Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat

Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013

“Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil:
Merespon Putusan MA Amerika Serikat“

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.

Keputusan hakim Mahkamah Agung dengan suara bulat menyatakan bahwa pengadilan federal di New York tidak dapat menyidangkan kasus melibatkan para aktivis Nigeria, yang mengatakan bahwa perusahaan minyak “Royal Dutch Shell” terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria. Sebelumnya 12 warga Nigeria mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan AS karena telah membantu pemerintah Nigeria terutama pihak militer untuk melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap aktivis lingkungan Nigeria sekitar tahun 1992-1995.

kami memandang bahwa putusan tersebut dapat berdampak buruk pada upaya korban pelanggaran HAM di seluruh dunia yang sedang mencari keadilan melalui mekanisme Alien Tort Statute di Pengadilan AS. Khususnya bagi sebelas waga sipil di Aceh yang menjadi korban pelanggaran HAM saat berlangsungnya konflik periode Daerah Operasi Militer (DOM 1989-1998) telah menggugat Exxon Mobil pada tahun 2001 melalui International Labor Rights Fund di Pengadilan Federal Distrik Columbia untuk memperoleh kompensasi melalui Alien Torts Claims Act (ATCA). Saat itu Exxon Mobil mengontrak pasukan keamanan Indonesia (TNI) untuk mengamankan produktifitas perusahaannya. Hingga kini kasusnya masih dalam proses setelah Pengadilan Federal pada 9 Juli 2011 memberikan keputusan bahwa gugatan korban DOM Aceh bisa disidangkan melalui Pengadilan AS.

Untuk itu, kami mendorong kepada pengadilan yang berwenang di AS agar terus melanjutkan gugatan korban DOM atas perusahaan Exxon Mobil sejalan dengan putusan pengadilan Federal demi menjamin kepastian hukum dan keadilan korban. Hal ini penting sebagai bagian dari berjalannya system yurisdiksi universal dalam mendorong penegakan HAM melalui mekanisme internasional dan mengisi kekosongan proses hukum yang terjadi di tingkat nasional, Indonesia, yang terus menerus melanggengkan praktik impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Bagaimanapun tindakan pengadilan AS yang terus melanjutkan gugatan korban DOM atas perusahaan Exxon Mobil merupakan sebuah terobosan dan sumbangan cukup baik dalam penegakan hukum untuk menghentikan praktik kejahatan korporasi dan militer. Praktik kejahatan tersebut masih terus terjadi di belahan dunia dan akan menambah deretan panjang pelanggaran HAM. Salah satu cara untuk menghentikan praktik kejahatan tersebut hanya bisa ditempuh melalui upaya hukum (perdata dan pidana) sehingga perusahaan benar-benar memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

 

Jakarta, 07 Mei 2013
Badan Pekerja,

 

Haris Azhar, MA.

Koordinator

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,588 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org