Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki

Tgl terbit: Kamis, 15 September 2005

Siaran Pers

Nomor: 2S/SP-KontraS/IX/OS

Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki:

Demi Rakyat Aceh, Hentikan Menentang Perdamaian Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik terjadinya perubahan kondisi yang semakin kondusif di Aceh paska penandatanganan MoU Aceh Damai di Helsinki. Namun KontraS menyayangkan sikap beberapa politisi dan purnawirawan di Jakarta yang menunjukkan sikap penolakan terhadap perjanjian damai di Aceh.

Beberapa hal positif yang jelas terlihat dalam 1 bulan terakhir ini adalah berkaitan dengan realisasi pemberian amnesti dan abolisi, penarikan pasukan TNI/Polri, disetujuinya TNI terlibat verifikasi senjata GAM dan penerimaan GAM dinyatakan melanggar kesepakatan oleh AMM akibat insiden penembakan 2 TNI di Lhokseumawe. Terakhir, dilaksanakannya penghancuran senjata GAM pertama oleh AMM pada 15 September 2005 ini.

Selain catatan di atas, dalam 1 bulan paska MoU damai ini setidaknya ada berapa hal yang kami dapat sampaikan.

Pertama, terkait dengan pelaksanaan MoU:

  1. Terhadap point 3 tentang Amnesti dan Reintegrasi, pemerintah sudah memberikan arnnesti dan abolisi terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan GAM. Sekalipun tidak ada aturan tentang pemberian abolisi dalam MoU point 3, pemberian abolisi ada1ah langkah yang tepat sebagai salah satu solusi bagi mereka yang terlibat GAM. Sayangnya pihak perunding: Pemerintah RI, GAM maupun fasilitator Crisis Management Initiative (CMI) tidak membahas status warga sipil yang mengalami kriminalisasi/stigmatisasi "GAM". Sebagaian dari mereka merupakan pekerja kemanusiaan. Masyarakat yang dituduh GAM tersebut juga mengalami proses hukum yang tidak adil. Mereka tidak layak hanya diberikan amnesti karena amnesti diberikan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan Rehabilitasi nilainya lebih tinggi dibanding arnnesti atau abolisi, karena rehabilitasi diberikan hanya kepada mereka yang tidak bersalah. Setidaknya dalam catatan KontraS terdapat 12 aktifis pro demokrasi/kemanusiaan yang telah menjadi korban penghukuman secara tidak fair.
  2. Da1am point 4 tentang Pengaturan Kearnanan, berkaitan dengan decommissioning senjata milik GAM telah ada kesepakatan lanjutan yang memperbolehkan TNI melakukan verifikasi terhadap senjata pabrikan GAM yang akan di hancurkan. Namun mengenai penarikan pasukan non organik TNI/Polri (point 4.6.) tidak sebutkan berapa jumlah pasukan non organik TNI/POLRI yang ada. Penarikan pasukan non organik ini juga dilakukan secara bertahap dan ada pertimbangan-pertimbangan khusus atas penarikan ini yang bisa saja berdasarkan ke wilayah atau berdasarkan hal lain yang dianggap penting. Berkaitan dengan ini AMM harus memastikan bahwa demiliterisasi dapat berlangsung secara fairdan efektif.
  3. Terkait dengan poin b. diatas adalah keberadaan satuan gabungan Intelijen (SGI). Harusnya SGI ini juga menjadi bagian dari pemulangan pasukan oleh Pemerintah RI dan ini harus dinyatakan secara terbuka. Langkah ini penting untuk menegaskan komitmen Pemerintah untuk meniadakan operasi intelijen yang represif di Aceh paska perundingan damai.
  4. Sampai sejauh ini Polri belum melakukan upaya pengumpulan senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh masyarakat sipil, atau entitas masyarakat yang tidak diperbolehkan menggunakan senjata tersebut. Termasuk pengumpulan senjata-senjata dari milisi-milisi yang selama ini digunakan dalam menjalankan operasi militer. Oleh karenanya Polri harus segera melucuti senjata dari tangan milisi-milisi. Selain itu, Pemerintah juga harus mengambil tindak tegas membubarkan kelompok-kelompok ini sebelum menjadi kekuatan liar pengganggu proses perdamaian.

Kedua, KontraS memandang bahwa sikap korektif yang dilakukan oleh banyak politisi dan purnawirawan akhir-akhir ini sangat tidak kondusif bagi penyelesaian damai Aceh. Argumentasi NKRI yang dipertentangkan dengan Aceh Merdeka sangat tidak relevan. Sikap seperti ini malah akan melahirkan pertanyaan masyarakat akan agenda tersem1?unyi dari para elit tersebut. Karena .sikap jelas bertentangan dengan keinginan rakyat Aceh yang mendamjakan damai. Ja1an kekerasan da1am penyelesaian konf1ik selama ini sudah terbukti gagal, lalu mengapa kita tidak cukup bersabar bagi perdamaian dengan cara dialog?

Berdasarkan uraian diatas, KontraS meminta para pihak yang terlibat konflik baik pemerintah maupun GAM untuk konsisten menja1ankan hasil-hasil MoU Helsinki. Penting bagi Pemerintah untuk memberikan rehabilitasi kepada korban kriminalisasi
selama konflik di Aceh berlangsung. Langkah ini dapat sinergikan dengan point 3.25. "..yakni kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. .." yang tidak dibatasi hanya dengan pemenuhan kebutuhan materiil tetapi juga immateriil. Terakhir KontraS meminta para politisi dan purnawirawan untuk menghentikan sikap kontraproduktif yang bertentangan dengan keinginan damai rakyat Aceh.

Jakarta, 15 September 2005.

Badan Pekerja KontraS

 

Edwin Partogi
Kepala Bidang Operasional




Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,257 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org