Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Keselamatan Warga Sipil Semakin Terancam

Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2003
Press Release
No : 001/PR-KontraS/VI/03
Keselamatan Warga Sipil Semakin Terancam


Jatuhnya warga sipil akibat kontak senjata antara TNI/POLRI dan kelompok bersenjata GAM semakin mengancam keselamatan masyarakat sipil, kata KontraS hari ini. Dalam suratnya kepada Komnas HAM, KontraS mendesak Komnas HAM agar menyelidiki seluruh dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia sepanjang darurat militer diberlakukan di Aceh.
�Pembakaran sekolah dan rumah-rumah penduduk, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang serta kekerasan terhadap warga sipil harus dihentikan secepatnya�, kata Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja KontraS. �Jika penyelidikan tidak segera dilakukan maka ancaman kekerasan tersebut kedua pihak akan melanjutkan saling tuding atas setiap bentuk kekerasan yang terjadi.�

Memasuki hari ke�23 status darurat militer telah terjadi serangkaian peristiwa berupa penangkapan, penculikan, penganiayaan, pembakaran dan penembakan.

Kontras mengungkapkan keprihatinan mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut, terutama yang terjadi sejak 5 hingga 9 Juni 2003. Antara lain adalah penculikan terhadap seorang aktivis PMI di depan kantor PMI dengan menggunakan Mobil Kijang berkaca gelap. Keberadaannya baru di ketahui pada tanggal 10 Juni 2003 berada di Mapolres Aceh Timur. Pembakaran terhadap 3 rumah penduduk termasuk diantaranya 1 rumah yang di dalamnya terdapat 1 orang warga sipil yang terbakar hangus. Penganiayaan terhadap 3 orang warga Kampung Cot Luebeng Djeunib termasuk 1 anak yang berumur 1 tahun serta 8 orang warga masyarakat di kawasan Kecamatan Djeunib. Serangkaian penangkapan juga terjadi di wilayah Aceh Timur terhadap 3 orang aktivis PB HAM, 1 orang staf PHIA, 1 orang tim relawan PMI. Tidak diketahui alasan penangkapan ke-5 aktivis tersebut dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Timur tanpa didampingi Pengacara.

Sementara itu pula, pada tanggal 8 Juni 2003 dilaporkan seorang warga sipil bernama Syaiful ditembak saat pulang menuju kerumah orang tua di Desa Beringin, Perulak, Aceh Timur. Termasuk penembakan terhadap Zulkifli, 29 tahun warga sipil yang tinggal di Kecamatan Blang Mangat, Aceh Utara.

Lebih lanjut Usman Hamid, Koordinator Kontras menjelaskan bahwa dengan melihat situasi dan kondisi terakhir di Aceh saat ini, dapat dikatakan bahwa hampir sudah tidak ada lagi ruang bagi para aktivis untuk bekerja secara leluasa dilapangan� Dalam konteks inilah, perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi mereka harus benar-benar terpenuhi.� Kontras menyambut baik turunnya tim Komnas HAM ke Aceh. Kontras berharap hasil penelusuran di lapangan tersebut dapat berlanjut dengan memantau seluruh proses pemberlakuan darurat militer di Aceh.

Surat khusus yang dikirimkan kepada Komnas HAM menekankan pentingnya Komnas HAM dalam memonitor jalannya operasi terpadu guna mengungkap peristiwa yang sesungguhnya,termasuk motif dibalik peristiwa dan pihak yang harus bertanggungjawab. Tidak terkecuali juga, memastikan bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dan atau ditahan dapat terpenuhi secara hukum.

Demikian.
Jakarta 10 juni 2003

Badan pekerja

Usman Hamid
Koordinator


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,665 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org