Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peledakan Bom Dibali 1 Oktober 2005

Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2005

Siaran Pers Bersarna

Tentang

PELEDAKAN Dl BALl, 1 OKTOBER 2005

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan duka belasungkawa terhadap para korban dan keluarga rnereka dalam aksi peledakan bom yang terjadi di Bali, pada 1 Oktober lalu. Kami rnengutuk jaringan otak aksi peledakan tersebut. Aksi ini merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan. Oleh karena itu, jangan sampai tidak ditangani secara tuntas.

Kami menyesali terjadinya kembali aksi peledakan itu, mengingat kejahatan terorisme semacam ini bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak 2001, Pemerintah Indonesia telah menjadi bagian dari "perang global melawan Terorisme". Dan Untuk itu Pemerintah telah mendapatkan bantuan dari berbagai negara Untuk penguatan sektor keamanan, terutama kepolisian dan intelijen. Paska peledakan pertama di Bali, (Oktober 2002) Pemerintah Indonesia telah memproduksi perangkat perundang-undangan yang memberi kewenangan ekstra (special powers) dalam upaya mencegah tindak terorisme.

Terlebih sebelum aksi peledakan 1 Oktober lalu, telah ada peringatan dari Presiden SBY tentang kemungkinan terjadinya aksi terorisme pada September-Oktober. Ditambah lagi peringatan perjalanan (travel warning) dari kedutaan Arnerika Serikat dan Australia, termasuk travel warning ke Bali. Kami meragukan apakah peringatan ini diberi perhatian besar oleh kepolisian dan intelijen. Kegagalan badan intelijen dan kepolisian adalah cermin rendahnya perhatian dan. kapasitas fungsi deteksi dini dan pencegahan tindak terorisme.

Tanpa bermaksud mengajak publik berspekulasi, kami meminta pemerintah melakukan audit terhadap efektifitas kebijakan penangulangan terorisme, termasuk kinerja aparat penanggulangan terorisme di kepolisian dan badan intelijen. Terutama fungsi BIN dalam deteksi dini dan koordinasi pencegahan aksi terorisme.

Untuk kesekian kalinya, kami mendesak dilakukannya audit peredaran bahan peledak di Indonesia, diantaranya PT. Pindad. Langkah ini penting untuk memastikan tidak adanya kebocoran dalam proses impor, pembuatan, penggunaan dan peredaran bahan-bahan peledakan di seluruh wilayah Indonesia.

Terakhir, kami mengingatkan Pemerintah untuk tetap memegang prinsip mendasar dalam penanggulangan terorisme. Yakni tidak hanya menggunakan pola kontra-terorisme yang reaksioner, tetapi juga mengedepankan kebijakan anti-terorisme, yakni kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, anti- korupsi, anti-ekerasan) secara komprehensif.

Demikian. Terima kasih.

Jakarta, 3 Oktober 2005


KONTRAS-IMPARSIAL-DEMOS-HRWG-KALYANAMITRA



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,853 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org