Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pengirimian Bantuan Kemanusiaan Maluku

Tgl terbit: Senin, 29 Mei 2000

SIARAN PERS KONTRAS

TENTANG

PENGIRIMAN BANTUAN KEMANUSIAAN MALUKU

NO. 19/SP/KONTRAS/V/2000

Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2000, bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh dua orang staf Kontras, yakni Mouvty, MA dan Abu Said Pelu, ditahan oleh pihak keamanan dari TNI dan Polri di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku. Bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Kontras merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh LSM di Jakarta, dan juga bantuan dari Sekretariat Ibu Negara Republik Indonesia, berupa obat-obatan, pakaian, buku-buku pelajaran, bahan makanan (mie instan), dan alat-alat komunikasi, seharusnya sejumlah 138 karung akan didistribusikan bagi para pengungsi di wilayah Maluku.

Sampai di Pelabuhan Yos Sudarso, aparat keamanan yang berjumlah sekitar 200 orang memeriksa setiap penumpang, sebagaimana prosedur umumyang diberlakukan kepada setiap penumpang kapal yang merapat di Ambon. Termasuk bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Kontras. Bantuan kemanusiaan yang dibawa Kontras dilengkapi dengan surat pengantar, baik yang dikumpulkan oleh Kontras maupun yang dititipkan oleh Sekretariat Ibu Negara RI.

Namun dalam pemeriksaan oleh Polres Ambon bantuan kemanusiaan yang oleh Kontras disita dan ditahan, karena dianggap illegal dan dikhawatirkan dianggap menjadi sarana untuk memperkeruh suasana. Dan kedua staf Kontras tersebut sempat diperiksa pihak Polres Ambon dan diintimidasi oleh aparat polisi Dan Satbanmil. Bahkan Panglima Komando Daerah Militer XVI Pattimura, Max Tamaela, menyatakan telah melakukan razia terhadap kapal KM Siguntang dan menemukan Kontras telah melakukan upaya penyelundupan alat komunikasi canggih, yang dinilai bertujuan untuk memperkeruh suasana di Maluku. Pernyataan diucapkan melalui siaran TVRI local dan nasional pada tanggal 27 Mei 2000, serta RRI local dan nasional. Juga kepada media local di Maluku.

Demikian juga dengan pemberitaan oleh TVRI dan RRI yang dibuat satu paket dengan pernyataan Pangdam Pattimura tersebut, yang juga menyatakan telah terjadi penyelundupan oleh Yayasan Kontras dan menyebutkan bahwa status 2 orang staf Kontras tersebut sebagai tersangka.

Berkenaan dengan adanya pemberitaan di beberapa media, terutama TVRI, RRI dan beberapa media lain tentang pengiriman barang bantuan oleh Kontras ke Ambon, serta beberapa pernyataan yang tidak tepat dan merugikan Kontras, dengan ini kami bermaksud untuk memberikan klarifikasi.

Dalam pemberitaan tersebut dikatakan bahwa telah terjadi penyelundupan sejumlah barang-barang berupa peralatan komunikasi yang cukup canggih diantaranya sejumlah unit handy talky (HT) dan repeater beserta kelengkapannya seperti radio base dan kabel-kabelnya. Barang-barang tersebut ditemukan bersama barang-barang lain seperti obat-obatan dan bahan pakaian dalam jumlah cukup besar dan di koordinir oleh Kontras. Lebih jauh disebutkan melalui pernyataan pihak berwenang dan Panglima Kodam Pattimura bahwa peralatan tersebut secara sengaja coba diselundupkan ke Ambon oleh Yayasan Kontras untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Kami merasa perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi dan pemberitaan tersebut, karena tidak benar dan berakibat amat merugikan bagi kinerja Kontras dalam hubungannya denagn advokasi yang dilakukan di Ambon dan wilayah Maluku.

Informasi yang benar berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut :

  • Kontras melakukan pengiriman bantuan ke Ambon dan akan didistribusikan di pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya bekerjasama dengan LSM-LSM lokal.
  • Barang bantuan tersebut berupa obat-obatan, bahan pakaian, dan beberapa jenis bahan pangan.
  • Bersamaan dengan bantuan yang dikoordinasikan sendiri oleh Kontras tersebut dibawa serta bantuan serupa dari organisasi Gemari dan bantuan yang dikoordinasi oleh sekretariat Ibu Negara Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan beberapa organisasi lain yang prihatin atas korban di Anbon dan Maluku.
  • Di dalam bantuan dari Sekretariat Ibu Negara tersebut juga terdapat sejumlah peralatan komunikasi berupa HT dan repeater-nya.
  • Peralatan komunikasi tersebut adalah bantuan yang ditujukan kepada para relawan kemanusiaan yang bekerja di Ambon guna memperlancar komunikasi diantara mereka yang selama ini mengalami kesulitan akibat tidak adanya fasilitas komunikasi yang memadai.
  • Bantuan berupa alat komunikasi tersebut akan didiitribusikan dengan oleh para relawan dan LSM setempat seperti JRS, Maluku Wacth, dan lain-lain untuk keperluan kerja kemanusiaan.
  • Peran Kontras dalam hal itu adalah mengantar barang tersebut bersama bantuan lainnya dan mengkoordinasikan distribusi pemanfaatannya bersama relawan dan LSM setempat.
  • Jadi adalah tidak benar keterangan yang mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang selundupandan diupayakan oleh Kontras.
  • Kami juga telah melakukan kontak dengan Pangdam Pattimura Max Tamaela atas pernyataan beliau yang merugikan kami dan meminta sekaligus memastikan penarikan pernyataan tersebut.

Karena itu kami memandang perlu untuk menyatakan beberapa hal:

  1. Panglima Daerah Militer Pattimura, Max Tamela, harus melakukan klarifikasi dan permohonan maaf atas tuduhannya yang tidak dapat dibuktikan. Karena pernyataan Max Tamela itulah justru memperkeruh suasana di Maluku, dan merugikan kerja-kerja advokasi kemanusiaan yang dilakukan Kontras maupun lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya.
  2. Pihak TVRI dan RRI harus melakukan klarifikasi dan permohonan maaf atas pemberitaan mengenai tuduhan penyelundupan oleh Kontras.

Demikian keterangan dai kami dengan harapan dapat memberikan kejelasan informasi sekaligus mengklarifikasi kesimpangsiuran pemberitaan maupun pernyataan atas hal tersebut.

Kepada pihak media massa yang telah melansir pemberitaan yang salah atas hal ini kami mohon untuk melakukan ralat.

Jakarta, 29 Mei 2000

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan

(KontraS)

 

Dewan Pengurus
Badan Pekerja
MUNIR, SH
Daniel Hutagalung
Ketua
Koord. Kajian


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,890 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org