Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Implementasi Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh

Tgl terbit: Selasa, 08 Agustus 2000

Siaran Pers Kontras

No. 34/SP/KONTRAS/VIII/2000

Tentang

IMPLEMENTASI

"Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh"

Berjalannya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh dalam rangka mengurangi ketegangan dan meredakan eskalasi kekerasan di Aceh yang sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Juni 2000 ternyata hingga saat ini tidak membawa perubahan yang cukup berarti. Walaupun pada awalnya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusian tersebut dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan yang terjadi di Aceh.

Realitas yang ada menunjukan masih adanya peristiwa kekerasa dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Aceh dalam rupa penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi, kontak senjata, penembakan, serta beberapa bentuk kekerasan lainnya.

Untuk kekerasan dan pelanggaran HAM, Kontras mencatat bahwa selama pemberlakuan Joint of Understanding, telah terjadi 90 kali peristiwa kekerasan. Dengan spesifikasi, terjadi sebanyak 7 kali penghilangan orang secara paksa dengan jumlah korban 9 orang, penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi sebanyak 27 kali dengan jumlah korban 129 orang, pembunuhan yang dilakukan di luar proses hukum sebanyak 16 kali dengan jumlah korban sebanyak 27 orang, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sebanyak 11 kali dengan korban 18 orang. Sementara itu jumlah peristiwa kekerasan seperti operasi militer, pembakaran rumah, perampasan kayu, pemerkosaan dan sweeping berjumlah 40 dengan jumlah korban sebanyak 13 orang. Selain itu Kontras menerima laporan sebanyak 2 kali di Aceh Timur yang tidak diketahui waktu kejadiannya, namun terdapat korban sebanyak 6 orang.

Dua komite yang dibentuk dalam kerangka implementasi Kesepahaman Bersama tersebut yakni Komite Bersama untuk Kemanusiaan dan Komite Bersama Bantuan Keamanan, juga tidak menunjukan efektifitas kerja yang serius dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan, termasuk tentang aturan dasar dari dua komite tersebut.

Secara lebih khusus, beberapa ketentuan atau aturan dasar komite pelaksana Jeda Kemanusiaan yang dilanggar, yaitu :

  1. Terhadap ketentuan Kesepahaman Bersama
    1. Pasal 3c. Poin a. : bahwa Komite Bersama Bantuan Keamanan adalah sebuah badan yang harus menjamin pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan.
    2. Pasal 3c. Poin c. : bahwa Komite Bersama Bantuan Keamanan harus menjamin tidak adanya tindakan serangan militer oleh angkatan bersenjata dai Pemerintah RI dan oleh Gerakan Aceh Merdeka.
  2. Terhadap Aturan Dasar Modalitas Keamanan.
    • Poin 1 : bahwa pihak yang terlibat dalam Kesepahaman Bersama menjamin pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan, termasuk untuk :
      • Secara langsung maupun secara tidak langsung melakukan provokasi dan aksi-aksi lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan bantuan kemanusiaan serta menimbulkan keresahan masyarakat.
      • Tidak melaksanakan operasi militer oleh angkatan bersenjata RI dan GAM dari pihak-pihak dalam kesepahaman bersama karena dapat berakibat timbulnya ketegangan dan kekerasan dalam masyarakat.
      • Tidak melakukan segala kegiatan dalam bentuk teror, sabotase, intimidasi, pemerasan serta tindakan kriminal lainnya yang dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan dalam masyarakat.
    • Poin 2 : dalam ketentuan ini para pihak menjamin tidak adanya aksi-aksi militer ofensif oleh angkatan bersenjata RI dan oleh GAM termasuk untuk :
      • Tidak melakukan aksi-aksi penghadangan dan penyerangan.
      • Tidak melakukan penyisiran dan sweeping serta aksi-aksi lainnya yang bersifat serangan kecuali kegiatan fungsi normal polisi.
    • Poin 4b : menurut ketentuan ini, tidak dibenarkan untuk memasang barikade ataupun penghalang lainnya di jalan raya, kenyataan barikade tersebut tetap dipasang walau tidak sedang melakukan razia.

Pembunuhan Kilat

Selain beberapa bentuk peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di atas juga telah terjadi peristiwa sadis berupa pembunuhan kilat di beberapa wilayah Aceh. Dalam bulan Juli 2000 saja telah terjadi sejumlah tiga (3) kali peristiwa pembunuhan atau eksekusi kilat dengan korban sejumlah tujuh (7) orang yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI di dua Kabupaten yaitu Aceh Utara dan Aceh Barat.

