Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"

Tgl terbit: Senin, 19 November 2012

Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional:
"Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"

Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting sebagai upaya mengingatkan kembali kepada negara atas penyelesaian kasus masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan. Di beberapa tempat di mana pelanggaran berat HAM terjadi, keadilan nampak menjadi barang mewah bagi para korban. Akuntabilitas HAM atas apa yang terjadi di masa lalu seringkali terhenti ketika tawar menawar politik antar-politisi telah sampai pada titik akhir negosiasi. Indonesia yang disanjung-sanjung memiliki kisah sukses suatu negara transisi demokrasi menjadi salah satu contohnya. Hingga kini keadilan masih absen meski puluhan tahun negeri ini menghasilkan jumlah korban yang luar biasa, terentang dari Aceh hingga Papua (juga termasuk Timor-Timur), dari komunitas 'kiri' pada 'pembersihan antek komunis' di tahun 1965/6 hingga persekusi terhadap kelompok ekstrem 'kanan' pada peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Talangsari, Lampung 1989. Pelanggaran HAM berat tersebut terjadi karena konteks politik yang berbeda-beda (baik untuk menghabisi ideologi-ideologi 'jahat' atau kelompok 'separatis'), namun narasinya tetap sama, korban masih menjalani kehidupan traumatisnya karena upaya pemulihan negara sama sekali tidak berkontribusi memadai bagi pemulihan hak-hak mereka.

Terlepas dari nyaris ketiadaan akuntabilitas oleh negara untuk memulihkan hak-hak korban, beberapa di antara mereka tetap terus mencari keadilan dan bertransformasi menjadi pembela HAM (human rights defenders) yang berjuang bukan hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga untuk kebaikan bagi publik yang lebih luas. Berdasarkan inisiatif mencari keadilan tersebut, KontraS bersama-sama dengan NGO HAM lainnya (Amnesty International) mengorganisir kegiatan solidaritas korban dan aktivis HAM lintas wilayah dan Negara. Saat ini selama kurang lebih satu minggu akan dihadirkan menghadirikan aktivis HAM dari Bosnia Herzegovia, Jasna Zecevic (Presiden Vive Zene Center for Therapy and Rehabilitation, NGO HAM yang bekerja untuk korban kejahatan serius HAM di Balkan) untuk berbagai pengalaman melawan impunitas dari kejahatan kemanusiaan yang bersifat universal. Dalam kunjungan ini, juga akan hadir beberapa aktivis korban seperti: Maria Madalena dos Santos Fatima, pemimpin komunitas korban di Distrik Baucau, Timor-Leste yang dahulunya baik menjadi korban langsung maupun sebagai keluarga yang kedua saudara laki-lakinya menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia; dan Saburan dari Aceh, yang menjadi korban pada peristiwa Jambo Keupok, 2003.

Kegiatan sepekan ini dilakukan atas dasar inisiatif berbagai kelompok HAM lintas negara untuk menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki defisit besar urusan HAM meski terus mengklaim demokrasi telah berhasil mapan. Keberhasilan demokrasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban masa lalu, dan pengabaian akan bisa menjadi ancaman potensial ke depan. Paling tidak tanda-tanda tersebut mulai nampak terjadi di Indonesia, di mana pelaku kejahatan HAM di masa lalu mulai menguasai panggung politik strategis.

Jakarta, 19 November 2012

Perwakilan Pendamping Bosnia, Ms. Jasna Zesevic, Director Vive zene
Korban 1965
Korban Tanjung Priok 1984
Korban Aceh, Jambu Keupok 2003
Keluarga korban Mei 1998
KONTRAS



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,877 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org