Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Bebas dalam Pengadilan HAM Abepura

Tgl terbit: Jumat, 09 September 2005

Siaran Pers Bersama

KONTRAS, PBHI, ELSAM, IMPARSIAL, DEMOS DAN HRWG

Putusan Bebas dalam Pengadilan HAM Abepura

Menutup Jalan Keadilan bagi Korban

KONTRAS, PBHI, ELSAM, IMPARSIAL, DEMOS DAN HRWG menilai putusan Pengadilan HAM Abepura yang membebaskan Brigjen. Pol. Johny Wainal Usman dan Kombes Pol. Daud Sihombing kembali menunjukkan potret buruk penegakan HAM di Indonesia, dengan mengabaikan adanya pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa negara tetap tidak beranjak dari pelanggengan rantai impunitas, setelah sebelumnya membebaskan hampir seluruh terdakwa pengadilan HAM Timor Timur dan Tanjung Priok, di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Lebih jauh, putusan ini semakin menunjukkan bahwa negara telah dengan sengaja mengabaikan rasa keadilan korban-korban pelanggaran HAM dengan tidak memenuhi hak-haknya, berupa kebenaran, keadilan dan pumulihan.

Majelis Hakim Pengadilan HAM kasus Abepura dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara pembunuhan dan penganiayaan karena mempertimbangkan bahwa penyerangan massa yang dilakukan pada waktu itu semata-mata disebutkan sebagai tindakan reaktif dan dilakukan sesuai standar operasional, dan pengejaran yang terjadi pada saat itu hanya dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terkait dalam penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Abepura, termasuk ke tempat-tempat penduduk sipil.

Sebagai Pengadilan HAM permanen pertama di Indonesia, Pengadilan HAM Abepura awalnya merupakan ujung tombak harapan para korban. Namun pengadilan ini justru mencerminkan sistem peradilan di Indonesia yang tidak menampakkan kemajuan maupun pembenahan sejak dimulainya Pengadilan HAM di Indonesia pada 2003 lalu, dalam ranah sistem maupun aparatusnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem hukum semakin menunjukkan supremasi aparat bersenjata (militer, polisi dan intelejen) terhadap institusi peradilan.

Putusan bebas ini membuat hak-hak korban, yang dijamin oleh undang-undang tetap diabaikan. Sementara, meskipun putusan pengadilan menyatakan terdakwa tidak bertanggungjawab secara pidana dalam kasus ini, namun hak-hak korban semestinya tidaklah serta merta menghilangkan hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Terhadap putusan bebasnya para terdakwa dalam kasus Abepura ini, kami menuntut :

  1. Mahkamah Agung untuk menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum, dengan membatalkan putusan tingkat pertama dan memberikan putusan yang berkeadilan bagi korban.
  2. Komisi Judicial untuk memeriksa Majelis Hakim Pengadilan HAM untuk kasus Abepura di Makassar.
  3. Negara untuk mengundang Special Reporteur Independency Judiciary, untuk melakukan evaluasi terhadap pengadilan HAM di Indonesia.
  4. Negara untuk memberikan hak-hak korban pelanggaran HAM, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Jakarta, 9 September 2005

Agung Wijaya, Demos

M Arfiandi Fauzan, PBHI

Usman Hamid, Kontras

Poengky Indarti, Imparsial

Rafendi Djamin, HRWG

Zainal Abidin, Elsam


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,962 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org