Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan

Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
p align="center"> 

Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral “terabaikan"

Pernyataan bersama Amnesty International, ANTI (The Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal/ Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999. Kegagalan untuk mengimplementasikan banyak dari rekomendasinya akan memperpanjang penderitaan pada korban dan keluarga mereka, dan mengajukan pertanyaan serius tentang komitmen baik pemerinth Indonesia maupun Timor-Leste untuk menjawab impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.

Kerabat dari mereka yang dihilangkan dan yang menghilang terus menyerukan pemerintah Indonesia dan Timor-Leste untuk mencari orang-orang hilang yang mereka cintai. Bagi banyak keluarga, bahkan jika mereka yang dicintainya tersebut tidak kembali ke Timor-Leste, hanya sekedar mengetahui bahwa mereka masih hidup dan baik-baik saja sudah cukup. Jika keluarga mereka telah mati, mereka ingin dapat mengubur mereka sesuai dengan tradisi dan budaya mereka.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada 2005 untuk “mengungkapkan kebenaran konklusif terkait dengan peristiwa-peristiwa menjelang dan segera setelah jajak pendapat di 1999, dengan maksud lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak terulangnya kejadian serupa di masa mendatang”. Pada 15 Juli 2008, Komisi ini mempublikasikan laporan akhirnya yang mana menyimpulkan bahwa Indonesia menanggung pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan di 1999.

Mandat Komisi ini tidak mencakup serangkaian pelanggaran HAM termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perkosaan, dan kejahatan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok pendukungnya selama masa pendudukan Indonesia 1975-1999. Diperkirakan sekitar 18.600 orang tewas dibunuh atau dihilangkan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Lebih lanjut, beberapa ribu anak-anak dipercaya telah dibawa ke Indonesia selama periode ini tanpa persetujuan orang tua mereka atau di bawah paksaan.

Laporan CTF di 2008 merekomendasikan, antara lain, bahwa pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari mereka yang dihilangkan dan yang menghilang; membentuk suatu “program pemulihan bagi para penyintas”, khususnya penyintas kasus perkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya; dan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui dan meminta maaf atas penderitaan yang dibuat pada 1999. Namun demikian, hingga saat ini kedua pemerintah telah secara umum gagal untuk mengimplementasikan banyak dari rekomendasinya, dan lebih memilih untuk memprioritaskan rekonsiliasi antara kedua negeri dan memperkuat hubungan bilateral.

Diperlukan tiga tahun sebelum Presiden Indonesia akhirnya mengeluarkan suatu Peraturan Presiden (No.72/2011) menjabarkan sebuah rencana aksi implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral antara kedua negeri yang secara khusus dirancang untuk mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi KKP tersebut, masalah-masalah seputar kebenaran dan reparasi atas kejahatan masa lalu - khususnya pencarian mereka yang dihilangkan dan yang menghilang - telah dipinggirkan.

Sebuah laporan pada 2011 oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa (the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, WGEID) menindaklanjuti kunjungan resminya ke Timor-Leste menemukan bahwa “banyak yang masih harus dilakukan untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi mereka yang hilang dan keluarga mereka”. Di antaranya, WGEID merekomendasikan bahwa pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi KKP untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari orang-orang hilang, dan menyatakan bahwa “prosesnya perlu menunjukan hasil yang konkrit dan positif bagi para korban”. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), juga merekomendasikan bahwa kedua pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan nasib dan keberadaan dari orang-orang yang menghilang dan yang dihilangkan. Namun demikian, rekomendasi ini dan banyak lainnya yang ditujukan untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka, secara umum diabaikan.

Lima tahun telah berlanjut, Amnesty International, ANTI, dan KontraS menyerukan pemerintah Indonesia dan Timor-Leste agar mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa rekomendasi-rekomendasi KKP yang ditujukan untuk menjawab kejahatan masa lalu dan penderitaan dari korban dan keluarga mereka diimplementasikan pada kesempatan sesegera mungkin. Secara khusus, agar menjamin bahwa korban dan keluarga mereka dapat mengakses keadilan, kebenaran, dan reparasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, organisasi-organisasi kami merekomendasikan baik pemerintah Indonesia dan Timor-Leste mengambil langkah-langkah berikut:

  • Membentuk suatu Komisi bilateral bagi Orang Hilang untuk mengungkap nasib dan keberadaan mereka yang menjadi korban penghilangan paksa selama periode pendudukan Indonesia (1975-1999), dengan perhatian khusus kepada semua anak-anak Timor dipisahkan dari keluarga mereka;
  • Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain di bawah hukum internasional selama pendudukan Indonesia dibawa ke muka keadilan dalam persidanganan yang sesuai dengan standar-standar internasional tentang keadilan, tanpa ada hukuman mati;
  • Menyediakan reparasi yang penuh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999 yang mana Indonesia menanggung pertanggungjawaban;
  • Meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, memasukan ketentuan-ketentuannya dalam hukum domestic dan mengimplementasikannya dalam kebijakan dan praktik untuk menjamin bahwa kejahatan ini tidak akan dilakukan lagi dengan impunitas di Indonesia atau Timor-Leste; dan
  • Memasukannya pada perjanjian kerja sama hukum soal ekstradisi secara bersama-sama, dan dengan pemerintah-pemerintah lainnya.

Amnesty International, ANTI, dan KontraS juga menyerukan komunitas internasional untuk mendukung upaya memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Secara khusus, komunitas internasional harus mendukung dan berkontribusi pada pembentukan suatu dana abadi (trust fund) menuju pendirian suatu program reparasi yang komprehensif bagi korban-korban kejahatan masa lalu.

 

ANTI terdiri dari berbagai organisasi di bawah ini:
1. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
2. National Victim Association (Asosiasi Korban Nasional)
3. Asosiasaun Chega ba Ita (Acbit)
4. HAK Association (Yayasan HAK)
5. FONGTIL (Timor-Leste NGO Forum/Forum NGO Timor-Leste)
6. FOKUPERS (Organisasi Perempuan)
7. Front Mahasiswa Timor-Leste (FMTL)



Isu terkait:


Dilihat : 3,116 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org