Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja

Tgl terbit: Senin, 06 Januari 2014

 

Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja


Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014, yang berakibat pada hilangnya nyawa empat orang pekerja dikarenakan tewas tertembak, 23 orang lainnya terluka parah, dan 10 orang lainnya ditahan (termasuk diantaranya seorang aktivis kemanusiaan, Am Sam Ath), serta pelanggaran terhadap kebebasan pers dan akses informasi dengan melarang peliputan oleh jurnalis dalam aksi protes yang digelar di Phnom Penh. Sikap represif Pemerintah Kamboja telah secara jelas mencederai Piagam ASEAN untuk mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN.

Kami menyayangkan tindakan angkatan bersenjata Kamboja yang telah diluar batas kemanusiaan dalam menghadapi demonstran yang terdiri dari kaum pekerja dan oposisi tersebut. Di satu sisi, kelompok pekerja meminta kenaikan upah, disisi lain kelompok oposisi mendesak pemerintah untuk melakukan kembali pemilihan umum yang adil sebagai syarat negara demokrasi yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Kami menilai dua desakan dari dua kelompok demonstran tersebut sebagai sebuah permintaan yang wajar bagi sebuah negera yang telah mengadopsi konstitusi demokrasi semenjak tahun 1993, namun dalam implementasinya menihilkan kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat sipil oleh Pemerintahannya sendiri karena adanya mekanisme kontrol yang sangat kuat dari pemerintah sehingga lebih layak disebut sebagai Negara semi-otoritarian daripada negara demokrasi.
Kami meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk turut ikut serta mendukung proses demokratisasi di Kamboja yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan tekanan politik (political pressure) maupun cara alternatif melalui instrumen diplomasi yang dibangun diantara kedua negara yang telah terjalin baik dan terhubung melalui organisasi kawasan regional ASEAN.

Instrumen diplomasi dan dialog politik penting untuk menjadi inisiatif dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengawal proses demokrasi Kamboja menjadi lebih baik lagi. Terutama karena semakin dekatnya proses integrasi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2015, yang mensyaratkan kestabilan politik, ekonomi dan pemajuan HAM diantara negara-negara anggota agar terciptanya integrasi kawasan ASEAN yang stabil sesuai dengan cita-cita bersama. Terlebih, Indonesia terlibat aktif dalam Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI) dan  juga dalam IPCDEC (International Parliamentary Committee for Democratic Elections in Cambodia) yang bertujuan mendorong reformasi sistem pemilu Kamboja.

Dalam menyikapi permasalahan dan kondisi HAM yang semakin memburuk akibat dari perilaku represif dari angkatan bersenjata Kamboja, kami mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meminta Pemerintah Kamboja hal-hal dibawah ini, diantaranya:

  1. Menghentikan penggunaan senjata konvensional dan segala tindak kekerasan dalam menghadapi aksi protes/demonstrasi dari kaum pekerja dan oposisi serta mengedepankan dialog damai diantara kedua kubu yang berseteru.
  2. Mengimplementasikan sistem demokrasi yang lebih dari sekedar pelaksanaan pemilihan umum, namun juga harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan memiliki akuntabilitas sesuai dengan mandat konstitusi.
  3. Mengadakan penyelidikan lebih lanjut yang adil, transparan, dan akuntabel terkait pemilihan umum yang berlangsung 28 Juli 2013 lalu, dan memastikan tidak ada suara rakyat Kamboja yang dimanipulasi untuk kepentingan rezim Perdana Menteri Hun Sen.
  4. Mempertimbangkan desakan-desakan dari kaum pekerja mengenai kebijakan kenaikan upah kaum pekerja (dimana Kamboja masih menerapkan upah murah, dengan upah kurang dari $100 perbulannya), menimbang Kamboja memiliki kawasan industri internasiol dan menjadi house country bagi beberapa perusahaan multinasional dan transnasional.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berperan aktif dalam pemajuan situasi HAM dan demokrasi yang terus memburuk di Kamboja, menimbang bahwa Indonesia memiliki posisi yang strategis dan aktif di kawasan regional ASEAN maupun secara Internasional.

 

Jakarta, 6 Januari 2014

Haris Azhar
Koordinator Eksekutif KontraS

Said Iqbal
Presiden KSPI

 

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,687 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org