Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hasil Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok

Tgl terbit: Senin, 12 September 2005

Pernyataan Bersama

Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Tanjung Priok

Tentang

HASIL PENGADlLAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK SEBAGAI KEJAHATAN SERIUS


Upaya korban selama dua dasawarsa lebih (21 tahun) untuk mencari keadilan, secara gambling telah dihambat oleh pengadilan yang seharusya memberi keadilan itu sendiri. Adalah satu hal yang sangat menyedihkan bagi perangkat aparat penegak hukum dinegeri ini mulai dari KOMNAS HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM Tanjung Priok yang beberapa waktu lalu telah memposisikan dirinya sebagai mesin cuci politik dosa para pelaku pelanggar HAM dengan menghilangkan dan membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab atas serangkaian kejahatan sistematis pada peristiwa Tanjung Priok.
Atas beberapa hal tersebut, kami menyatakan bahwa :

  1. Mengecam dan menolak keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang tidak memberikan ruang apapun bagi penyelesaian pertanggung jawaban kejahatan kemanusiaan di peristiwa Tanjung Priok. Lebih dari itu, kami juga mengutuk fakta yang menunjukkan bahwa pengadilan secara sadar telah memposisikan dirinya menjadi pelaku kejahatan lanjutan dengan membebaskan para pelaku, menggantung nasib korban dan mengaburkan peristiwa pelanggaran HAM Priok yang sebenamya.
  2. Meminta Pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian buruknya keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang semakin mengkaburkan penyelesaian kasus ini.
  3. Mendesak Mahkamah Agung untuk menyelidiki berbagai proses dan keputusan controversial berseragam dan bersenjata serta intimidasi lainnya pada kasus Tanjung Priok berdasarkan hukum yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan keadilan korban.
  4. Mendesak agar Kejaksaan Agung menindak lanjuti proses pemenuhan hak-hak korban sesegera mungkin. Hal ini perlu secepatnya dilakukan agar lembaga Kejaksaan Agung tidak semakin dianggap menjadi bagian dari institusi yang merusak pencapaian keadilan korban.
  5. Mengecam tindakan semua pihak termasuk para pelaku pelanggar HAM kasus Tanjung Priok yang dengan sengaja mengadu domba korban, masyarakat dan sistem keadilan sehingga rnerusak akses pencapaian keadilan bagi para korban serta menciptakan kejahatan baru yaitu : kejahatan tanpa hukuman (impunity)
  6. Kami para korban akan terus MEMBURU KEADlLAN, MELAWAN IMPUNITY DAN MENGEJAR NEGARA AGAR SERIUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan.
Jakarta, 12 September 2005

KOALISI MASYARAKAT UNTUK PENUNTASAN KASUS PRIOK IKKAPRI,lPHAM, KONTRAS,IKOHI,IMPARSIAl, GMNI.UKI, KOMPAK, PRP, GPI, LS- ADI, FPPI, lMND, PRD, SEKAR, SBJ, BURUH MIGRAN, KEl.KORBAN 65, KELUARGA KORBAN MEI, FMNP



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 10,501 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org