Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Aksi-aksi Buruh

Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2000

SIARAN PERS KONTRAS

NO. 20/SK-KONTRAS/VI/2000

TANGGAPAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG

DILAKUKAN TERHADAP AKSI-AKSI BURUH

Penanganan terhadap aksi-aksi buruh yang marak muncul akhir-akhir ini banyak ditanggapi dengan tindakan-tindakan kekerasan, yang tidak hanya dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dan aparat sipil, namun juga dilakukan oleh sekelompok orang yang diindikasikan sebagai orang bayaran pengusaha yang menjurus kearah premanisme.

Tindakan-tindakan penanganan yang dilakukan berupa terror-teror dialkukan baik kepada buruh-buruh itu sendiri maupun kepada keluarga baik berupa ancaman fisik maupun tekanan-tekanan secara prikologis. Dalam kenyataanmya, karena posisi buruh adalah sebagai pihak yang lemah maka pengusaha yang memiliki kekuasaan lebih tinggi akan menggunakan segala cara untuk menangani aksi-aksi tersebut.

Pada dasarnya, sengketa awal dalam sebuah kasus perburuhan terjadi antara pihak pengusaha dan karyawan, yang seharusnya diselesaikan melalui instansi-instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perburuhan. Namun dalam keyataannya, pengusaha sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari karyawan justru memanfaatkan pihak-pihak lain untuk menghambat penyelesaian sengketa tersebut. Pemogokan yang dilakukan secara legal pun ditanggapi secara represif baik oleh aparat kepolisian (dengan berdalih pengamanan terhadap perusahaan) maupun oleh sekelompok orang tertentu.

Terlihat dalam menangani aksi perburuhan ini, ada dua pola penangan yang diberlakukan, yaitu :

  1. pola penanganan secara vertical
    Pola penanganan ini diberlakukan dengan cara melgitimasi pihak-pihak aparat keamanan untuk menghentikan sengketa perburuhan. Hal itu terlihat dalam kasus Maspion, dimana aparat keamanan melakukan penembakan secara membabi buta pada buruh yang melakukan aksi dan melakukan penangkapan seacara sewenang-wenang pada buruh yang melakukan aksi. Mereka sama sekali tidak diberikan hak untuk melakukan perlawanan dan dalam perkembangannya juga masih terlihat tekanan dan intimidasi kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal buruh.
  2. pola penangan secara horizontal
    Pola penanganan ini lebih diindikasikan sebagai cara-cara pengusaha untuk menghentikan aksi pemogokan terhadap buruhnya dengan mendatangkan pihak-pihak lain di luar pihak dalam sengketa perburuhan. Dalam aksi pemogokan yang dilakukan oleh buruh-buruh PT. Sony †Cibitung , pemogokan berlangsung secara damai dan dilakukan di dalam perusahaan serta melalui prosedur yang resmi yang tertuang dalam surat dari Depnaker Kanwil Jawa Barat, disamping mereka tetap melakukan upaya penyelesaian perselisihan perburuhan. Namun dalam perkembangannya muncul pihak LSM Merah Putih yang membawa massa yang berjumlah kurang lebih 600 orang berusaha melakukan perundingan dengan pihak buruh untuk menyepakati hal-hal yang pad akhirnya tetap merugikan pihak buruh. Mereka membawa senjata tajam dan juga melakukan intimidasi, ancaman-ancaman secara personal kepada buruh, serta melakukan pembakaran terhadap spanduk-spanduk. Indikasi dari dipakainya LSM ini oleh pihak manajemen sangat jelas dilihat dari pertemuan pada tanggal 4 dan 5 Juni antara LSM Merah Putih dengan pihak manajemen yaitu Abdullah ( Assisten Bea Cukai) . Pada saat melakukan aksi tersebut massa LSM mengambil makanan dan minuman dari pedagang-pedagang dan ternyata yang membayar adalah piahk manajemen PT. Sony Elektronik Indonesia yang diwakili oleh Teddy (Senior Assisten Menejer Administrasi) .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KONTRAS menyatkan sikap :

  1. Mengajukan protes atas semua tindakan kekerasan yang dilakukan kepada buruh-buruh dalam rangka proses penyelesaian perselisihan perburuhan.
  2. Menuntut pihak-pihak yang selama ini melakukan intervensi dalam penyelesaian perselisihan perburuhan untuk menarik diri dan memposisikan dirinya sebagai pihak yang lebih independen rangka profesionalisme.
  3. Menuntut pihak manajemen perusahaan untuk tidak menggunakan cara-cara di luar prosedur dalam penyelesaian perburuhan.

Jakarta, 9 Juni 2000

BADAN PEKERJA KONTRAS

MUNARMAN, SH

KOORDINATOR



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,393 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org