Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Legalisasi Kejahatan Kemanusiaan Oleh KOMNAS HAM Dalam Talangsari Lampung

Tgl terbit: Jumat, 23 Juni 2000

SIARAN PERS KONTRAS

NO.24/SP/KONTRAS/VI/00

TENTANG

LEGALISASI KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH KOMNAS HAM DALAM TALANGSARI LAMPUNG

Tuntutan pengungkapan kasus pelanggaran HAM Talangsari Lampung yang terjadi 7 Februari 1989 yang menewaskan lebih dari 246 orang mendapat penolakan resmi Komnas HAM lewat surat yang dikirim kepada Fauzi Isman (tertanggal 26 April 2000 bernomor 2.772/SKPMT/IV/00) dan Sukardi (tertanggal 30 Mei 2000 bernomor 2.853/SKPMT/V/00).

Berdasarkan 2 surat tersebut, Komnas HAM mengedepankan beberapa alasan penolakan pengungkapan pelanggaran HAM Talangsari, bahwa:

  1. Komnas menggunakan argumentasi bahwa Jama'ah Mujahiddin Fi Sabilillah sengaja mempersiapkan perjuangan melawan pemerintah dengan jalan kekerasan dan telah berniat untuk syahid, oleh karena itu jatuhnya korban merupakan konsekuensi atas suatu perjuangan.
  2. Telah ada kesepakatan untuk dari satu kelompok untuk melakukan islah yang diyakini akan mampu meneylesaikan permasalahan tersebut.
  3. Dengan pengungkapan kasus tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap ketentraman dan keamanan warga yang telah tercipta selama ini.
  4. Mereka tidak menginginkan nama mereka dipakai dalam penuntutan tersebut, karena mereka melakukan islah secara tulus dari hati nuraninya.

Atas fakta-fakta di atas, KONTRAS menyatakan, bahwa:

  1. Bahwa dalam penolakan tersebut justru Komnas telah melakukan pembenaran terhadap tidakan pelanggaran HAM yang terjadi di Talangsari Lampung, melalui pengembangan stigma ekstrem kanan, yang merupakan kebiasaan politik masa Orde Baru.
  2. Tindakan Komnas menolak dengan alasan-alasan itu merupakan upaya sabotase politik terhadap upaya pertanggungjawaban pelanggaran HAM kasus Talangsari dan penghapusan impunitas dalam pembaharuan system hukum dan politik nasional.
  3. Komnas HAM telah dengan kasar menempatkan dir sebagai bumper (pasang badan) politik para pelaku pelanggaran HAM, serta mempertahankan kekebalan hukum para pelaku pelanggar HAM yang dikikis oleh perubahan nasional.
  4. Komnas HAM telah mengintroduksi stigma pelanggaran HAM negara dengan membenarkan dan mengutip keterangan yang mengatakan bahwa jama'ah Warsidi memang dipersiapkan untuk berperang melawan pemerintah (lihat lampiran surat KOMNAS kepada Fauzi paragrap II) tanpa terlebih dahulu menjalankan kewenangannya sebagai lembaga peneyelidik pelanggaran HAM untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya.
  5. Cara Komnas HAM telah melakukan politk adu domba antar korban Talangsari dengan memanfaatkan pro kontra dan mendorong pertikaian antar masyarakat korban menyeret kasus pelamggaran HAM Talangsari Lampung pada penempatan.
  6. Tindakan Komnas HAM secara tegas telah menghianati da melwan amanah PERPU No. 1 tahun 1999 dan UU 39/99 tentang HAM dan Komnas HAM sebagai penyelidik pelanggaran HAM pada kasus konflik vertical seperti Talangsari yang secara resmi menolak diungkapnya kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Kol. Hendropriyono, Danrem Garuda Hitam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kontras menyatakan :

Mendesak Komnas HAM untuk mengklarifikasi sikap dan pernyataan tentang kasus pelanggaran HAM Talangsari Lampung kepada publik.

Ditindaklanjuti oleh pembentukan Komisi Pentelidikan Pelanggaran HAM Talangsari Lampung yang memperhatikan independensi, imparsialitas, dan kredibilitas menyelidiki kasus pelanggaran HAM Talangsari Lampung.

Sudah waktunya DPR mempersoalkan struktur dan keanggotaan Komnas HAM, untuk segera melakukan beberapa perubahan mendasar atas keanggotaan Komnas HAM.

Jakarta, 23 Juni 2000

Badan Pekerja KONTRAS

Ikravany Hilman

Wakil Koordinator


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,249 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org