Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998

Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013

Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi sejumlah pemberitaan yang berkembang pasca siaran pers KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat berjudul “Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil Prabowo Subianto” pada tanggal 7 November 2013 lalu.

Perlu dipahami bahwa tuntutan KontraS dan para korban saat itu adalah mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Prabowo Subianto guna menindaklanjuti pernyataannya dalam majalah TEMPO Edisi 28 Oktober - 3 November 2013 berjudul “Palagan Terakhir Prabowo” yang menyatakan perintah penculikan terhadap para aktivis tersebut semata-mata hanya untuk menjalankan tugas. Tuntutan ditujukan terhadap dua institusi Negara tersebut mengingat keduanya memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan atas dugaan kasus pelanggaran HAM berat. Adanya bukti pengakuan berupa perintah penculikan terhadap aktivis 1997-1998, seperti yang diutarakan Prabowo perlu ditindaklanjuti guna mengungkap aktor-aktor lainnya yang juga terlibat dalam peristiwa tersebut. Untuk itu, pihak-pihak lain yang tidak terkait langsung dengan proses penyelidikan maupun penyidikan tidak perlu resisten dengan adanya tuntutan tersebut.

Sebagai catatan, sejak pertama kali didirikan pada tahun 1998, KontraS telah berjuang selama lebih dari 15 tahun bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk menyuarakan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 serta kasus Kerusuhan Mei 1998. Tidak ada sedikitpun advokasi yang dilakukan untuk kepentingan atas partai politik tertentu atau pihak-pihak tertentu, semua murni demi terwujudnya keadilan dan kebenaran yang masih terus diidamkan oleh para korban pelanggaran HAM berat.

Sementara, hasil survei Partai Gerindra, partai politik bentukkan Prabowo Subianto yang membandingkan ketertarikan masyarakat atas masalah pangan dan isu pelanggaran HAM merupakan hal yang tidak relevan dan tidak serta merta meniadakan kewajiban hukum Prabowo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kewajiban hukum tersebut akan tetap ada, tidak penting apakah menjelang pemilu atau tidak karena seseorang yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili tanpa terkecuali, meski dia adalah seorang petinggi partai politik ataupun pemimpin negeri ini. Sebagai bangsa yang harus belajar dari sejarah kelam di masa lalu, penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Untuk itu, sekali lagi kami mendorong Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus pro aktif melakukan pemanggilan terhadap Prabowo Subianto guna dimintai keterangan atas keterlibatannya dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Jakarta, 8 November 2013

Badan Pekerja Kontra

Haris Azhar

Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 22,666 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org