Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Aceh Setelah Penandatanganan JoU (Joint of Understanding)

Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2000

SIARAN PERS

NO. 23/SP-KONTRAS/VI/2000

ACEH SETELAH PENANDATANGANAN JoU (JOINT of UNDERSTANDING)

Seperti kita telah ketahui pada tanggal, 12 Mei 2000, telah ditandatangani kesepakatan bersama (Joint of Understanding/JoU) di Genewa, yang diberlakukan efektif pada tanggal 7 Juni 2000. usaha ini dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan oleh dua pihak, antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Didalamnya terdapat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata serta melakukan usaha-usaha untuk terciptanya perdamaian di Aceh.

Namun hasil pemantauan Kontras memperlihatkan bahwa sejak penandatangan JoU sampai pertengahan bulan Juni 2000, kekerasan di Aceh terus berlangsung. Setidaknya terdapat 40 kasus dengan korban berjumlah 103 orang. Dari 40 peristiwa kekerasan tersebut, 27 kasus terjadi sebelum 2 Juni 2000 (tanggal berlakunya JoU) sedangkan 13 kasus terjadi antara 2-12 Juni 2000.

Jumlah korban yang jatuhpun cukup signifikan. Dari 103 korban, 91 orang jatuh dari masyarakat sipil dan 12 orang korban dari pihak TNI/Polri. Jumlah kasus kekerasan dan korban yang terjadi pada kurun waktu kurang dari 2 bulan memperlihatkan belum terjadinya perubahan yang cukup signifikan pasca penandatanganan JoU.

Bahkan, pada tanggal 19 Juni 2000, kembali dibuat kesepakatan antara GAM (diwakili oleh Teungku Nashiruddin bin Ahmad) dengan Pemerintah (diwakili oleh Kolonel (POL) Ridhwan Karim) mengenai penghentian penghadangan, penyerangan dan sweeping sejumlah aksi lain yang bersifat penyerangan. Hal ini membuktikan bahwa aksi kekerasan yang disebutkan di atas memang benar terjadi selama ini di Aceh.

Point lain yang disepakati adalah pelaksanaan patroli/razia/aweeping oleh aparat harus diberitahukan kepada Komite Bersama Modalitas Keamanan sekurang-kurangnya satu setengah jam sebelum razia dilakukan. Dalam melakukan razia, aparat harus berpakaian dinas lengkap. Razia tidak boleh dilakukan di jalan raya dan tidak dibenarkan memasang barikade atau penghalang lain di jalan raya kecuali untuk kepentingan razia. Data yang dimiliki Kontras memperlihatkan bahwa telah terjadi 14 kasus sweeping atau patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dua komite yang dibentuk yaitu Komite Bersama Modalitas Keamanan dan Komite Kemanusiaan pun bekerja secara tidak efektifnya.

Berdasarkan data di atas Kontras menyampaikan pandangan :

  • Bahwa dari data di atas membuktikan tidak adanya sinergisitas antara Pemerintah RI dengan GAM untuk sungguh-sungguh menerapkan isi kesepakatan JoU secara efektif dan menyeluruh sampai ketingkat bahwa.
  • Bahwa tentunya kesepakatan JoU tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaiakan persoalan di Aceh yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkrit selanjutnya. Oleh karena itu upaya penyelesaian melalui proses hukum secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang terjadi di Aceh mutlak harus dilakukan. Tanpa langkah demikian, harapan terhadap terciptanya perdamaian di Aceh akan sulit tercapai.
  • Bahwa hal ini juga membuktikan bahwa dua komite yang dibetuk pasca penandatangan JoU tidak bekerja secara efektif. Hal ini sangat dimungkinkan oleh karena tidak dilibatkannya masyarakat secara luas.

Oleh karena itu Kontras menyampaikan rekomendasi berikut :

  1. Mendesak dibentuknya sebuah komisi yang demokratis dan independen, artinya kondisi tersebut harus melibatkan semua (perwakilan) komponen masyarakat yang ada di Aceh seperti misalnya kaum agamawan, mahasiswa, dan LSM, tidak hanya GAM dan Pemerintah.
  2. Meminta kepada Panglima TNI serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan semua operasi meiliter di tanah rencong. Sekaligus menarik semua pasukan non organik yang ada di Aceh.
  3. Meminta kepada institusi TNI dan Polri serta semua pihak, yang terlibat dalam Joint of Understanding, untuk mematuhi dan menjaga jeda kemanusiaan atau gencatan senjata di Aceh.
  4. Memberikan perlindungan hukum dan jaminan kemanan bagi semua rakyat Aceh selama proses penyelesaian terhadap persoalan di Aceh berlangsung.

Jakarta, 20 Juni 2000

Ikravany Hilman

Wk. Koordinator Kontras


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,543 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org