Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir

Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013

7 September 2013

Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir

Pernyataan bersama masyarakat sipil


Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab - termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi - dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.

Presiden Yudhoyono, yang secara langsung mengatakan bahwa kasus Munir merupakan “test of our history (ujian bagi sejarah kita)” hanya memiliki waktu setahun jabatannya lagi, untuk memastikan hadirnya keadilan dan reparasi yang penuh. Kegagalan Presiden untuk melakukannya sejauh ini, di masa perlindungan para pembela HAM di seluruh negeri ini masih secara serius di bawah ancaman, mengundang pertanyaan serius akan warisannya nanti.

Salah satu pejuang hak asasi manusia Indonesia yang paling terkenal, Munir mengangkat kasus belasan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa. Ia juga menjadi salah satu pendiri dua organisasi HAM, membantu mengungkap bukti-bukti pertanggungjawaban militer atas pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur), dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa pejabat tingkat tinggi ke muka hukum. Pada September 1999, ia ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) di Timor-Timur.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan bahwa ia telah diracun dengan arsenic. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.

Meskipun tiga orang telah divonis atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, ada tuduhan yang kredibel bahwa mereka di tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas kematiannya belum dibawa ke muka hukum. Lebih lanjut, Presiden Yudhoyono belum mempublikasikan laporan di tahun 2005 tentang pembunuhan Munir yang dibuat oleh tim pencari fakta independen, meskipun hal ini direkomendasikan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan tim ini.

Minimnya akuntabilitas penuh yang terus berlangsung atas pembunuhan Munir merupakan penanda yang menakutkan bagi para pembela HAM di Indonesia akan bahaya yang mereka hadapi dan merupakan pengabaian sama sekali pihak berwenang Indonesia terhadap kerja-kerja penting mereka.

Kami, organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional, regional dan lokal dari Kamboja, Perancis, Jerman, Indonesia, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Thailand, Timor-Leste, Filipina, Singapura dan Inggris yang menandatangani di bawah ini, karenanya mendesak Presiden Indonesia untuk memastikan bahwa langkah-langkah berikut ini diambil sebagai prioritas:

  • Mempublikasikan laporan di tahun 2005 dari Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir sebagai langkah kunci menghadirkan kebenaran;

  • Menginisiasikan sebuah investigasi yang independen dan baru oleh kepolisian atas pembunuhan Munir untuk memastikan bahwa semua pelaku, di semua tingkatan, dibawa ke muka hukum sesuai dengan standar-standar HAM internasional;

  • Mengevaluasi proses pemidanaan lampau atas kasus Munir oleh Kejaksaan Agung, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional; secara khusus, menginvestigasi laporan-laporan tentang intimidasi para saksi dan membawa mereka yang diduga melakukannya ke muka hukum;

  • Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap semua pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparsial, dan mereka yang bertanggung jawab dibawa kemuka hukum lewat peradilan yang adil; dan

  • Mengesahkan undang-undang khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.

    Pernyataan ini di dukung oleh:

  1. ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), France
  2. Aceh Online, Indonesia
  3. Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma)
  4. Amnesty International
  5. Article 19
  6. Arus Pelangi, Indonesia
  7. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) Indonesia
  8. Asia Indigenous Peoples Pact
  9. Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong
  10. Asian Human Rights Commission (AHRC)
  11. Asian Muslim Action Network, Indonesia
  12. Asia Pacific Human Rights Coalition, New Zealand
  13. Asosiasi LBH APIK, Indonesia
  14. Badan Advokasi Rakyat (BARA) Persatuan Indonesia (Perindo)
  15. Cambodian Center for Human Rights(CCHR), Cambodia
  16. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
  17. Cambodian League for the Promotion & Defense of Human Rights (LICADHO)
  18. Center for Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law, Airlangga University, Indonesia
  19. Centre for Human Rights Studies University of Surabaya, Indonesia
  20. Center for Human Rights Studies of Islamic University of Indonesia
  21. Children's  Human Rights Foundation (Yayasan Pemantau Hak Anak/YPHA), Indonesia
  22. Community Legal Education Center (CLEC), Cambodia
  23. Cross Cultural Foundation, Thailand
  24. Dignity International
  25. FORUM-ASIA (Asian Forum for Human Rights and Development)
  26. Foundation Pro Papua, the Netherlands
  27. GANDA Filipinas, Phillipines
  28. Housing Rights Task Force (HRTF), Cambodia
  29. Human Rights Ambassador for Salem-News.com, UK
  30. Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand, New Zealand
  31. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia
  32. IMBAS, Germany
  33. IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor
  34. Indonesia for Humans, Indonesia
  35. Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA)
  36. Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)
  37. Indonesian Planned Parenthood Association (PKBI), Indonesia
  38. Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam), Indonesia
  39. Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), Indonesia 
  40. Judicial Support Monitoring Programme (JSMP), Timor-Leste
  41. Justice for Peace Foundation, Thailand
  42. Kalyanamitra Foundation, Indonesia
  43. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Indonesian Women's Coalition for Justice and Democracy)
  44. KontraS (Commission for The Disappeared and Victims of Violence), Indonesia
  45. LBH Masyarakat (The Community Legal Aid Institute), Indonesia
  46. LIPS (Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane) ,Indonesia
  47. LRC-KJHAM (Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights), Indonesia
  48. MADPET(Malaysians Against Death Penalty and Torture)
  49. Mauerpark Institut, Germany
  50. Mindanao Migrants Center for Empowering Actions, Inc. (MMCEAI), Philippines
  51. Observatory for the Protection of Human Rights Defender (a joint programme of International Federation for Human Rights/FIDH and World Organization Against Torture/OMCT)
  52. Our Voice, Indonesia
  53. Pax Christi, New Zealand
  54. Pax Romana-ICMICA
  55. Peace Women Across the Globe Indonesia, Indonesia
  56. Peoples' Empowerment Foundation (PEF), Thailand
  57. Pergerakan Indonesia
  58. Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran), Malaysia
  59. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
  60. Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS), Philippines 
  61. Philippines Migrant Centre, New Zealand
  62. Protection International
  63. Reclasseering Indonesia
  64. Rumpun Tjoet Nyak Dien, Indonesia
  65. Sarawak Dayak Iban Association, (SADIA), Borneo, Malaysia
  66. SCN - CREST, Indonesia
  67. Sehjira Deaf Foundation, Indonesia
  68. Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights), Indonesia
  69. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
  70. Sawit Watch, Indonesia
  71. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman,SEJUK (Journalist Association for Pluralism and Diversity), Indonesia
  72. Setara Institute, Indonesia
  73. Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights). Indonesia
  74. Solidarity for Asian Peoples' Advocacy (SAPA) Working Group on ASEAN
  75. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
  76. TAPOL, United Kingdom
  77. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP), Philippines
  78. Tafena Tabua Society, Kupang, Indonesia
  79. Thai Volunteer Service Foundation (TVS), Thailand
  80. Terre des hommes Germany in Southeast Asia.
  81. The Initiatives for International Dialog (IID)
  82. The Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)
  83. Think Centre, Singapore
  84. Watch Indonesia!, Germany
  85. Women Corp of Indonesian Moslem Student Movement (KOPRI PB PMII)
  86. Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), Indonesia
  87. Yayasan Transformasi Lepra Indonesia (YTLI), Indonesia
  88. Yayasan LINTAS NUSA Batam, Indonesia
  89. Youth for Peace Cambodia
  90. Youth Resource Development Program, YRDP-Cambodia


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,689 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org