Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penghancuran Masjid dan Rumah Penduduk Masyarakat Kampung Cibuntiris, Sindang Jaya dan Hanja, Desa M

Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2000

SIARAN PERS

NO : 28/SP/KONTRAS/VII/2000

TENTANG

PENGHANCURAN MASJID DAN RUMAH PENDUDUK MASYARAKAT KAMPUNG CIBUNTIRIS, SINDANG JAYA DAN HANJA, DESA MANGKONJAYA KECAMATAN BOJONGGAMBIR, TASIKMALAYA

Sekilas kejadian

Tanggal 21 Juni 2000 telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang bertopeng orang yang menyerang kampung Hanja, Cibuntiris dan Sindang Jaya desa Mangkonjaya, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi mata, para pelaku penyerangan berasal dari desa sekitar, bahkan salah satunya dikenal bernama Maman Omey. Penyerangan itu terhitung dilakukan 4 kali berturut mulai 21 Juni hingga 24 Juni 2000.

Akibat dari tindakan tersebut 32 rumah penduduk dan 1 mesjid terbakar. Para penyerang juga melakukan pengusiran terhadap para pemilik rumah yang dibakar. Atas tindakan tersebut aparat keamanan hingga saat ini belum mengambil tindakan main hakim sendiri tersebut.

Peristiwa itu diawali dengan beredarnya issu setelah penguburan almarhumah Amah, bahwa penduduk kampung Hanja menganut aliran sesat. Alasan yang digunakan para penyerang salah satunya adalah mengenai tata cara penguburan yang dilakukan atas almarhumah Amah pada hari Minggu 4 Juni 2000 yang dimakamkan ditempat ia berasal, yaitu di kampung Hanja. Lebih jelasnya hal itu disebabkan karena tata cara beribadat - termasuk tata cara penguburan - yang berbeda. Padahal sebelumnya tata cara seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan di kampung tersebut dan tidak menimbulkan perselisihan.

Pada tanggal 21 Juni 2000 pukul 21.00 WIB terjadi teror terhadap beberapa warga kampung Hanja. Teror itu berupa pelemparan batu ke genting rumah warga. Pada tanggal 22 Juni 2000 terjadi dua kali teror dan penyerangan yang dilakukan sekitar 30 orang (Pk 23.00 WIB dan Pk 24.00), pelaku bertambah banyak + 100 orang dan mereka memakai penutup muka.

Dikalangan masyarakat. Pada gilirannya keresahan itu dapat muncul dalam bentuk konflik intern dan antar umat beragama.

Sejauh ini sebenarnya telah banyak kebijakan yang dibuat pemerintah dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Mulai dari UU No.1/PNPS/65 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Keppres No.29/88 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, Kepmen seperti Kepmen Agama No.84/96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerwanan Kerukunan Hidup, Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mendagri No.1/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluknya, Kep Menag No.35/80 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, dan seterusnya sampai pada Surat Keputusan Pangab 868/X/94.

Eksplisitas yang menjadi tujuan dalam kebijakan-kebijakan di atas, ternyata tidak mampu menciptakan kedamaian dan kerukunan hidup beragama dan berkeyakinan, baik intra maupun antar agama. Kedamaian dan kerukunan yang tercipta selama ini menjadi semu dan menjad tidak berarti ketika kita melihat seperti ini terjadi.

Namun demikian terlepas dari apapun, dengan melihat beberapa bentuk peristiwa seperti ini di wilayah lain, perlu kiranya kita melihat hal-hal berikut :

Pertama, dalam kehidupan kenegaraan kehidupan masyarakat dalam beragama tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan kondisi yang tidak mengarah pada ketegangan tersembunyi dalam masyarakat baik intra maupun antar agama. Harus diakui kebijakan masa lalu yang menciptakan kondisi sebaliknya justru membangun potensi konflik yang besar dan sewaktu-waktu dapat meledak.

Kedua, tidak menutup kemungkinan persoalan seperti ini dapat menjadi pemicu terjadinya kerusuhan sosial yang lebih besar. Kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa daerah juga tidak terlepas dar bentuk respon masyarakat yang mengindikasikan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijkan pemerintah selama ini baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Ketiga, aparat pemerintahan setempat ternyata tidak mampu melakukan sebuah upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini sehingga terjadilah peristiwa berikut yang lebih besar, bahkan mengakibatkan masyarakat setempat mengungsi dan terlantar akibat hancurnya rumah tinggal mereka.

Keempat, persoalan agama merupakan persoalan mendasar dalam masyarakat bahkan sensitive, oleh karena itu interaksi antar warga masyarakat dalam menjalankan agama dan keyakinan perlu dibina dan ditangani secara arif dan bijaksana dengan mendorong suasana dialogis, jujur dan bertanggungjawab untuk memecahkan persoalan yang terjadi.

Kelima, bahwa keputusan yang dibuat oleh Danramil untuk mengosongkan kampung Hanja bukanlah cara menyelesaikan masalah yang tepat, justru akan membuat permasalahan semakin rumit.

Keenam, fenomena / prilaku kekerasan, dan main hakim sendiri, semakin menjadi pilihan di kalangan masyarakat akibat tidak adanya kepercayaan terhadap aparat keamanan.

Ketujuh, seharusnya dalam penyelesaian tersebut tidak melibatkan unsur yang tidak berkepentingan, dalam hal ini Danramil. Melainkan justru aparat kepolisianlah yang seharusnya memposisikandiri sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pembakaran dan pengusiran warga kampung Cibuntiris. Yang menarik adalah tindakan Danramil tersebtu merupakanhasil kesepakatan sebelimnya (dalam rapat Muspika pada hari Jum'at, 23 Juni 2000), dimana pada malamnya terjadi penyerangan.

Kedelapan, jika melihat berbagai kebijakan menyangkut kehidupan beragama di atas maka jelas ternyata aparat pemerintahan tidk berhasil melakukan penerapan dan membangun sebuah kedamaian dalam kehidupan beragama.

Oleh karenanya Kontras :

  1. Menyesalkan dan mengecam keras tindakan pembakaran rumah dan mesjid yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama.
  2. Mengecam tindakan Danranil (intervensi militer dalam persoalan sosial kemasyarakatan) yang justru mendorong penduduk kampung hanya mengososngkan daerah tersebut setempat yang lamban dalam mersespon persoalan di atas.
  3. Menuntut dan mendesak aparat kepolisian untuk segeramelakukan proses hukum pengingkapan sampai pengadilan terhadap pelaku yang telah melakukan pembakaran serta pengusiran warga kampung Hanja dan Cibuntiris. Sekaligus mencari akar persoalan yang menjadi titik awal terjadinya peristiwa tersebut.
  4. Menuntut aparat yang berwenang untuk memberikan jaminan kemanan dan perlindungan hukum terutama atas warga masyarakat yang dituduh membawa aliran sesat.
  5. Mendesak pemerintah setempat untuk memberikan rehabilitas sarana dan prasarana yang telah hancur serta segera melakukan normalisasi kehidupan warga desa Hanja dan Cibuntiris terutama yang menjadi korban dan yang dituduh sebagai penganut aliran sesat (kegiatan aliran sempalan).

Demikian,

Jakarta, 5 Juli 2000

Badan Pekerja

Munarman, S.H.
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,729 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org