Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Evaluasi Kinerja Kepolisian Sepanjang Tahun 2000

Tgl terbit: Kamis, 29 Juni 2000

SIARAN PERS KONTRAS

NO : 27/SP-KONTRAS/VI/2000

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPOLISIAN SEPANJANG TAHUN 2000

(Realitas Kekerasan)

Kepolisian Republik Indonesia akan merayakan HUT Bhayangkara ke 54 pada 1 Juli 2000. Terjadinya pemisahan secara structural antara Kepolisian dan TNI diiringi dengan keinginan Polri membangun kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Polri juga bertekad untuk melakukan perbaikan yang menyeluruh termasuk pembenahan struktur kelembagaan maupun perbaikan dan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu memperbaiki citra buruk kepolisian di mata masyarakat.

Pada saat yang sama, hal itu menimbulkan harapan besar masyarakat terhadap perubahan dan kembalinya Polri menjalankan fungsi dan perannya secara proporsional yakni pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus penegak hukum yang berpihak pada keadilan.

Dalam realitas, ternyata komitmen tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, bahkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini justru banyak dilakukan oleh Polri, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak lansung (pembiaran terhadap kasus-kasus yang terjadi).

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kontras dalam kurun waktu Januari-Juni 2000, dari 17 Polda telah terjadi kurang lebih 149 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Polisi dengan jumlah korban 509 orang. Perincian jumlah korban adalah sebagai berikut : korban tewas 112 orang, luka 279 orang, lainnya 118 orang. Jenis pelanggaran terbanyak adalah penganiayaan (28 kasus) dan penembakan (24 kasus).

Dari 17 wilayah kepolisian, Polda yang memilikijumlah kasus paling banyak adalah Aceh 23 kasus (16 kasus penghilangan paksa) dan Sumatera Utara 22 kasus (11 kasus penganiayaan). Untuk DKI Jakarta terdapat sedikit perbedaan, karena pelanggaran lebih banyak dilakukan secara tidak langsung, yaitu pembiaran terhadap berbagai kasus kekerasan (66 kasus).

Persoalan berikutnya adalah, untuk kepentingan apa pelanggran HAM tersebut dilakukan. Dari data yang dimiliki Kontras terlihat bahwa tindak kekerasan dilakukan untuk melindungi institusi pemerintah (37 kasus), kepentingan modal (26 kasus), institusi kepolisian (23 kasus). Dari data ini yang menarik adalah cukup besarnya jumlah kasus keberpihakan polisi kepada pengusaha dalam sengketa indutrial dan agraria. Dalam kasus tertentu saja jumlah korban jauh lebih banyak, mengingat sengketa industrial dan agraria hampir selalu melibatkan kelompok masyarakat (buruh, petani dan lainnya).

Dari uraian di atas Kontras menilai bahwa :

  1. Kekerasan ternyata masih merupakan prioritas aparat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
  2. Pola penanganan dalam merespon persoalan dalam masyarakat belakangan ini menunjukan belum berubahnya perilaku, watak dan karakter kepolisian yang militeristik ala orde baru.

Oleh karena itu menjelang HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 Kontras menyatakan :

  1. Mengecam keras tindakan kepolisian yang menggunakan pola penanganan dengan cara-cara kekerasan, sehingga mengabaikan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
  2. Menuntut Kepolisian untuk menghilangkan keberpihakan yang selama ini dirasakan masyarakat. Realitas membuktikan Kepolisian lebih menempatkan diri menjadi alat politik (kekuasaan) dan mendukung ekspansi modal.
  3. Menuntut Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya menyelesaikan proses hukum terhadap berbagai kasus secara obyektif dan independen, demi rasa keadilan masyarakat.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sebagai bagian dari masyarakat berkepentingan dengan keberadaan aparat kepolisisan yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

Jakarta, 29 Juni 2000

Badan Pekerja

Ikravany Hilman
Usman Hamid
Wakil Koordinator
Sekretaris Umum


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,709 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org