Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rancangan Undang-Undang Peradilan HAM

Tgl terbit: Minggu, 09 Juli 2000

SIARAN PERS

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS), YLBHI dan LBH Jakarta

Tentang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN HAM

Pemerintah hari rabu, 7 Juni 2000 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan HAM (RUPHAM). RUU ini akan menggantikan Perpu No : I tahun 1999 tentang peradilan HAM yang telah ditolak oleh DPR pada bulan Januari 2000

Dengan diajukan RUU tersebut, ternyata masih mengandung kelemahan yang cukup fundamental yaitu antara lain :

  1. Pengaturan kewenangan peradilan HAM hanya pada pelanggaran berat HAM, sementara sejauh berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang jauh lebih dari apa yang diatur dalam RUU.
    Pengaturan jenis kejahatan ini mustinya bersifat menyeluruh terhadap berbagai bentuk pelanggaran baik itu terhadap Konvenan Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana pula dimuat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Seharusnya hal ini dapat dilakukan dengan amandemen terhadap KUHP. Terbatasnya tindak pelanggaran HAM yang dijangkau oleh RUU ini dikhawatirkan dikemudian hari peradilan HAM tidak efektif bekerja.
  2. Mengecilnya peluang bagi upaya memberlakukan ketentuan RUU terhadap pelanggaran HAM yang telah berlangsung sebelum ruu itu nantinya diperlakukan pasal 37 menentukan bahwa peradilan ad hoc HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi sebelumnya ditentukan berdasarkan Surat Keputusan President atas usul DPR.
    Ketentuan ini amat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, mengingat memberikan ruang intervensi politik Pemerintah terhadap terbentuk tidaknya sebuha peradilan. Ketentuan yang dmeikian membuka peluang bagi permainan eliter politik untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM, dan alat kompromi politik semata.
    Seharusnya dalam ketentuan Undang-undang mengatur secara limitative memang peradilan memiliki kewenangan tanpa adanya keputusan politik Pemerintah Kalupun harus diatur bahwa peristiwa pelanggaran HAM sebelum RUU ini melalui suatu peradilan HAM Ad Hoc, maka seharusnya Mahkamah Agunglah yang menentukan perlu tidaknya dibentuk
  3. Terdapat pasal-pasal, sebagaimana dalam pasal 11 RUU menutup peluang bagi kontrol masyarakat dalam proses pehentian penyidiakan perkara , dengan membatasihak mengajukan gugatan pra peradilan yang hanya dapat diajukan oleh keluarga korban.
    Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip bahwa pelanggaran HAM bukanlah yang bersifat individual antara pelaku dan korban. Terlebih pelanggaran HAM adalah lahir dari penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mungkin hanya dapat dikontrol oleh mereka yang menjadi korban langsung.
    Untuk itu seharusnya peluang mengajukan gugatan praperadilan dibuka luas tidak saja kepada korban, akan tetapi kepada lembaga/organisasi masyarakat.

Pembentukan undang-undang ini seharusnya mampu memutus lingkaran kekebalan hukum aparatus negara yang lahir dari:

Hukum materiil dalam KUHP tidak menjangkau kejahatan terhadap kemanusiaan yang lahir dari satu kebijakan (baik itu bersifat tindakan langsung atau membiarkan dengan sengaja sebuah kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung) di tingkat negara ( Extra ordinary crimes) yang bersifat luas sistematik, mengingat KUHP hanya menjangkau kejahatan kriminal biasa (ordinary crimes).

Hukum acara pidana baik yang diatur melalui KUHAP atau UU tentang peradilan militer memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan melalui prosedur pembuktian yang hanya bergerak pada pelaku-pelaku langsung di lapangan. Hal ini merupakan perpanjangan dari kelemahan KUHP.

Adanya dualisme peradilan pidana, yaitu peradilan pidana di peradilan umum dan di peradilan militer. Hal ini jelas bertentangan dengan azas peradilan yang jujur dan tidak memihak, serta bertentangan dengan prinsip persamaan didepan hukum. Disamping itu, khusus untuk kalangan militer para pelaku duberikan perlindungan dab kekebalan hukum melalui kelembagaan perwira penyerah perkara (pepera) dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Adanya dominasi politik oleh negara yang demikian luas atas hukum, sehingga tidak terdapat peluang bagi pengusutan kejahatan oleh negara ataupun alat-alat negara. Pengusutan menjadi semata-mata kebijakan negara, dan bukan bagian dari prinsip kehidupan hukum yang imparsial.

Adanya pembenaran moralitas dan hukum terhadap tindakan aparatus dengan alasan-alasan memperjuangkan integrasi, menjaga stabilitas keamanan, ataupun meyelamatkan ideologi negara.

Berdasarkan uraian di atas, Yayasan LBH Indonesia, KONTRAS, dan LBH Jakarta merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

DPR harus melakukan perombakan terhadap RUU Pengadilan HAM tersebut khususnya pasal-pasal yang menunjukan gejala penguatan intervensi pemerintah terhadap system peradilan serta melahirkan dan mempertahankan lingkaran setan kekebalan hukum pelaku pelanggaran HAM.

DPR juga harus segera mencabut UU tentang peradilan militer yang selama ini menjadi alat bagi melindungi pelaku dan penanggungjawab kejahatan HAM.

DPR harus segera meratifikasi seluruh konvenan internasional dan konvensi internasional tentang HAM.

Jakarta, 9 Juli 2000

KontraS
YLBHI
LBH Jakarta
     
Munarman
Munir
Daniel Panjaitan
Koordinator
Dewan Pengurus
Kepala Operasional


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,860 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org