Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peristiwa Pemukulan Terhadap Aktifis Pers Kampus

Tgl terbit: Kamis, 25 Mei 2000

SIARAN PERS KONTRAS

NO. 17/SP-KONTRAS/V/00

TENTANG

PERISTIWA PEMUKULAN TERHADAP AKTIVIS PERS KAMPUS

Pada tanggal 20 Mei 2000, disaat mahasiswa lain dari berbagai kampus melakukan penyikapan sekaligus refleksi terhadap proses perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia sejak lengsernya Soeharto, dan juga disaat peran dan eksistensi Menwa sedang dipertanyakan sebagai bentuk militerisme di dalam kehidupan kampus, terjadi peristiwa pemukulan terhadap beberapa mahasiswa (anggota pers kampus UPN) oleh beberapa anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) UPN Veteran Jakarta, di areal kampus UPN Veteran Jakarta. Tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan beberapa korban pemukulan mengalami luka yang cukup serius. Peristiwa yang kontradiktif dengan keadaan saat ini tentunya patut menjadi keprihatinan kita bersama, karena kasus ini tidak hanya terjadi di UPN namun juga pernah terjadi di kampus lain seperti UNKRIS, UNAS, Univertas DR. Mustopo dan lain-lain.

Dalam menyikapi permasalahan di atas, perlu kami sampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :

Pertama, Peristiwa itu jelas merupakan cermin budaya primitif yang selalu memanfaatkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari budaya fasis-militeristik yang tumbuh, berkembang dan mengakar dalam kehidupan kemasyarakatan selama masa kekuasaan otoriter Orde Baru. Oleh karena itu mahasiswa sebagai kaum intelektual, sudah seharusnya menolak dan menghindarkan diri dari kerangka berfikir serta bersikap yang selalu menggunakan teknik kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Kedua, Bahwa kejadian tersebut dapat dikatakan merupakan miniatur agen yang mencerminkan keadaan Indonesia pada masa rezim otoriter Soeharto. Dimana kebebasan pers diredam dengan represifitas, tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Walaupun dalam konteks ini agak sedikit berbeda keadaannya.

Ketiga, Penghapusan praktek-praktek politik patriarkhis dan militeristik menjadi prasyarat utama bagi penciptaan iklim demokratisasi. Apabila praktek-praktek seperti ini tetap dipertahankan dengan sendirinya akan menggangu proses demokratisasi yang kini sedang kita tumbuh-kembangkan.

Keempat, Peristiwa tersebut jelas telah memperkosa nilai-nilai inteliktual yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat kampus. Selain itu, dinamisasi kehidupan kampus yang seharusnya diisi oleh pergulatan pemikiran (wacana intelektual) justru dikangkangi dengan sifat kekerasan.

Kelima, Militerisme ternyata memberikan implikasi yang buruk di Indonesia. Walaupun semula praktek itu hanya berlaku dikalangan militer, namun lama-kelamaan meluas pada masyarakat sipil. Melalui proses pelembagaan kekerasan dan disiplin, maka militer melakukan peran multifungsi, merambah pada semua wilayah sosial, termasuk dunia kehidupan akademis.

Dalam sudut pandang yang lebih jauh antara Menwa dan mahasiswa biasa memiliki sedikit perbedaan hampir seperti halnya dengan hubungan sipil militer, misalnya berbeda dari awal proses pendidikan. Militer (dan mahasiswa Menwa), dididik melalui proses pelatihan otot yang keras, disiplin yang ketat, keterpisahan sosial dan semua hasil yang didapatkan dari latihan fisik merupakan proses mempolitikan badan dalam konteks pembentukan disiplin. Keterpisahan sosial ternyata tidak hanya memisahkan mereka dari ikatan-ikatan sosial yang ada, namun juga terpisah karena tanda-tanda fisik yang berbeda dengan masyarakat sipil (dan mahasiswa biasa). Hal ini tampaknya telah melahirkan kepercayaan diri machismo yang berlebihan sekaligus membawa pembenaran yang terintegrasikan ke dalam jiwa individu yang terekspresi melalui bentuk kekerasan serta tindakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, maka Kontras :

  1. Menyatakan protes keras terhadap tindakan sewenang-wenang (kekerasan) dalam peristiwa pemukulan yang terjadi di kampus UPN.
  2. Menuntut aparat kepolisian terkait untuk segera melakukan proses hukum bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa pemukulan tersebut melalui mekanisme dan prosedur peradilan yang fair.
  3. Menuntut pimpinan UPN untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam kaitan dengan proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian terkait sekaligus melakukan penyelesaian internal kampus.
  4. Menuntut pencabutan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) KEP 11/XII/1994 Nomor : 0342/U/1994 dan Nomor : 194/1994 mengenai peranan Resimen Mahasiswa.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai bentuk respon terhadap peristiwa pemukulan yang terjadi di kampus UPN Veteran Jakarta.

Jakarta, 25 Mei 2000

Badan Pekerja KontraS

ORI RAHMAN, SH
USMAN HAMID, SH
Koord. Div. Legal
Sekretaris Kontras


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,405 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org