Terdapat satu peristiwa pembunuhan kilat yang perlu menjadi perhatian, yaitu yang terjadi di Tanah Pasir, Aceh Uatara dengan jumlah korban 3 orang meninggal. Kejadian ini berawal dari dilakukannya operasi militer (pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2000) oleh Pasukan TNI/POLRI asal BKO Kecamatan Tanah Pasir dengan jumlah 8 sepeda motor ke lokasi tersebut. Pada saat pasukan tersebut sampai di desa Pulo Pisang Klat, Kec. Tanah Pasir pasukan tersebut mengumpulkan semua laki-laki yang sedang bersantai di pasar Keude Klep dan memerintahkan orang-orang tersebut untuk bertiarap. Kemudian aparat tersebut juga melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang tersebut sambil mengatakan :”Kalian GPK…!!!” dan menggiring 3 orang dengan nama Sulaiman bin Ibrahim (27 tahun), Jafaruddin (22 tahun) dan Yusliadi (24 tahun). 3 orang tersebut digiring dengan tangan terikat ke belakang oleh aparat TNI seraya bertepuk tangan. Tiba-tiba Sulaiman ditembak pada bagian betis dari arah belakang. Lalu ketiga tersebut dimasukan ke dalam tong udang yang berada dalam mobil pick up yang melintas ke arah Kantor Koramil Tanah Pasir untuk di bawa ke kantor Koramil, (sampai disini tidak informasi).

Berdasrkan keterangan Keucik dan warga masyarakat setempat, sekitar Pk. 03.00 dinihari (sudah memasuki hari Kamis tanggal 13 Juli 2000) Danramil memanggil (membangunkan) tenaga paramedis Puskesmas kecamatan setempat, untuk kemudian memintanya membawa ketiga korban ke RSU Cut Meutia. Pada saat dibawa ke RSU Cut Meutia kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan gambaran kondisi pisik korban pada saat itu sebagai berikut :

Nama Korban

Sulaiman

Jafarudin

Yusliadi

Umur

27 tahun

22 tahun

24 tahun

Daerah asal

Desa Pulo Pisang Klat

Desa Meunasah Kumbang

Desa Teupin Punti

Kodisi

Luka tembak pada bagian betis.

Dagu pecah kena hantaman benda keras.

Terdapat bekas tusukan benda tajam serta bekas jeratan tali pada bagian leher.

Sekujur tubuh berdarah karena luka tikaman.

Rahang patah dan terdapat bekas luka bakar.

Betis hancur seperti bekas digilas kendaraan (yang baik hanya kedua ujung kaki).

Kehilangan : KTP, uang Rp 250.000,-

Jam tangan dan pakaian.

Seluruh tubuh lembam.

Kepala bengkok.

Alis bagian kanan sobek 3 cm dengan kedalaman 2 cm.

Kedua belah mata luka bakar. Telinga kana n terdapat goresan benda tajam dan keluar darah segar.

Terdapat lobang di bagian kiri punggung tembus ke bagian perut dan masih mengeluarkan darah.

Di bagian pelipis kiri berlobang.

Bagian bahu kiri terdapat bekas luka bakar yang bercap sangkur.

Pergelangan tangan bengkok danterdapat bekas borgol.

Pergelangan kaki terdapat bekas ikatan tali.

Kepala bagian belakang bocor dan mengeluarkan darah.

Kumis tercabut.

Peristiwa Terakhir :

Hilangnya Aktivis (koordinator) Intenational Forum for Aceh.

Slain itu juga Kontras mencatat peristiwa terakhir yang merupakan bentuk penghilangan secara paksa terhadap diri Jaffar Siddiq Hamzah. Sdr Jaffar Siddiq Hamzah pernah aktif sebagai staf LBH Medan dan saat ini aktif sebagi koordinator IFA (International Forum for Aceh). Kegiatan terakhir banyak terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk upaya penyelesaian konflik di Aceh. Sdr. Jaffar Siddiq Hamzah diperkirakan dinyatakan hialng sejak 05 Agustus 2000 sekitar pukul 14.00 WIB.

•  Kronologi :

Sabtu, 5 Agustus 2000

Pk. 09.00 WIB; korban pergi dari rumahnya dan berencana bertemu dengan teman-temannya. Salah satu temannya yang akan dikunjungi adalah Alamsyah Hamdani (pernah disebutkannya). Ia mengatakan bahwa sekitar Pk. 17.00 WIB, Jaffar Siddiq mempunyai agenda untuk bertemu dengan Natsuko (tabloid nindja Jepang) di hotel Garuda Plaza, Medan.

