk;

  • Menjawab dan memberikan laporan dengan jujur pada saat sidang review oleh komite Ekosob di tanggal 28 April 2014;
  • Menghormati ketentuan hukum hak asasi manusia konstitusional dan internasional;
  • Menghormati Deklarasi PBB 1998 tentang perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia;
  • Melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam segala pengambilan keputusan yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada masyarakat. Serta segera menghentikan dan mencegah segala bentuk kekerasan untuk menangani konflik sosial, termasuk konflik terkait tanah;
  • Aparat keamanan untuk tidak melakukan pendekatan yang tidak represif dan menghormati HAM dalam menghadapi masyarakat yang tergabung dalam serikat buruh maupun berbagai kelompok lainnya.

Jakarta, 25 April 2014

KontraS, Walhi, Forum Buruh Lintas Pabrik



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,627 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org