Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KARNAVAL PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN”

Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013

KARNAVAL PEREMPUAN
MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN

Jumat, 8 Maret 2013

Ribuan Perempuan bergerak bersama untuk melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan dalam sebuah Karnaval Perempuan. Karnaval Perempuan akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan selanjutnya akan longmarch menuju Istana, di hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2013, mulai pukul 13.00 Wib.

Tema Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day) 2013: “Janji adalah Janji” (“Promise is a Promise”) akan digunakan untuk menagih janji pada Lembaga Penyelenggara Negara, khususnya Pemerintah. Dalam karnaval ini, ribuan perempuan akan menyerahkan surat tagihan kepada Pemerintah dan Lembaga Negara: Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir akan menagih janji kepada Presiden di Istana.

Surat tagihan ini diberikan karena selama ini Pemerintah telah berjanji untuk melindungi warganya, namun ternyata banyak perempuan yang masih menjadi korban kekerasan, mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungan dan di tempat kerjanya serta perlakuan buruk yaitu kekerasan dan beragam upaya pemiskinan terhadap perempuan.

Dalam Karnaval ini, ribuan perempuan akan mengenakan pita berwarna ungu sebagai simbol: perlawanan perempuan pada Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan yang selama ini dialami perempuan, dan sebagai semangat dari lahirnya hari perempuan sedunia.

Menjelang terjadinya perang dunia pertamalah kemudian menjadi momentum perempuan di seluruh dunia secara serempak memperingati Hari Perempuan pada tanggal 8 Maret, untuk menentang perang dan mengedepankan perdamaian. Pada tahun 1913 perempuan Rusia turun ke jalan menolak perang, dan yang terbesar pada 8 Maret 1917 melakukan aksi mogok menuntut dihentikannya perang dalam demonstrasi yang dikenal sebagai demo ‘roti dan perdamaian’.

Setelah itu, setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia, selalu dijadikan momentum perjuangan mewujudkan tuntutan perempuan, termasuk memperjuangkan hak suara. Hari ini selalu ditandai dengan perjuangan perempuan untuk melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Begitu juga dengan Karnaval Perempuan pada 8 Maret 2013 di Jakarta, menjadi simbol perlawanan dan perjuangan perempuan Indonesia untuk menagih hak-haknya. Karnaval Perempuan ini juga akan dilakukan dengan berbagai atraksi untuk mengajak dan melibatkan masyarakat agar bersama-sama melawan kekerasan, diskriminasi dan pemiskinan perempuan. Berbagai kegiatan seperti tari, performance, orasi perempuan, pembacaan puisi perempuan, mural, musik jalanan, musikalisasi puisi, flashmob, zombie dance, dsb, akan diadakan melibatkan antara lain Rieke Dyah Pitaloka, Musdah Mulia (Orasi Perempuan); Helga Worotidjan, Zely Ariane, R. Valentina Sagala (Pembacaan Puisi Perempuan); Komunitas Tembok Universitas Negeri Jakarta, Sahat Tarida (Musikalisasi Puisi); Novie (Zombie Dance), One Billion Rising (Flashmob), dll.

PERNYATAAN SIKAP

Pada Peringatan Hari Perempuan Sedunia 2013 ini, masih tercatat banyak kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan yang dialami perempuan. Masih segar dalam ingatan, kasus dikeluarkannya korban perkosaan (siswi SMP) dari sekolahnya di Depok karena dianggap mempermalukan sekolah, kasus perkosaan dalam angkutan umum, dan masih banyak kasus kejahatan seksual lain. Belum lagi sering kita temui, posisi perempuan dalam bekerja yang masih mengalami pembedaan perlakuan seperti upah, kenaikan jabatan, pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Hal tersebut langgeng karena anggapan bahwa perempuan tidak layak berkarya pada ranah publik. Dilanggengkan juga oleh pers kita yang tidak mengusung Kode Etik Jurnalistik yang berperspektif keadilan gender, bahkan oleh doktrin agama melalui pemuka agama dengan doktrin-doktrin misoginis. Budaya patriarki telah mendomestikasi perempuan secara luas. Perlakuan diskriminatif ini berimplikasi pada pemiskinan perempuan yang sistemik dan pembodohan perempuan secara meluas.

Oleh karena itu, kami, Komite Aksi Hari Perempuan Sedunia, menyatakan sikap:

1. Mendukung korban kekerasan seksual untuk memproses secara hukum dan mendapatkan haknya atas bantuan psikologis, sosial, dan bantuan hukum. Menghimbau kepada pejabat publik dan aparatur negara agar memberikah pernyataan sikap yang mendukung korban perkosaan dan bertindak adil hukum terhadap pelaku.

2. Mendukung adanya pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah maupun luar sekolah, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memutuskan seksualitas dan integritas tubuhnya.

3. Menghimbau jurnalis untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 4, 5, dan 8, serta menggunakan jurnalisme berperspektif keadilan gender yang memperhatikan sisi perlindungan dan dukungan korban (perempuan). Dengan demikian, jurnalis mampu memberitakan peristiwa secara seimbang tanpa membuat korban merasa dikorbankan kembali (reviktimisasi).

4. Mendesak Pemerintah agar memberikan Jaminan Kesehatan yang baik untuk perempuan dan anak

5. Mendorong Pemerintah dalam melakukan pengawasan diberlakukannya affirmative action antara lain kuota 30% perempuan di parlemen, tingkat nasional dan daerah.

6. Mendesak pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang ramah perempuan.

7. Menyerukan pada semua pihak untuk STOP Kekerasan, Diskriminasi, dan Pemiskinan Perempuan.

 

Jakarta, 8 Maret 2013

Komite Aksi Hari Perempuan Sedunia

Jala PRT, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Perempuan Mahardhika, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kapal Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), ILRC, One Billion Rising, Pembebasan, Kajian Gender UI, Jari PPTKILN, Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK), Hivos, Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI Jakarta, Forum Masyarakat Kota Jakarta (FMKJ), Somasi- Universitas Nasional, Migrant Care, Mitra Inti, Kontras, Jaringan Solidaritas Korban untuk Kemanusiaan (JSKK), Institut Perempuan, New Land Community (NLC), ICRP, Korps PMII, Aliansi Sovi (Solidaritas untuk Luviana), KePPak Perempuan, Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI), SAPA Indonesia, Trade Union Right Center (TURC), PMII, KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA, Pergerakan Indonesia, BEM Universitas Tarumanegara, Media Legal, Mitra ImaDei, Peduli Buruh Migran, FSPSI Reformasi, Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Our Voice, Aliansi Remaja Independen (ARI).



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,158 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org