Pk.10.30 WIB; menurut Alamsyah Hamdani, korban berada di kantornya dan Alamsyah semapt berbincang-bincang dengan korban. Dalam perbincangan tersebut korban mengatakan ia tidak bisa berlama-lama dan dalam keadaan terburu-buru karena ditunggu oleh seseorang dan ia akan wawancara dengan sebuah tabloid (namun ia tidak menyebutkan akan ditunggu oleh siapa dan akan wawancara dengan tabloid mana ?).

Pk.11.00 WIB; korban kembali menelepon ke rumahnya dan Susi (adik ipar korban), korban menanyakan nomor rekening Susi di Bank BNI 46, karena buku rekeningnya sedang diambil maka korban berjanji untuk menelepon sesaat lagi.

Pk.11.20 WIB; korban kembali menelepon ke rumahnya dan Susi memberitahukan nomor rekening banknya. Rencananya korban ingin transfer uang melalui ATM BNI tetapi selanjutnya korban diberitahu oleh Susi bahwa BNI 46 tidak bisa transfer uang antar ATM.

Pk.13.00 WIB; korabn keluar dari kantor Irfan Mutiara di jalan Ahmad Yani, Medan (pada saat inilah diperkirakan tidak ada kabar berita kembali perihal keberadaan Jaffar Siddiq.

Pk.17.00 WIB; diperolah informasi dari seorang wartawan tabloid Nindja Jepang yakni Natsuko, menurut Natsuko korban tidak datang ke hotel Garuda Plaza sehingga wawancaranya tidak jadi.

Respon Kontras

Dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi selama ini termasuk sejak pemberlakuan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan, maka terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi:

Pertama , kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh hingga diberlakukannya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan, ternyata tidak mendapat perhatian yang serius, bahkan hingga saat ini masih tetap berlangsung.

Kedua , dalam hal Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh, tiga badan organisasi yang dibentuk sebagai pelaksana Kesepahaman Berasama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh tidak bekerja secara efektif, bahkan sinergisitas antara pihak Pemerintah RI beserta struktur yang dimiliki, dengan Gerakan Aceh Merdeka beserta struktur pendukung yang dimiliki termasuk sinergisitas dengan komite pelaksana yang dibentuk berdasarkan Kesepahaman Bersama sebagai komite pelaksana yang mewakili kedua pihak tidak terbangun, terbukti dengan masih tetap berlangsungnya kekerasan di Aceh.

Ketiga , belum adanya perubahan situasi keamanan di Aceh walaupun pelaksanaan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan sudah berlangsung dua (2) bulan.

Keempat , ternyata praktek penghilangan secara paksa dan penculikan tidak hanya terjadi di Aceh akan tetapi juga di luar Aceh yakni Sumatra Utara.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Kontras menyatakan :

  1. Terhadap kasus penghilangan secara paksa Jaffar Siddiq
    Menuntut kepada pihak yang melakukan tindakan penghilangan paksa tersebut untuk segara melepaskan Jaffar Siddiq (koordinator IFA) yang hingga saat ini belum kembali.
    Menuntut pihak kepolisian dan pihak terkait untuk segera melakukan penyelidikan secara intensif atas kasus penghilangan secara paksa terhadap Jaffar Siddiq.
  2. Terhadap Kondisi Keamanan Aceh dan Implementasi JoU
    Menuntut badan Forum Bersama yang dibentuk kedua pihak untuk segera melakukan peninjauan kembali isi Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan tersebut mengingat tidak surutnya eskalasi kekerasan yang terjadi di Aceh.
    Menuntut dilakukannya penarikan pasukan TNI/POLRI termasuk pasukan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka sekaligus dibarengi dengan Penghentian segala bentuk operasi dari kedua belah pihak atau tindakan lain yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama, dan hanya akan mengakibatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dalam mencapai penyelesaian akan semakin jauh.
    Menuntut kepada Pemerintah RI untuk segera dilakukan pemeriksaan, pengusutan dan pengungkapan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh hingga tuntas melalui peradilan yang fair dan terbuka.
    Menuntut segera dilakukannya reevaluasi besar terhadap kinerja Komite Pelaksana Kesepahaman Bersama terutama Komite Modalitas Keamanan.

Demikian beberapa hal ini kami sampaikan sebagai sebuah koreksi terhadap kondisi keamanan khususnya pada masa pelaksanaan Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh.

Jakarta, 8 Agustus 2000

Badan Pekerja

Munarman, SH

Koordinartor


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,014 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org