Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Reaksi atas Joint Of Understanding

Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2000

SIARAN PERS

SEJAK JOINT OF UNDERSTANDING DITANDA TANGANI 12 MEI LALU DAN MULAI DIBERLAKUKAN 2 JUNI 2000

Upaya menciptakan keamanan di Aceh yang coba diselesaikan dengan membuat Joint of Understanding antara pihak GAM dan Pemerintah RI ternyata tidak juga mampu menyurutkan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Bahkan gencatan senjata yang disepakati dalam JoU yang dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan juga tidak membuktikan konsistensi dari kedua belah pihak. Operasi militer dan patroli ke wilayah perkampungan tetap masih berlangsung. Pada saat yang sama rakyat sipil tetap merupakan korbannya.

Sejak penandatanganan JoU (12 Mei 2000) dan sejak pemberlakuan JoU (2 Juni 2000), tercatat sekitar 45 peritiwa kekerasan yang terjadi. 12 kontak senjata, 9 penyerangan terhadap Polri/TNI, dan sebanyak 16 kali operasi sweeping/penyisiran. Setiap waktu korban yang jatuh bertambah. Saat ini berjumlah 132 orang, 48 orang tewas, luka 77 orang, hilang 18 orang.

Sementara itu, selain masih terjadinya operasi militer di berbagai daerah di Aceh selama jeda kemanusiaan, Tim Monitoring Modalitas Keamanan (TMMK) yang dibentuk berdasarkan JoU menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah adanya 100 Pos Angkatan Bersenjata RI, dimana hanya dua yang tidak lagi menggunakan barikade di depan posnya yaitu Polsek Pidie dan Koramil Gandapura. Selain itu terdapat 1 (satu) Polres, 47 Polsek dan 26 Koramil, serta 26 pos yang berada di luar Polsek dan Koramil yang masih memasang barikade.

Kejadian terakhir yang tercatat adalah satuan Brimob yang diserang oleh orang-orang tidak dikenal pada tanggal 2 Juli 2000 terjadi di wilayah kecamatan Nisam dan kecamatan Dewantara, sekitar 30 km dari Lhokseumawe. Dalam peristiwa itu korban yang tewas berjumlah 3 orang dan korban luka-luka sebanyak 5 orang.

Tidak kondusifnya kondisi di Aceh pasca penandatanganan dan pasca pemberlakuan JoU kami nilai disebabkan oleh :

Pertama : Secara substansial di dalam JoU tersebut tidak dicantumkan persoalan penarikan pasukan dari kedua belah pihak, sehingga hal ini menimbulkan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat merusak nota kesepakatan kemanusiaan yang diharapkan justru untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Aceh.

Kedua : Dua komite yang dibentuk berdasarkan JoU tersebut yaitu, Komite Kemanusiaan dan Komite Modalitas Keamanan sangat lamban dalam mengimplementasikan isi kesepakatan dalam JoU tersebut.

Ketiga : Tidak seriusnya kedua belah pihak (TNI/Polri dan GAM) dalam mewujudkan rasa aman dan menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh.

Keempat : Tidak sinergisnya operasionalisasi struktur pelaksana kesepakatan baik dari pihak Pemerintah RI maupun GAM.

Oleh karenanya kami FORSOLA, YAPPIKA, ELSAM, SOMAKA, KONTRAS, KONTRAS ACEH, LBH BANDA ACEH, YAB, CORDOVA, dan LPPM ACEH sepakat untuk :

Membentuk tim monitoring independen yang akan bekerja di luar dua komite yang dibentuk JoU, sebagai membentuk partisipasi publik dalam mewujudkan perdamaian di Aceh .

Jakarta, 3 Juli 2000


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,824 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org